Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek berang mendengar kritik dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal e-KTP. Menurutnya, Ahok adalah orang yang tidak mengerti aturan.

"Ahok tak biasa kerja dengan sistem, enggak ngerti aturan. Kalau saat masih menjadi anggota DPR enggak setuju (soal pembuatan e-KTP, red), enggak masalah. Tapi ini sudah diberi persetujuan oleh Komisi II," ujar Reydonnyzar Moenek saat dihubungi wartawan, Jumat (10/5).

Ahok: Sudah banyak yang bilang aku arogan
Reporter : Nurul Julaikah
Jumat, 10 Mei 2013 12:58:10
©2013 Merdeka.com/Ahmad Ragridio
239



Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menyebut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) orang yang tidak mengerti aturan dan arogan. Namun, Ahok justru menanggapi enteng pernyataan tersebut.

"Udah terlalu banyak yang bilang aku arogan. Oke lah," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/5).

Politikus Gerindra ini mengaku pernyataannya soal e-KTP merupakan pendapat pribadi. Dia sebenarnya setuju dengan adanya e-KTP tapi dapat dilakukan dengan murah melalui bank.

"Kan saya bilang, secara pribadi maksud saya, saya setuju ada e-KTP. Cuma bisa dilakukan dengan cara murah melalui bank pembangunan daerah (BPD). Itu aja. Aku ngomong gitu," ujar Ahok.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek berang mendengar kritik dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal e-KTP. Menurutnya, Ahok adalah orang yang tidak mengerti aturan.

"Ahok tak biasa kerja dengan sistem, enggak ngerti aturan. Kalau saat masih menjadi anggota DPR enggak setuju (soal pembuatan e-KTP, red), enggak masalah. Tapi ini sudah diberi persetujuan oleh Komisi II," ujar Reydonnyzar Moenek saat dihubungi wartawan, Jumat (10/5).

Donny semakin berang karena sebagai seorang wakil gubernur tidak etis menilai Kemendagri. Sebab, jabatan wagub di bawah Kemendagri secara struktural.

"Tidak etis wagub menilai kinerja Kemendagri. Karena Anda subordinat penyelenggara pemerintahan," ujarnya.

Dia mengakui e-KTP saat ini masih memiliki kekurangan. Tapi hal hanya sebatas hal kecil yaitu soal pendistribusian.

Untuk e-KTP di DKI, Reydonnyzar menyebutkan, yang sudah direkam mencapai 5.892.283. Dari jumlah itu, yang sudah dimasukkan datanya untuk pencetakan, sebanyak 5.774.924. Sedang yang sudah dalam didistribusikan mencapai 5.206.352.

Dia juga menegaskan, pembuatan e-KTP merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang adminduk, yang prosesnya juga dibahas dengan DPR. Donny minta Ahok belajar lagi tentang aturan dan pemerintahan.

Dijelaskan Donny, sesuai UU 23 tahun 2006 pasal 64 ayat (3), e-KTP memuat kode keamanan, yang berupa cip. Nah, untuk dapat tahu kecanggihan e-KTP, hanya dapat dibaca dengan card reader, bukan dengan fotokopi.