Gubernur DKI Joko Widodo menegaskan, tidak ada uang kerahiman bagi warga yang akan direlokasi dari sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Menurutnya, daripada memberikan uang kerahiman, lebih baik Pemerintah Provinsi DKI mendirikan rumah susun dan fasilitas bagi warga.

"Lebih baik digunakan membuat rusun. Lebih baik untuk modal usaha mereka atau yang lebih baik dibelikan tempat tidur untuk mereka. Dibelikan meja makan," ujar Jokowi kepada wartawan di Gedung Balaikota, Selasa (14/5/2013) siang.

Mantan Wali Kota Surakarta itu mengakui kesulitan untuk berkomunikasi dengan warga di sekitar Waduk Pluit. Hal itu disebabkan kelompok warga yang diajak berdialog dengannya selalu berbeda-beda. Terlebih lagi, tuntutan warga pun berbeda. Meski demikian, Jokowi tetap akan melakukan dialog dengan warga hingga proyek normalisasi yang direncanakan selesai dua tahun itu rampung.

Jokowi mengatakan, relokasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dilakukan untuk menggusur warga yang menyerobot tanah milik negara. Pemindahan warga dilakukan karena lahan yang dijadikan permukiman oleh warga itu merupakan tempat penampung hujan DKI.

"Bahwa itu (Waduk Pluit) adalah tempatnya air. Itu adalah waduk tempatnya air penampung hujan, bukan tempat untuk hunian," ujarnya.

Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 lalu di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menyusut jadi 60 hektar akibat banyaknya permukiman warga sekitar.

Demi menyelesaikan masalah itu, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, tak semua warga Waduk Pluit bersedia pindah ke rumah susun tersebut.