JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menuding pihak rumah sakit yang mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dirancangnya, terlalu berorientasi mencari keuntungan saja.

"Ya memang ada persoalan, pertama memang rumah sakit-rumah sakit yang terlalu profit oriented, terlalu mementingkan keuntungan memang seperti itu," ungkap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (20/5/2013).

Selain itu, lanjutnya, biaya-biaya pembayaran tidak dikendalikan dengan sebuah manajemen kontrol yang baik. "Biaya-biaya yang tidak efisien. Sehingga angka Rp23 ribu itu masih dirasa tidak cukup," terangnya.

Lanjut dia, dengan menggunakan sistem pembayaran Indonesia Case Basic Groups (INA CBG's), maka tak lagi bisa menggunakan sembarang obat untuk pasien KJS. "Sekarang kan semuanya diatur dengan sistem," kata Jokowi.

Terkait dengan penambahan premi KJS, mantan Wali Kota Solo itu menyatakan bahwa dirinya masih menghitung ulang. "Karena semua urusan budgeting itu ada di dewan," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Rumah Sakit MH Thamrin Abdul Barry Radjak, mengungkapkan, pihaknya tak mampu untuk menanggung beban biaya yang selisihnya terlampau besar dalam sistem pembayaran INA-CBG's, yakni sebesar 70 persen. Padahal dalam pola pembayaran sebelumnya yang menerapkan pola fee per service, selisih pembayaran tagihan hanya berkisar 15-10 persen dengan pihak rumah sakit.

"Angka ini masih bisa ditoleransi, tapi untuk pola pembayaran INA-CBG's 70 persen, berat," ungkap Barry.

Barry mengakui, memang belum mengalami kerugian sejak peluncuran pola pembayaran KJS yang baru ini. Namun, pihaknya tetap merasa keberatan atas sistem INA-CBG's ini. "Rugi sih tidak. Tapi kami dengan rumah sakit tipe B yang selisihnya sampai 70 persen merasa tidak sanggup," tegasnya.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013...ma-cari-untung