JAKARTA, KOMPAS.com — Ancaman pencopotan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta dianggap wajar. Sebab pemimpin progresif biasanya mendapat perlawanan dari anggota DPRD yang tidak berprestasi.

"Kebijakan yang progresif dan maju oleh seorang kepala daerah pasti akan diancam dan dimusuhi DPRD. Apalagi selama ini DPRD juga tidak melakukan sesuatu, cenderung begitu-begitu saja," kata pengamat politik Arie Sudjito, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/5/2013).

Arie mengatakan, seorang pemimpin yang progresif pasti akan menghadapi kontroversi. Dan itulah yang saat ini dihadapi oleh Jokowi, seperti baik pada permasalahan proyek MRT, Waduk Pluit, maupun KJS.

"Sesuatu yang maju harus ada kontroversi, yang penting kan sejauh ini ketika ada masalah Jokowi memberikan solusi," ujar Arie.

Mengenai ancaman DPRD yang akan mengajukan hak interpelasi dan memakzulkan Jokowi, Arie menyebut ancaman itu salah alamat dan cenderung kontraproduktif. "Kontraproduktif karena mereka (DPRD) seharusnya mengancam pemimpin yang tidak melakukan apa-apa. Jadi ancaman DPRD sangat tidak perlu," ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat. Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.
Editor :
Ana Shofiana Syatiri

padahal tiap kali DPR rapat selalu sepi... bisa yah bicara seperti itu