Jakarta - Menjadi pemimpin di Jakarta ini memang serba dilematis. Bertindak sedikit keras saja untuk kepentingan umum sudah dianggap melanggar HAM.

Hal ini diutarakan Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dalam jamuan makan siang dengan mengenang Tragedi Mei 1998, di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2013).

Saat itu Ahok ditanya salah satu warga, mengenai jaminan keamanan pada kaum hawa di Jakarta.

"Pak bagaimana Pemprov bisa memberikan jaminan keamanan kepada kami para perempuan?" tanya warga itu pada Ahok.

Ahok lantas menjelaskan, banyak kasus kekerasan pada perempuan terjadi di angkutan. Pemprov DKI, imbuhnya, akan terus memperbaiki pelayanan TransJakarta.

"Jika Transjakarta pelayannya sudah bagus dan bisa sampai malam maka dengan otomatis angkot itu akan mati sendiri. Jadi kan nanti bisa lebih aman karena kita akan pasang CCTV di semua bus dan halte," jelasnya.

Kemudian jika misal angkot itu tidak laku, maka sopirnya juga memiliki hak ekonomi. Diberi kesempatan untuk mendaftar menjadi sopir bus TransJakarta yang gajinya 3,5 kali Upah Minimum Regional (UMR) DKI.

"Tapi Jakarta ini memang agak susah Bu, kita mau memberi jaminan keamanan, tapi kami sedikit keras aja dianggap melanggar HAM. Ketika kami mau mengentaskan warga-warga dari kawasan kumuh, kami kasih rumah yang baik, kasih taman, rumah seisinya, tapi kami malah dianggap melanggar HAM, ini kan lucu," sindir Ahok.

"Jadi apakah usaha kami mau mengentaskan kemiskinan dengan memindahkan mereka dari kawasan kumuh ke kawasan yang lebih manusiawi itu melanggar HAM?" gugat Ahok.