Minggu, 19 Mei 2013 − 14:02 WIB
Ahok polisikan dua mafia di Waduk Pluit


Sindonews.com - Ancaman Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, terhadap pengusaha (tuan tanah) yang menyewakan lahan kepada warga Waduk Pluit terbilang tidak main-main.

Wakil dari Joko Widodo itu meminta pihak kepolisian, untuk secepatnya memanggil mereka. Wakil Gubernur yang lebih populer dipanggil Ahok mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat laporan kepada pihak kepolisian, untuk memproses tindakan pengusaha tersebut.

"Kita sudah masukkan surat (laporan). Paling Senin (besok) mau diselesaikan," kata Ahok, kepada Sindonews. di Jakarta, Minggu (19/5/2013).

Seperti diketahui, berdasarkan laporan yang masuk ke Wakil Gubernur DKI, terdapat dua nama pengusaha yang selama ini terindikasi menyewakan tanah kepada warga Waduk Pluit. Dua nama yang sering disebut Ahok seperti Tedi dan Budi.

Kata Ahok, pengusaha itu yang dianggap tuan tanah yang selama ini berbisnis sewa tanah milik negara di bantaran waduk Pluit.

Sementara itu, selain nama Tedi dan Budi, pihaknya masih menunggu hasil laporan lainnya terkait kasus yang sama. Bukan itu saja, Pemprov DKI pun berencana akan mengosongkan bangunan rumah milik pengusaha tersebut pada senin lusa.

"Hal lain kita tunggu. Iya, iya, Senin kita minta dua itu dipanggil. Untuk yang sebelah kanan belum ya, karena masih nunggu 2 tahun," ujarnya.

Seperti diberitakan, pihak Pemprov DKI menduga ada permainan sewa tanah milik Negara, yang kini sudah dibisniskan oleh para pengusaha.

Hal itu membuat rencana relokasi warga menjadi terhambat. Di luar itu, Pemprov DKI menegaskan proses relokasi warga akan tetap berjalan.

Source

Tangani mafia, Ahok akan gunakan jalur hukum
Minggu, 19 Mei 2013 − 10:44 WIB


Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam, akan melakukan tindakan hukum terkait keberadaan mafia tanah, yang selama ini dianggap menjadi biang keladi penolakan warga Waduk Pluit untuk di relokasi.

Ancaman itu sampaikan politisi partai Gerindra, seusai menghadiri Milad Universitas Islam Ngeri (UIN) Syarif Hidayatullah ke 58. Ahok, panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya akan mengusut pajak dan kepemilikan tanah yang dinilai ilegal itu. Menurutnya, mafia tanah tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

"Makanya, kita ngancam dia. Kita akan usut semua pajak anda. Kita temukan PT nya pun tidak jelas. SIUP nya juga tidak ada," kata Ahok, kepada Sindonews, Ciputat, Tangerang, Sabtu (18/5/2013) malam.

Sebelumnya, Ahok mengkorfirmasi, pihaknya telah mengantongi nama pengusaha yang dianggap memperkeruh masalah warga Waduk Pluit. Dua nama pengusaha yang diduga mafia tuan tanah itu bernama Tedi dan Budi.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI akan tetap melanjutkan proses normalisasi waduk. Ribuan warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit suka tidak suka harus menerima rencana relokasi, yang akan dilakukan pemimpin Jakarta Baru itu.

Source


Ahok akan tindak tegas mafia di Waduk Pluit
Minggu, 19 Mei 2013 − 10:38 WIB


Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan, akan melakukan tindakan tegas terhadap dua pengusaha yang diduga memperkeruh suasana di Waduk Pluit.

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, pengusaha bernama Tedi tersebut memiliki rumah tanpa IMB. Selain itu, warga yang sudah terbongkar rumahnya dan bersedia direlokasi memilih menolak direlokasi, karena pengusaha tersebut menawarkan tempat tinggal di lahan yang disewakannya. Menurut Ahok, Tedi telah bermain politik dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Sekarang kan rumahnya tanpa IMB, dia pinter. Orang-orang yang rumahnya sudah dibongkar, yang sudah komit mau tinggal di rusun, sekarang dia tampung di situ. Dia main politik sebetulnya itu orang," ujar Ahok, Sabtu (18/5/2013) malam.

Sebelumnya, Ahok mengkorfirmasi, pihaknya telah mengantongi nama pengusaha yang dianggap memperkeruh masalah warga Waduk Pluit. Dua nama pengusaha yang diduga mafia tuan tanah itu bernama Tedi dan Budi.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI akan tetap melanjutkan proses normalisasi waduk. Ribuan warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit suka tidak suka harus menerima rencana relokasi, yang akan dilakukan pemimpin Jakarta Baru itu.

Source


Ahok: Tedi punya tanah 2 Ha & Budi 6.000 meter di Waduk Pluit
Reporter : Muhammad Sholeh
Jumat, 17 Mei 2013 17:59:34


Alotnya relokasi warga Waduk Pluit hingga kini masih menjadi kendala untuk normalisasi dan pengerukan waduk. Bahkan, ketegangan juga mencuat antara Komnas HAM dengan Pemprov DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tidak mau terlalu pusing akan sikap dan pernyataan Komnas HAM. "Ya kita gak mau terlalu pusingin lah, ya kan? Bagi kita Komnas ini yang gak kena sasaran saja. Kalau mereka ikut terlibat, jadi gimana nanti efeknya? Kita sih enggak masalah," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (17/5).

Ahok justru menantang Komnas HAM untuk membantu Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan masalah warga Waduk Pluit. "Cuma sekarang Komnas HAM juga harus bantu kita, ada beberapa orang yang melarang orang pindah, memanfaatkan orang miskin, pengusaha yang menduduki tanah, seperti Pak Tedi yang ambil 2 hektare, Pak Budi 6.000 meter misalnya, itu semua kita punya data," ungkap Ahok.

Mantan bupati Belitung Timur itu mengaku amat heran kenapa Komnas HAM gembar-gembornya sekarang. Padahal, wilayah Waduk Pluit, status tanahnya merupakan milik negara dan jika dijadikan sebagai hunian maka otomatis secara langsung akan membahayakan warga.

"Itu Komnas HAM lakukan apa? terus orang tinggal di pinggir waduk ada 1.760 rumah lebih yang kalau banjir bisa kerendem, karena rumah-rumah kayu, nah itu Komnas HAM bisa melakukan apa?," tantang Ahok.

"Jadi mau bantu orang dapat tanah, dari dulu bilangnya begitu, kita mau bela orang miskin, ya sudah, dulu kenapa kamu enggak pernah ngomong?" tandasnya.

Source


Ahok: Ada Pengusaha Kuasai 26 Ribu Meter Lahan di Waduk Pluit
Ada pengusaha barang bekas. Mereka minta ganti rugi Rp3 juta/meter.
Senin, 20 Mei 2013, 10:45 Desy Afrianti, Rohimat Nurbaya


VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin 20 Mei 2013 kembali menyatakan tidak akan memberikan uang kerohiman untuk penggusuran lahan di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Pemprov punya alasan khusus.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan keputusan itu diambil karena beberapa bagian lahan dikuasai pengusaha. Dia menyebut ada seorang pengusaha barang bekas yang menguasai lahan di Waduk Pluit seluas 6 ribu meter persegi.

"Kalau kamu menguasai tanah enam ribu meter untuk jual barang bekas. Terus negara harus bayar Rp3 juta per meter persegi lalu kalau 6 ribu meter persegi itu jadi Rp18 miliar. Apa pantas?" ujar Ahok, di Kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Ahok menuturkan, selain pengusaha barang bekas, ternyata di Waduk Pluit ada pengusaha alat berat yang menguasai tanah negara seluas 2 hektare (20.000 meter persegi). Kata dia, pengusaha itu juga meminta ganti rugi sebesar Rp3 juta per meter persegi.

"Kalau diganti Rp3 juta per meter persegi, itu Rp66 miliar. Jadi apakah kami pantas mengganti uang seperti itu. Kalau seperti itu nanti Monas mereka diduduki juga. Lalu mereka minta ganti uang kerohiman Rp3 juta per meter persegi," ucapnya.

Ahok menambahkan, sebenarnya pemrov sudah melakukan pertemuan untuk relokasi warga Waduk Pluit sejak bulan Januari 2013 yang lalu. Tetapi sampai sekarang masih belum ada titik temu.

Prinsip Pemprov, orang yang menduduki waduk dan sungai harus ditindak dan direlokasi. "Tapi harus disediakan rumah. Kami dengan masyarakat sudah bértemu sejak bulan Januari tapi belum ada titik temu karena ada yang menuntut ganti tanah Rp3 juta per meter persegi," ujar dia. (umi)

Source

Akhirnya dilaporkan juga ke polisi oleh Ahok.