JAKARTA, KOMPAS.com — Pembahasan anggaran di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dengan mitra kerja, Rabu (29/5/2013), diwarnai curhatan para politisi. Mereka tidak terima jika nantinya terseret kasus korupsi yang melibatkan lembaga atau kementerian mitra kerja Komisi III.

Dalam rapat ini, Komisi III membahas usulan anggaran dari tiga mitra kerja, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pembahasan hanya diikuti 14 politisi dari 54 anggota Komisi III.

Awalnya, pembahasan anggaran berjalan lancar. Usulan anggaran LPSK disampaikan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. Namun, sebelum Ketua PPATK M Yusuf berbicara, anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani melakukan interupsi.

Yani menilai, siklus pembahasan anggaran di DPR "sakit". Ia mempermasalahkan Komisi yang hanya diberi waktu dua hari untuk membahas anggaran dengan seluruh mitra. Mitra Komisi III terdiri dari 16 kementerian/lembaga.

Politisi PPP ini menyinggung tebalnya buku-buku usulan anggaran para mitra. Meski anggota dewan juga memiliki tugas membahas anggaran, Yani mengaku tidak mengerti bagaimana membaca usulan anggaran tersebut. Terlebih lagi, kata Yani, waktu yang diberikan hanya dua hari sebelum diserahkan ke Badan Anggaran DPR.

Namun, tambah dia, jika ada korupsi yang dilakukan mitra kerja, ia maupun politisi yang hadir dalam pembahasan hari ini bisa dipanggil KPK. Yani memberi contoh kasus proyek simulator SIM di Korlantas Polri tahun anggaran 2011. KPK memanggil beberapa anggota Komisi III.

"Nanti kita bisa dipanggil kaya kasus simulator. Kita sekarang kaya buah simalakama. Kita tidak bahas (anggaran) nanti dipanggil Badan Kehormatan (BK), hadir jadi malapetaka. Apa kita serahkan saja (ke Banggar), suka-suka Banggar. Ini mumpung ada KPK," kata Yani.

Yani lalu meminta jaminan agar nantinya tidak dipanggil KPK terkait pembahasan anggaran hari ini. Jika tidak ada jaminan, ia tidak mau hadir dengan alasan tak mau menjadi korban. Namun, setelah berbicara, ia tetap berada di ruang Komisi III.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsy juga menyampaikan hal senada. Ia menyebut mengerikan membahas anggaran. Jika ikut membahas, apalagi mendorong anggaran untuk mitra kerja di daerah pemilihannya, kata Aboe Bakar, malah dicurigai ada kepentingan.

Anggota Komisi III dari F-PKS lainnya, Buchori, juga tidak setuju dengan pola pembahasan anggaran di DPR. Ia meminta agar sistem pembahasan anggaran diubah. Ke depan, Komisi tidak perlu lagi memanggil mitra kerja.

Buchori lalu curhat kritikan dari publik terkait maraknya kasus korupsi yang dilakukan politisi DPR. Sebagai anggota dewan, ia mengaku malu ketika disindir saat bertemu masyarakat.

"Di publik, kami sudah tidak punya wajah," kata dia.

Wakil Ketua Komisi III yang memimpin rapat Tjatur Sapto Edy mengaku bisa memahami "curhatan" para anggota Komisi III. Hanya, kata dia, pembahasan anggaran harus tetap berjalan sesuai undang-undang. Jika tidak, mitra kerja tidak bisa bekerja lantaran tidak ada anggaran.

Setelah mendengarkan ketakutan para politisi Komisi III, rapat berlanjut. Namun, menyisakan tanda tanya, "Kalau bersih, kenapa harus risih?"

Editor :Inggried Dwi Wedhaswary

SUMBERSUMBER