Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memberikan dukungan moral terhadap Juru bicara KPK Johan Budi yang dilaporkan PKS ke polisi. Mahfud menyarankan Johan tak perlu grogi menghadapi laporan PKS.

"Dia nggak perlu grogi. Apalagi dia menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Hadapi saja," kata Mahfud usai menghadiri acara budaya Perhimpunan Menuju Indonesia Bermartabat di Rumah Budaya Tembi, Bantul, Yogyakarta, Selasa (14/5/2013) malam.

Mahfud merasa yakin Johan maupun KPK tidak melakukan tindakan gegabah dalam upaya penyitaan harta mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Menurut Guru Besar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini, langkah KPK selalu berpegang pada aturan hukum.

"Biar saja dilaporkan. Dan polisipun harus menindaklanjuti laporan itu. Toh, nanti akan ketahuan siapa salah siapa benar," ujarnya.

Mahfud menilai langkah PKS menghadapi kasus korupsi yang menimpa LHI dan rekannya Fathonah terkesan tidak konsisten.

"Awalnya (PKS) kan marah-marah pada KPK secara institusi. Lalu mau melaporkan penyidiknya. Tapi sekarang hanya Johan," kata Mahfud.

Mahfud justru khawatir laporan PKS akan membenturkan polri dan KPK sehingga memunculkan kembali 'cicak vs buaya'.

"Ya bisa saja itu terjadi," imbuhnya.

Johan dilaporkan PKS ke polisi karena dinilai pernah berucap jika upaya penyitaan mobil dari DPP PKS gagal karena dihalang-halangi. Johan dilaporkan dengan pasal penghinaan.

http://news.detik..com/read/2013/05/15/024901/2246053/10/dilaporkan-pks-johan-diminta-mahfud-md-tak-grogi?9911012

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), R Siti Zuhro, menilai, langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaporkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi ke Bareskrim Mabes Polri kurang tepat.

Seharusnya, PKS tidak perlu melaporkan hal itu karena justru seolah memperlihatkan sikap penolakan dalam upaya penyitaan keenam mobil di kantor DPP PKS.

"Masalahnya tidak akan serumit ini bila PKS tidak resisten dalam proses penyitaan mobil operasionalnya," kata Siti kepada Kompas.com, Selasa (14/5/2013).

KPK, menurut Siti, selama ini tidak pernah melakukan penyitaan barang yang diduga memiliki kaitan dengan sebuah kasus tindak pidana korupsi.

Jika nantinya dalam persidangan kaitan antara kepemilikan mobil tersebut dengan kasus yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tidak terbukti, keenam mobil tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

"Semakin PKS resisten terhadap keputusan KPK, impresi publik bisa jadi akan makin menurun terhadap PKS,"ujarnya.

Siti menambahkan, meski PKS memiliki hak untuk melaporkan KPK ke lembaga penegak hukum, menurutnya, akan lebih bijak jika PKS bersikap lebih kooperatif dengan KPK.

"PKS seyogianya mengikuti proses hukum saja. Kalau memang sungguh-sungguh tidak bersalah dan bukti-bukti itu tidak ada yang menguatkan bahwa mantan pimpinan PKS bersalah, tentunya ini akan terbatalkan secara hukum," katanya.

Sebelumnya, KPK berniat menyita enam mobil mewah di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Senin (6/5/2013), yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian, yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Namun, penyitaan mobil itu tertunda setelah pengurus PKS menolak penyitaan dengan dalih petugas KPK tidak membawa surat penyitaan sehingga dianggap tidak memenuhi asas legal formal penyitaan.

http://nasional.kompas.com/read/2013/05/14/22300633/Pengamat.PKS.Salah.Langkah.Laporkan.Jubir.KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, berpendapat perseteruan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pada tingkat tertentu akan berimplikasi negatif pada citra PKS dalam proses Pemilu 2014.

"Semakin pelik perseteruannya maka akan semakin menarik perhatian publik. Pada gilirannya, tidak menutup kemungkinan akan terbangun persepsi di benak publik bahwa PKS adalah partai yang dekat dengan persoalan korupsi,"kata Said, di Jakarta, Selasa.

Hal itu, kata Said yang juga sebagai Koordinator Sigma, karena sejauh ini publik mempunyai kepercayaan yang lebih tinggi kepada KPK daripada kepada partai politik.

"Kalau sudah begitu, pemilih akan mulai berpikir dua kali untuk memilih PKS dan para calegnya saat pemilihan nanti," ujarnya.

Sementara pengamat politik Charta Politica, Yunarto Wijaya, menilai sikap PKS terhadap KPK akan memengaruhi elektabilitas partai itu saat Pemilu 2014.

"Cara mereka menghadapi KPK minimal akan mengorbankan basis masa kritis yang kebanyakan merupakan masyarakat perkotaan," ucapnya.

Yunarto mengatakan PKS mungkin dapat bermain dengan logika hukum melawan KPK terkait kasus yang membelit mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Namun soal elektoral, masyarakat cenderung lebih memercayai KPK daripada partai politik.

"Perlawanan terhadap KPK sama saja melawan lembaga kebijakan publik, sama saja melawan aktor yang paling dipercaya oleh publik," tukasnya.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/05/14/mmsmf4-pengamat-citra-pks-bisa-negatif-di-mata-publik

JAKARTA - Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, menillai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah membuat kesalahan fatal dengan melaporkan sepuluh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke polisi.

Menurut Syahganda, langkah ini PKS justru membuat simpatisan menjadi menjauh dan beralih ke partai lain. "Melaporkan ke Polisi langkah yang salah. PKS harus menghadapi realitas ini dan bersikap yang baik dalam merespon. Bahwa mereka akan memperbaiki diri dan berbenah," kata Syahganda saat dihubungi Okezone, Senin malam (13/5/2013).

Sebelumnya, PKS resmi melaporkan 10 penyidik KPK beserta juru bicaranya, Johan Budi, ke Polisi karena tidak terima enam mobil mewah milik Luthfi Hasan Ishaaq bakal disita. Mobil-mobil itu sampai sekarang masih terparkir di kantor pusat PKS di Jalan TB Simatupang. PKS berdalih penyidik KPK telah menyalahi prosedur penyitaan.

Namun, Syahganda menyatakan secara substansi, tidak ada kesalahan yang dilakukan KPK ketika hendak menyita mobil-mobil milik Luthfi tersebut. "Kalau sedikit salah prosedur ya disurati saja," terang Syahganda.

Dengan melaporkan penyidik KPK ke Polisi, Syahganda curiga ada motif yang sengaja disembunyikan dari PKS. Dia menduga PKS memang berkeinginan melindungi kader selain Luthfi Hasan Ishaaq yang kemungkinan juga turut terlibat kasus dugaan pencucian uang impor daging sapi.

"Kalau saat ini konfrontasi dengan KPK, maka orang melihat PKS semakin negatif, kepala batu atau keras kepala, sok benar, dan sombong, juga mau melindungi elit-elit PKS lain,"terangnya.

Syahganda menyarankan agar PKS membuat aksi taubatan nasional dengan menerima kasus Luthfi Hasan diusut KPK. "Kalau PKS mau bangkit dengan basis ideologis dimulai dengan sesuatu yang simbolik yakni tobat nasional," ungkap Syahganda.

Luthfi Hasan Ishaaq bersama koleganya, Ahmad Fathanah, ditetapkan sebagai tersangka penerima uang Rp 1,3 miliar dari PT Indonesiauna Utama. Uang itu disebut-sebut sebagai uang muka dari Rp 40 miliar yang dijanjikan PT Indonesiauna apabila berhasil menjadikan perusahaan itu sebagai pengimpor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Luthfi dan Ahmad Fathanah kemudian dijerat Pasal Pencucian Uang karena diduga telah menyamarkan uang daging sapi ini berupa aset-aset berharga seperti rumah dan mobil. Akibat kasus ini, KPK menjadi berseteru dengan PKS.

http://news.okezone.com/read/2013/05/14/339/806492/lapor-ke-polisi-pks-harus-gelar-pertaubatan-nasional

Yg dukung PKS lawan KPK cuma koruptor dan keyboard militant.