JAKARTA — Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama terkait penolakan warga Muara Baru untuk direlokasi dinilai malah memperkeruh suasana proses penataan Waduk Pluit. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta untuk menegur wakilnya itu.

"Pak Wagub mestinya bisa menahan diri dulu untuk memberi komentar dan reaksi negatif masyarakat di sana. Yang terjadi sekarang, kita malah terjebak perseteruan tersebut," kata pengamat perkotaan, Nirwono Joga, saat dihubungi wartawan, Senin (20/5/2013).

Dia mendorong Jokowi lebih rutin memberikan teguran kepada Basuki agar lebih arif dalam memberikan pernyataan kepada publik. Dalam hal ini, perlu ketegasan Jokowi sebagai Gubernur DKI untuk menegur bawahannya sehingga upaya relokasi dan normalisasi cepat terwujud.

"Gubernur harus memberikan teguran, minimal teguran halus kepada Wagub agar tidak memperkeruh suasana dengan pernyataan beliau yang kontraproduktif dengan Komnas HAM atau dengan kelompok warga," kata Akademisi Universitas Trisakti itu.

Ia juga berharap Jokowi membagi tugas yang jelas antara dirinya dengan Basuki. Hal tersebut dilakukan agar keduanya dapat fokus menyelesaikan permasalah Ibu Kota. Urusan penyelesaian eksternal seperti memenuhi panggilan Komnas HAM, kata dia, lebih baik ditangani oleh Gubernur.
Sementara itu, urusan internal birokrasi ke dalam dipegang oleh Wagub. Contohnya, dengan mengefektifkan peran lurah camat di daerah Waduk Pluit untuk melakukan sosialisasi warga.

Nirwono melanjutkan, lurah dan camat sebagai penguasa wilayah adalah pihak yang paling banyak memberikan masukan dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

"Itu tugas Wagub, kalau enggak kerja baik, dengan adanya lelang jabatan, Wagub bisa langsung ganti dan tunjuk lurah camat baru yang bisa kerja dengan baik," ujar Nirwono. Editor :Ana Shofiana Syatiri