Dukung Jokowi, Warga Kumpulkan Tanda Tangan di Bundaran HI

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta dari ancaman pemakzulan DPRD DKI Jakarta, sekitar 50 orang warga Jakarta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jakarta Baru melakukan aksi unjuk rasa disertai pengumpulan tanda tangan di Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu (26/5/2013) pagi.

Ketua Forum Komunikasi Jakarta Baru Irwan Setiadi mengatakan, tujuan mereka melakukan aksi untuk menunjukkan bahwa rakyat masih mendukung Jokowi.

"Jokowi itu dipilih rakyat, suara rakyat adalah suara tuhan. Daripada DPRD, mereka mengatasnamakan wakil rakyat yang tenyata tidak mendukung rakyat," tegas Irwan di sela-sela aksi unjuk rasa.

Anggota DPRD, kata Irwan, sebaiknya lebih fokus dan mendukung program-program prorakyat yang dicanangkan Jokowi. DPRD jangan mempolitisasi setiap hambatan yang dialami oleh Pemprov DKI dalam pelaksanaanya program kerjanya.

"Untuk itu, kami meminta agar DPRD membatalkan hak interpelasi yang mereka wacanakan," kata Irwan.

Sejumlah warga masyarakat yang lewat untuk berolahraga tampak ikut membubuhkan tanda tangan di kain putih sepanjang 10 meter. Rencananya, kain itu akan diserahkan kepada Jokowi. "Gubernur DKI jangan takut dari ancaman pemakzulan DPRD Jakarta. Membubuhkan tanda tangan ini bahwa rakyat setia mendukung Jokowi," ujar Irwan.

Seperti diberitakan, mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat. Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.

Foto Anggota DPRD Pengancam Jokowi Akan Disebar

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD mengancam pemakzulan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, rupanya masyarakat tidak rela Gubernur yang dipilih oleh warga tersebut diancam. Beberapa kelompok masyarakat pun balik membalas. Mereka berencana menyebarkan foto-foto 32 orang anggota DPRD yang mendukung pemakzulan Jokowi.

Demikian disampaikan perwakilan Forum Komunikasi Jakarta Baru dan lembaga sosial kemasyarakatan Halo Jakarta saat aksi unjuk rasa mereka di Bundaran HI pada Minggu (26/5/2013) pagi.

"Kami akan menyebarkan foto-foto anggota yang mengancam Jokowi biar rakyat tahu bahwa inilah orang-orang yang tidak prorakyat. Kami yakin rencana pemakzulan hanya karena politisasi, padahal tidak pernah bawa-bawa partai. Jokowi bukan karena partai tapi figur. Jadi hendaknya janganlah kekurangan program KJS dipolitisasi," kata Panji Virgianto, salah seorang anggota Halo Jakarta.

Panji menyatakan, program KJS memang memiliki kelemahan dan DPRD memiliki hak interpelasi. Namun, sebaiknya hak interpelasi dilakukan untuk melakukan koreksi dan memperbaiki, bukannya dipakai untuk mempolitisasi dan mengancam.

"Jangan menilai program itu lemahnya saja, kalau ada kekurangan wajar. Tugas DPRD untuk mengoreksi dan memperbaiki, bukan mempolitisasi. Jadi kami bukan mengancam DPRD, tapi mengingatkan agar mereka menempatkan tugas sesuai fungsinya," jelas Panji.

Adapun 32 orang anggota DPRD DKI yang fotonya akan disebar terdiri dari 20 orang dari Fraksi Partai Demokrat, 2 orang dari Fraksi PAN, 1 orang dari Fraksi Partai Golkar, 5 orang dari Fraksi Partai Hanura, dan 4 orang dari Fraksi PPP.

Seperti diberitakan, mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.

Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.

Forum Komunikasi Jakarta Baru Ancam Duduki DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Komunikasi Jakarta Baru Irwan Setiadi menegaskan, jika mayoritas anggota DPRD DKI ngotot melakukan hak interpelasi untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, maka warga akan menduduki kantor DPRD sebagai simbol perlawanan terhadap wakil rakyat.

"Jika hak interpelasi tetap dilakukan, rakyat akan menduduki DPRD. Dalam waktu dekat, mungkin minggu-minggu ini, sebelum awal bulan. Sepuluh ribu orang akan kita turunkan," kata Irwan di sela-sela aksi unjuk rasa di Bundaran HI pada Minggu (26/5/2013).

Irwan menyatakan, anggota DPRD yang telah melakukan pengancaman terhadap Jokowi hendaknya segera meminta maaf. Karena jika tidak, hal itu akan makin memperburuk citra para wakil rakyat di mata masyarakat.

"(Anggota) DPRD harus minta maaf. Apa yang mereka lakukan merupakan cermin tidak berpihaknya mereka pada rakyat. Padahal sangat jelas program KJS yang Jokowi canangkan sangat prorakyat," ujar Irwan.

Sementara itu, M Yasin, orator aksi unjuk rasa sekaligus Koordinator Forum Komunikasi Jakarta Baru wilayah Koja, Jakarta Utara, menegaskan, upaya untuk menduduki DPRD supaya para wakil rakyat tahu jika Jokowi juga dipilih oleh rakyat.

"Mereka mengatasnamakan wakil rakyat padahal tidak prorakyat. Sudah sangat jelas bahwa Jokowi yang sangat prorakyat dengan KJS-nya, kenapa harus ditentang," kata Yasin dalam orasinya.

Seperti diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.

Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.

nama nama anggota dhewan yg mau menggulingkan jokowi



sumbersumber


mantap hancurkan DPRD