Ahok.Org – Polemik soal Kartu Jakarta Sehat (KJS) antara Pemprov DKI dan DPRD belum selesai. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama siap memberi penjelasan sedetail mungkin soal kebijakan tersebut, selama dilakukan terbuka.

“Nggak usah banyak ributlah, diiterpelasi aja. Kita tantangin, asal terbuka. Itu debatnya terbuka,” kata Ahok, begitu ia biasa disapa di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).

Ahok pun menanggapi komentar anggota DPRD DKI Achmad Nawawi tentang alasan menggandeng Askes dalam program KJS. Ada beberapa hal yang tidak dipahami oleh DPRD, terutama soal kaitannya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Kenapa PT Askes? Itu bukan Askes. Tapi itu BPJS kesehatan sesuai dengan UU. Ada surat dari Menkes menjadikan DKI sebagai contoh,” terangnya.

Mantan anggota Komisi II DPR ini menegaskan, tak ada yang salah dengan program KJS. Bila sebelumnya yang digaungkan adalah 16 RS swasta mundur, ternyata kini itu diralat.

“Sekarang cari-cari lagi kan. Nyenggol lagi soal Askes. Askes salah di mana? Ini harus kita lihat, apakah di Jamkesda tidak ada orang baik,” tegasnya.

Karena itu, Ahok siap bila diinterpelasi. “Biar mereka mengerti bahwa Perda nggak bisa menang melawan UU. Yang penting interpelasi dan terbuka,” imbuhnya.[detik..com]

Fraksi Golkar Cabut Hak Interpelasi untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta sepakat untuk tidak mendukung pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Salah seorang anggota Fraksi Golkar yang telah menandatangani pengajuan hak interpelasi tersebut diminta untuk mencabut tanda tangannya.

"Fraksi Golkar sudah sepakat tidak menandatangani interpelasi itu. Kalaupun ada satu orang yang menandatangani, kami sudah meminta untuk mencabut penandatanganan tersebut," kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Golkar, Ashraf Ali, Senin (27/5/2013), di Gedung DPRD DKI.

Ashraf mengatakan, selain Fraksi Golkar, terdapat beberapa fraksi yang turut mengundurkan diri dalam pengajuan hak interpelasi tersebut. Namun, dia kurang mengetahui nama-nama dan dari fraksi apa saja yang telah mencabut tanda tangannya.

Selain itu, kata Ashraf, dalam rapat pimpinan DPRD pagi tadi, sebenarnya sudah membahas tentang usulan anggota DPRD mengenai interpelasi supaya bisa dilakukan atau tidak. Namun, karena rapat Komisi E sudah selesai, keputusan mengenai interpelasi masih menunggu hasil rapat Komisi E.

Ashraf menyebutkan, permohonan pencabutan tanda tangan anggota Fraksi Golkar yang sudah telanjur menandatangani usulan interpelasi tersebut karena sesuai dengan keputusan ketua fraksi. Kompas.com memperoleh informasi bahwa anggota Fraksi Golkar yang telah meneken usulan interpelasi itu adalah Ruddin Akbar Lubis. Ashraf menyatakan, sejak awal Fraksi Golkar tidak mendukung adanya hak interpelasi yang akan diajukan kepada Jokowi.

Ashraf menegaskan bahwa dia bukan salah seorang yang menandatangani hak interpelasi tersebut. Dengan dicabutnya tanda tangan anggota Fraksi Golkar, Fraksi Golkar 100 persen tidak mendukung hak interpelasi tersebut.

Sebelumnya diberitakan bahwa 32 anggota DPRD DKI Jakarta telah menandatangani usul pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hak tersebut menurut rencana akan diajukan terkait keberatan dari 16 rumah sakit atas tarif pembayaran Indonesia Case Based Group (INA CBG's) dalam pelayanan Kartu Jakarta Sehat.

BISNIS.COM, JAKARTA--Delapan anggota dari tiga fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengundurkan diri dari pengajuan hak interpelasi kepada pemerintah provinsi setempat terkait dengan pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Ketiga fraksi yang mengundurkan diri tersebut, antara lain, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Fraksi Partai Hanura-Partai Damai Sejahtera (PDS).

Dengan begitu, dari total 32 anggota, saat ini hanya menyisakan sebanyak 24 anggota Dewan yang masih bertahan dalam pengajuan hak interpelasi kepada Pemprov DKI terkait dengan KJS.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Asraf Ali mengakui bahwa fraksinya tidak mendukung pengajuan hak interpelasi sejak awal. Selain itu, dia juga telah meminta salah satu rekan sesama fraksinya Rudin Akbar Lubis untuk mundur dari pengajuan hak tersebut.

"Inti permasalahan KJS ini hanya menyangkut perbedaan biaya yang menggunakan sistem Indonesia Case Base Groups (INA CBG's). Sebetulnya, persoalan ini dapat diselesaikan di level komisi, tidak perlu sampai mengajukan hak interpelasi," kata Asraf di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Matnoor Tindor mengatakan program KJS sangat berguna bagi masyarakat sehingga diharapkan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.

"Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program KJS ini sebenarnya masih dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik dan cepat. Jadi, kami yang telah menandatangani usulan hak interpelasi, menyatakan menarik usulan ini," tutur Matnoor.

Seperti diketahui, ada delapan anggota Dewan dari tiga fraksi di DPRD DKI yang batal mengajukan hak interpelasi. Ketiga fraksi tersebut, antara lain, Fraksi PPP, Fraksi Partai Hanura-PDS, dan Fraksi Partai Golkar.

Dari Fraksi PPP, anggota yang mundur di antaranya Matnoor Tindoor, Ichwan Zayadi, dan Abdul Aziz. Dari Fraksi Partai Hanura-PDS, di antaranya Fahmi Zulfikar, Guntur, Farel Silalahi, dan Suprawito, sedangkan dari Fraksi Partai Golkar hanya ada satu anggota, yakni Rudin Akbar Lubis.

Sementara itu, masih terdapat 24 anggota dewan dari dua fraksi yang masih bertahan dengan pengajuan hak interpelasi tersebut sampai dengan saat ini, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).