Jakarta - Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi masih menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi bukan itu yang membuat ketegangan menjalar di Istana Presiden, tempat Presiden Soeharto sedang menjamu sembilan tamunya pagi itu, Selasa, 19 Mei 1998.

“Cak, kalau gerakan mahasiswa mungkin tidak menakutkan, tapi kalau rakyat menjarah, saya menggigil dan ketakutan,” kata Soeharto kepada budayawan Emha Ainun Nadjib hari itu.

Kekuasaan Presiden Soeharto sedang berada di ujung tanduk. Kepemimpinannya rontok bersamaan dengan mundurnya 14 menteri Kabinet Pembangunan VII.

Desakan supaya Presiden mundur bermunculan, termasuk dari lima tokoh nasional yang disampaikan dalam sepucuk surat pada 16 Mei 1998, yaitu Nurcholish Madjid, Malik Fajar, Utomo Dananjaya, S. Drajat, dan Can Nun―panggilan akrab Emha.

Pada 19 Mei, Presiden meminta kelima tokoh untuk bertandang ke Istana, disertai empat tokoh nasional lain, antara lain Abdurrahman Wahid dan Kiai Haji Ali Yafie. Di antara mereka juga terdapat Yusril Ihza Mahendra, saat itu asisten Menteri-Sekretaris Negara Saadilah Mursjid.
Suasana dalam pertemuan itu, kata Cak Nun, tak terlalu tegang karena keputusan lengser sudah diambil sehari sebelumnya.

“Kalaupun ada 'mercon’ kecil, itu adalah adanya pernyataan 'tidak jadi presiden tidak patheken',” katanya.

Dalam kesempatan itu, Soeharto sekali lagi menegaskan dirinya akan lengser.

“Tapi minta tolong ditemani selama proses peralihan kekuasaan serta bersama-sama menjaga agar situasi aman dan tidak semakin terancam oleh anarkisme, penjarahan, dan lain-lain,” kata Cak Nun kepada Detik pekan lalu.

Yusril membenarkan. Soeharto, kata Yusril, menginginkan peralihan kekuasaan berlangsung dalam keadaan damai. Presiden pun mengusulkan pembentukan Komite Reformasi, yang berisi tokoh-tokoh pemikiran baru, lalu mempersiapkan peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada rezim baru.

Komite Reformasi, kata Cak Nun, terdiri atas 45 tokoh reformis yang secara darurat akan menjadi MPR sementara. Tugasnya mengangkat kepala negara sementara dan memberikan mandat untuk menggelar pemilihan umum, paling lambat setahun setelah Soeharto lengser.

Di antara 45 tokoh Komite itu terdapat nama Akbar Tandjung, Jenderal Wiranto, dan Presiden Soeharto sendiri. Tapi, apa boleh buat, Komite Reformasi ditolak keesokan harinya.

“Pak Harto dan Cak Nur (Nurcholish Madjid) sangat kecewa sehingga Cak Nur purik alias ngambek dan tak bersedia jadi Ketua Komite Reformasi,” ujar Cak Nun.

Cak Nun menilai penolakan atas Komite Reformasi adalah tonggak terbangunnya kepalsuan reformasi. Sebab, Soeharto kemudian melepas Indonesia dengan langkah lengser saja, tak peduli prosesnya aman atau tidak.

Sedangkan Yusril menilai satu-satunya hal yang bisa dilihat sebagai hasil reformasi 1998 adalah demokratisasi dan kebebasan berpendapat. “Reformasi ini tidak seperti yang kita bayangkan pada 1997-1998,” katanya.

sumber:detik

demokrasi sekarang sudah terlalu kebablasan,
arah reformasi sudah entah kemana.
reformasi membuat para elit politik terlalu bebas mengumbar syahwat kekuasaan.
bahkan ketika kekuasaan diraih, mereka tak tahu harus dibawa kemana negri ini.
ironi!!