SURAKARTA (Suara Karya): Pemilihan Umum 2014 di Tanah Air semakin berpotensi tak berkualitas, menyusul rendahnya kemauan masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Perilaku elit negeri yang tak mampu mengatasi masalah bangsa ini, menjadi penyebab utama apatisme masyarakat pemilih menggunakan hak berdemokrasi tersebut.

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unisulla) Semarang Profesor Laode M Kamaluddin, dan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Profesor Ravik Karsidi, di Kampus UNS, Surakarta, Jateng, akhir pekan lalu.

Irman Gusman mengatakan, rendahnya kemauan masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilih sudah pada level sangat mengkhawatirkan.
Menurut dia, potensi golongan putih (golpu) bisa melebihi 50 persen. Golput lebih dipilih dari pada memilih partai politik atau pemimpin. Sebab, pada ujungnya parpol maupun pemimpin tak bisa menepati janji untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi bangsa.
"Sebagai contoh kecil dapat dilihat angka partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Sumatera Utara yang hanya mencapai 55 persen partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya," katanya.

"Lampu Kuning"

Jika tak segera diatasi, ia mengkhawatirkan nilai pemilu nasional berpotensi tak berkualitas. "Demokrasi kita 'lampu kuning'," kata Irman.

Bahkan dalam skala ASEAN, lanjut dia, angka partisipasi politik masyarakat Indonesia terhadap proses demokrasi berada di bawah Thailand, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Irman sendiri secara tegas meminta kalangan rektor proaktif dan partisipatif mengatasi masalah ini, agar demokrasi nasional tak terdegradasi.

Rektor, tambah dia, menjadi tumpuan akhir sebagai lembaga yang masih layak dipercaya untuk mengatasi persoalan negeri ini. "Pandito harus turun gunung," ujarnya.

Tak ada lagi lembaga lain yang bisa mendorong dan mampu mengangkat negeri ini. Kampus, jelas dia, sangat tepat untuk melakukan edukasi politik terhadap kawula muda, khususnya kalangan akademisi.

Karena, civitas akademika merupakan panutan mahasiswa-mahasiswi di kampus-kampus. "Karena itu, baik selaku pimpinan Dewan Perwakilan Daerah maupun pribadi, saya kembali mengajak Forum Rektor Indonesia (FRI) harus ambil bagian dalam proses politik yang saat ini terjadi," kata Irman.

Pada sisi lain, Irman meminta pemerintah membebaskan rektor dari sistem birokrasi. Rektor tak di tempatkan pada posisi satuan kerja kementerian. "Intelektual rektor seharusnya sejajar pada level menteri," kata Irman.

FRI prihatin tingginya angka golput di beberapa wilayah saat pemilihan kepala daerah, seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat maupun Sumatera Utara. "Hal sama bisa terjadi dalam pemilihan legislatif maupun Pemilihan Presiden-Wapres (Pilpres) 2014," katanya.

FRI sendiri telah terjun langsung melakukan advokasi agar angka golput bisa ditekan dam masyarakat mampu nementukan calon pemimpin yang tepat untuk membawa Indonesia sebagai negara besar.

Laode menggambarkan 2014 Indonesia berada di persimpangan jalan. Pemilihan legeslatif dan pemilihan presiden menjadi momentum untuk Indonesia bangkit.

"Kalau dalam pemilihan umum itu mampu memilih calon legislatif dan calon presiden yang tepat berarti Indonesia akan menjadi negara besar. Sebaliknya jika salah berarti tidak bisa memanfatkan kesempatan dan membawa pada kegagalan," katanya.

Ravik mengingatkan, forum rektor merupakan forum intelektual tertinggi di Indonesia. Ia mengharapkan, forum intelektual ini bisa memberikan formulasi untuk dijadikan rekomendasi dalam mengatasi masalah bangsa atau tak sekedar wacana. "Forum intelektual tertinggi di Indonesia. Mengatasi masalah bangsa tak sekedar wacana," katanya.

Demokrasi di Indonesia sendiri sudah terperosok dalam jurang demokrasi yang tak demokratis. Demokrasi yang tak demokratis sangat memengarui multisektor dalam pembangunan, termasuk perekonomian. "Ini menyangkut masalah komunikasi, kepercayaan rakyat terhadap kredibilitas pemerintahan," kata Ravik.

Ia khawatir jika Indonesia menjadi hilang karena ketiadaan keseimbangan komunikasi antara pemimpin dengan rakyat. "Banyak catatan - catatan sejarah negeri ini pada zaman kerajaan. Banyak kerajaan yang hilang karena tak ada harmonisasi antara raja dengan putranya maupun kerajaan dengan rakyatnya. Ini contoh kecil," katanya.

Ravik mengatakan, Indonesia bisa bernasib sama jika tak ada harmonisasi antara rakyat dengan pemimpinnya. (Feber S)

sumber: http://www.suarakarya-online.com/new...html?id=326380

#dukungan dan partisipasi masyarakat khususnya kaum terpelajar utk mewujudkan visi forum rektor sangat diharapkan, demi kemajuan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia ke depan.
kunjungi kami di http://fri.or.id
follow us @infoRektor
like us https://www.facebook.com/pages/Forum...166311?fref=ts