Komnas HAM akan segera memanggil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, terkait penggusuran di wilayah Muara Baru, Pluit, Jakarta Utara.
Menyikapi pemanggilan ini Wakil Gubernur, DKI Jakarta, Basuki T Purnama meminta Komnas HAM melihat penggusuran ini dari banyak sisi.

"Komnas HAM bilang Jokowi langgar HAM. Ya terserah. Normalisasi waduk harus dilakukan. Banjir juga apa tidak mengganggu HAM? Kami sudah siapkan rusun sebagai kompensasi warga," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Jumat 10 Mei 2013.

Ia meminta agar segala sesuatunya tidak dikaitkan dengan HAM. Menurutnya, kalau semua dikaitkan, akan banyak program yang tidak terealisasi. "Sekalian saja tolong duduki Monas. Nanti saya kirim orang dari Belitung. Kalau diusir saya lapor Komnas HAM. Ini melanggar HAM. Terus minta ganti rugi dan bagi hasil tanah. Bagaimana," ucapnya.

Dalam sengketa ini ia melihat adanya LSM yang mencoba mencari keuntungan. Mereka menginginkan bagian dari kompensasi penggusuran dan bagi hasil tanah. Ia justru mempertanyakan apa esensi dari HAM itu sendiri.

"Apa pernah mereka ngurus orang yang tinggal di rusunawa. Termasuk tanah negara yang mereka perjua lbelikan. Itu semua melanggar hukum. Apa Komnas HAM akan bela kami kalau kami laporkan," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan ke mana Komnas HAM beberapa waktu lalu saat anggota LSM datang menduduki 400 unit rusun. "Orang LSM datang sambil bawa-bawa golok ke Kepala Dinas. Ini kriminal. Ini melanggar HAM. Yang bela kami siapa," katanya.

Ahok menilai sebagain besar warga sudah bersedia untuk pindah. Mereka setuju dengan kompensasi dengan rusun yang disediakan. "Kami sudah beli lahan 2,3 hektar dan akan ditambah 6 hektar lagi. Mereka keberatan karena jauh dari tempat kerja. Kami siapkan tempat yang tidak jauh juga kok," ujar dia.VIVAnews