Ternyata oh ternyata, PKS punya kantor yang berstatus milik sendiri di beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Jika dinilai total lebih dari 21M. Untuk operasional, PKS juga memberi tunjangan finansial bagi sejumlah pengurus yg full-time, baik DPP, DPW dan DPD. Biaya operasional bulanan DPP misalnya 1 sd 1.5 M per-bulan, membiayai seluruh Bidang, Badan dan Departemen-2 serta rumah-tangga. Untuk ukuran DPD di kabupaten/ kota, biaya operasional bulanan mereka antara 50 sd 100 juta. Smntr tuk DPW sekitar 100 sd 200 juta. Jadi tuk hitung biaya operasional total bulanan, jumlahkan saja DPP + 33 DPW + hampir 500 DPD. Pastinya sangat besar. Sblm muncul sbg parpol pd 1999, PKS adalah gerakan dakwah yg juga terorganisir. Punya aset kantor, kendaraan dan biaya operasional. sblm 1999, aset gerakan ini tidak kurang dari 5 kantor & 20-mobil serta sejumlah sepeda motor. Atas nama perorangan. Semua aset gerakan dakwah sblm 1999 berasal dari infak dan wakaf banyak pihak yang terlibat, mendukung dan simpati dgn dakwah.

Skrg dr mana sumber dana utama PKS tuk biayai kegiatan2nya? Pertama infak rutin kader tiap pekan. Biasanya dihimpun saat pengajian. pks pun biasa menghimpun dana solidaritas bagi dunia Islam dan bantuan kemanusiaan dgn berbagai acara keumatan. Tiap pekan per-group pengajian bisa himpun Rp 50-100 ribu. PKS konon saat ini punya lebih dr 200 ribu group bernama halaqah tarbawiyah (total Rp. 50.000 x 200.000 = Rp. 10 M red). Kedua, infak wajib bulanan anggota inti. Meliputi iuran wajib & zakat penghasilan. Besaran infak wajib bulanan berbeda tiap anggota, sesuai besaran penghasilannya, tapi bagi anggota yang belum muzakki, tidak ada infak wajib ini. Skrg ada 600 ribuan anggota inti (total Rp. 100.000 x 600.000 = Rp. 60 M red). Ketiga, zakat tahunan. Berupa zakat maal, zakat fitrah, infak dan shadaqah anggota. Biasanya dihimpun selama ramadhan. Dr zakat maal tahunan anggota tsb terhimpun cukup besar. Tuk membantu anggota yg fuqara & masakin dan untuk program2 kemanusiaan. Keempat, infak bulanan pejabat publik baik di legislatif maupun eksekutif. Anggota FPKS DPR tiap bulan bayar infak 20 juta ke DPP. Ada 57 anggota di DPR, 200-an anggota DPRD Prov dan 2000-an anggota DPRD Kab/Kota. Besaran infak bulanannya berbeda2. Sebagai contoh aleg DPRD kota/kab cirebon, infak bulanan sbg pejabat publik ke DPD sebesar Rp 3 juta. Jika ditotal pasti besar (total Rp. 20jt x 57= Rp. 1,14 M red + Rp. 4 jt x200+Rp 2 jt x 2000= Rp4.8 M ). Kelima, ta’awun maali atau partisipasi pendanaan. Biasanya dilakukan jika ada kegiatan tertentu, musibah yg dialami anggota, dll. Ta’awun maali bersifat sukarela termasuk jumlahnya. Bisa juga dilakukan dlm bentuk pinjaman lunak. Sbg contoh di cirebon ada kader dokter pinjamkan dana 500 juta tuk bantu bangun kantor DPD. Tanpa bunga. Kelima, kerjasama program. Kader2 PKS banyak yg kelola lembaga pendidikan, sosial, dakwah & bisnis. Mrk lakukan kerjasama program. Misal BPR syariah milik kader kerjasama program dgn Bidang Ekonomi di PKS. Lembaga pendidikan dgn Departemen Pelajar di PKS, dst. Keenam, dana bantuan keuangan parpol dari pemerintah setiap tahun berdasarkan perolehan suara pemilu. Lumayan besar-lah jumlahnya. Ketujuh, hibah aset bergerak dari dermawan. Ada yg bantu motor, mobil, komputer, dll. Untuk kendaraan biasanya pakai nama pribadi. Kedelapan, penyertaan modal untuk usaha/bisnis yg dikelola secara profesional oleh perorangan/ perusahaan yg dilakukan bendahara. Ini dilakukan krn UU mengatur parpol tdk boleh memiliki lembaga usaha/bisnis. (minimal dana terkumpul tiap bulan = Rp. 75.94 Milyar. red)

Itu sumber dan cara PKS menghimpun dana tuk biayai program-kegiata n yg putarannya harian dan sediakan fasilitas kerjanya.Silakan Anda kunjungi kantor2 PKS di DPP, DPW, DPD, DPC dan DPRa. Perhatikan kesibukan kegiatan mereka yg tak henti siang-malam. Ada satu lagi, yg disebut “da’mu dzati” atau pendanaan mandiri. Yaitu aktivitas yg diikuti dan didanai mandiri oleh kader. Misalnya bulan ini sejumlah DPD adakan camping-ground/ mukhayyam/perkemahan. Tiap anggota keluarkan Rp 200 ribuan untuk jadi peserta. Atau rakor PIP PKS di Istanbul lalu. Semua perwakilan yg datang atas biaya sendiri.

Jadi ketika KPK terperangah melihat mobil2 PKS, sangat maklum. Krn mereka belum mengenal PKS. Setiap Departemen, Bidang dan Badan di DPP PKS memang difasilitasi mobil operasional. Trmsk tuk Pres, Sekjen & Bendahara. Ketika melihat petugas KPK geledah ruang kantor DPP PKS tuk lacak asal-muasal keuangan partai, wajar jika ada anggota PKS berujar ”Jika saja petugas2 itu tahu lembaran2 lusuh uang infak kader-2 yg mereka berikan dgn ikhlas tiap pekan, bulan & ramadhan..”Bukankah awalnya anda sdg selidiki uang 1 M di tangan AF yg diduga akan diberikan ke LHI ? Uang yg blm pernah sampai ke LHI itu ? Lalu skrg anda usut kantor, mobil dan ruang2 kerja kami — lalu diikuti premis “jika partai terlibat maka…”.