REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menghargai perjuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang konsisten berjuang untuk warga. Namun, dirinya tetap mempertanyakan makna HAM, khususnya setelah setelah era reformasi yang dinilainya semakin buyar. Mantan Bupati Belitung Timur ini pun meminta keadilan Komnas HAM terkait relokasi warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit.

"Kalau ada sekelompok orang menduduki tanah orang, itu melanggar HAM pemilik tanah itu atau tidak? Nah sekarang kami melanggar HAM dari mana? Coba lihat di Marunda, sampai kulkas dan televisi kami berikan kepada penghuni rusun," ujar Basuki di Balaikota, seperti dilansir situs beritajakarta.
Ditambahkan Basuki, terkait warga yang menolak meninggalkan bantaran Waduk Pluit, pihaknya menerima informasi jika terdapat sekelompok orang yang melakukan intimidasi kepada sejumlah warga saat mendaftarkan diri untuk mendapatkan Rusun Marunda.
"Mereka memaksa warga kembali tetap tinggal di bantaran Waduk Pluit. Ini melanggar HAM atau tidak? Lalu, kami mau pindahkan mereka dan dikasih rusun. Mereka menolak dan malah minta bagi lahan. Apakah itu yang namanya HAM? Jadi, pengertian HAM mesti diukur dulu," kata Basuki.
Sebelumnya, Komnas HAM berencana mengunjungi pemukiman warrga Muara Baru di RT 19/17 yang berada di bantaran Waduk Pluit. Kedatangan Komnas HAM terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama yang sebelumnya menilai Komnas HAM tidak mengerti keadilan.

Sumber