Dana Dinas Fiktif, Golkar dan PDIP Pilih Bungkam
sindikasi - Selasa, 14 Mei 2013 | 02:02 WIB


inilah..com, Pontianak - Dengan dalih solidaritas sesama wakil rakyat, dua partai besar, yaitu Golkar dan PDIP enggan mengomentari dugaan dana fiktif perjalanan dinas yang terjadi di DPRD Provinsi Kalbar.

Ditemui belum lama ini, Ketua DPD Partai Golkar Kota Pontianak yang juga wakil ketua DPRD Kota Pontianak Herri Mustamin memilih bungkam. Aksi enggan berkomentar tersebut diakuinya karena tidak enak hati dengan rekan-rekannya sesama wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalbar.

"Jangan tanya itu, saya tidak enak dengan yang di sana (DPRD Provinsi Kalbar, red)," ucapnya sambil melangkah pergi.

Aksi bungkam juga dilakukan legislator Golkar lainnya, Mansyur AR. Selain Golkar, PDIP juga memilih hal serupa. Ketua Fraksi PDIP Kota Pontianak Satarudin, ditanya masalah tersebut hanya menggeleng sambil berucap 'jangan tanya itu'.

Meskipun dua partai tersebut enggan berkomentar terkait dugaan dana fiktif perjalanan dinas tersebut, tidak dengan dua partai hijau dan putih kuning ini.

PPP dan PKS malah terang-terang menanggapi dugaan dana fiktif tersebut. Menurut dua partai tersebut, hal ini menjadi pelajaran bagi lembaga lainnya.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak dari kader PKS, Arif Joni Prasetyo. Kasus ini katanya menjadi catatan penting agar hal itu tidak merembet ke DPRD Kota Pontianak.

Ia pun mengingatkan kadernya untuk tidak 'macam-macam' terkait perjalanan dinas, mengingat hal ini adalah pelanggaran berat bagi kadernya.

"Saya sudah menekankan bahwa kader kami tidak akan melakukan tindakan menfiktifan anggaran perjalanan dinas atau sebaliknya karena ini adalah bentuk pelanggaran berat," tegasnya.

Sementara Ketua Fraksi PPP, Herman Hoffi Munawar, malah menganggap pefiktifan itu tindakan yang bodoh karena untuk melakukan perjalanan dinas harus sesuai aturan yang ada di tata tertib kedewanan.

"Itukan tugas, pastinya kita harus menjalankan tugas itu dengan senang. Jangan tidak pergi, mengatakan pergi. Harus disenangi perjalanan dinas yang wajib bagi kita," terangnya.

Di tempat terpisah Walikota Pontianak Sutarmidji, memastikan PNSnya, baik yang ada di lingkungan kerjanya maupun di DPRD Kota Pontianak tidak ada yang melakukan pelanggaran karena izin perjalanan dinas ditandatangani langsung oleh dirinya.

"Kalau PNS tidak ada fiktif, itu tidak mungkin karena saya yang langsung teken persetujuannya. Sejauh ini tidak ada hal seperti itu," paparnya.

Menurutnya, pemberian izin perjalanan dinas harus diketahuinya sehingga ia tahu dimana jajarannya pergi. "Saya harus tahu di mana, makanya untuk PNS tidak akan ada pefiktifan, saya bisa jamin itu," ucapnya tegas merujuk kasus di DPRD Provinsi Kalbar tersebut. [mes]

[url=http://sindikasi.inilah..com/read/detail/1988758/dana-dinas-fiktif-golkar-dan-pdip-pilih-bungkam]Source[/url]

Apa yang dikatakan ICW bukan isapan jempol.