JAKARTA, KOMPAS.com - Dituduh melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kesal. Dia pun mengancam akan menuntut balik para pembela HAM tersebut karena juga telah melakukan pelanggaran HAM atas 10 juta penduduk warga Jakarta.


"Saya ingatkan kepada saudara yang membela, kalau sampai ada warga yang mati, maka anda pembela HAM yang akan saya tuntut. Karena anda telah melanggar HAM hampir 10 juta penduduk Jakarta," tegas pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Senin (13/5/2013).


Basuki menjelaskan, kalau revitalisasi tersebut dilakukan untuk memperkuat dinding serta menormalisasi waduk sehingga menambah kapasitas daya tampungnya. Pemprov DKI harus segera menormalisasi karena saat ini ketinggian air laut sudah mencapai 2,8 meter di atas permukaan waduk. Apabila tidak dilakukan penguatan, maka bendungan dapat roboh yang kemungkinan besar mengakibatkan korban jiwa.


"Ini air lautnya sudah mencapai 2,8 meter di atas permukaan danau. Kalau bendungan ini roboh, akan banyak orang mati," kata Basuki.


Dalam penataan bantaran Waduk Pluit, Basuki menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan menggusur bangunan ilegal, selama rumah susun (rusun) yang berada di sisi kanan waduk belum siap dibangun. Selain itu, bila rusun tersebut sudah jadi, maka Pemprov DKI juga akan meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mencabut aliran listrik di sepanjang rumah bantaran waduk Pluit.


"Kalau rusun sudah siap, maka kita minta PLN cabut listriknya. Karena mereka itu tinggal di tanah illegal, milik negara. Di dalam UU Agraria ada aturan, kalau anda menempati tanah negara, bisa dicabut listriknya," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

sumber
http://m.kompas.com/news/read/2013/0...M--megapolitan

ahok counter attack .hajar jokohok