Janji-Janji Pacar, Bisakah Digugat?

Beranda

...

Melek Hukum
Janji-Janji Pacar, Bisakah Digugat?

hukumonline.com

19-04-2013 09:44

Janji-Janji Pacar, Bisakah Digugat?

Hai agan-aganwati! Jumpa lagi di threadnya Hukumonline nih.

Jatuh cinta emang berjuta rasanya ya gan? emoticon-Genit

Romansa indah penuh suka cita dirasain sama banyak pasangan kekasih. emoticon-Kimpoi

Namun kenyataan kadang2 pahit. emoticon-Mewek

Ada yang pacaran sampe ber-tahun2 dan dijanjiin bakal dinikahin, tapi sampe sekarang masih gak jelas. emoticon-Cape deeehh

“Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda …” (waduh jadi nyanyi nih gan) emoticon-Ngakak

Lantas mau sampe kapan hubungan kayak gitu? Apa agan-aganwati ngalamin hal yang sama? Ngerasa di PHP-in sama pacarnya? Bisa gak sih kita nge-gugat pacar yang mengumbar janji2 palsu itu?

Nah, Hukumonline punya penjelasan buat agan-aganwati sekalian mengenai hal ini dari perspektif hukum. Yang lagi galau sama hubungannya gara2 pacar PHP bisa cekidot artikel di bawah ini ya! emoticon-Selamat

Quote:

Menggugat Janji-janji Kekasih, Bisakah?

Quote:

Pertanyaan
Bisakah seseorang menggugat janji-janji pacarnya yang ditulis dalam surat elektronik?

Quote:

Jawaban:
Terima kasih atas pertanyaannya, namun karena inti masalahnya tidak terlampau jelas, maka ada baiknya jika kita melihat hal-hal mendasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kami anggap relevan dengan masalah tersebut.

Pada dasarnya, suatu gugatan dapat dilakukan apabila terdapat wanpretasiatau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

Dalam konteks hukum perjanjian, perjanjian baru sah apabila mengacu kepada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa:
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

Quote:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Sementara itu, dasar hukum gugatan PMH adalahPasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi;

Quote:

1) adanya perbuatan;
2) perbuatan itu melawan hukum;
3) adanya kerugian;
4) adanya kesalahan; dan
5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Dalam konteks menjalin hubungan seperti pacaran, maka belum terjadi hubungan hukum sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Setidak-tidaknya Mahkamah Agungbelum pernah mengeluarkan putusan untuk kasus-kasus dalam janji yang diucapkan pada surat elektronik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan pacaran.

Hal ini berbeda jika pacar Anda berjanji mengawini ketika telah terjadi hubungan seksual karena janji tersebut kemudian terjadi hubungan seksual atau telah melakukan perbuatan yang dapat dianggap serius dalam tata hubungan kemasyarakatan, seperti telah terjadi pertunangan atau mengumumkan akan terjadinya perka-winan.

Pasal 58 KUHPerdata merumuskan tiga hal:

Quote:

Pertama, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perka-winan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal.
Kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian.
Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perka-winan.

Setidaknya ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang mendukung atau dapat menjadi dasar apabila hendak mengajukan gugatan karena janji mengawini seperti di atas tadi. Di antaranya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 522 K/Sip/1994, Putusan Mahkamah Agung RI No 3191 K/Pdt/1984 tertanggal 8 Februari 1986, dan Putusan Mahkamah Agung RI No 3277 K/Pdt/2000 tertanggal 18 Juli 2003.

Dasar hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Naah, udah dapet penjelasan dari artikel di atas kan gan? Gimana nih pendapat agan-aganwati sekalian? Atau yang punya pengalaman pribadi bisa curcol di sini emoticon-Ngakak

, eh share di sini maksudnya emoticon-Jempol

Spoiler for DISCLAIMER:

Seluruh informasi yang disediakan oleh tim hukumonline.com dan diposting di Forum Melek Hukum pada website KASKUS adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pengetahuan saja dan tidak dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Pada dasarnya tim hukumonline.com tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia, sehingga hubungan klien-advokat tidak terjadi. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang sedang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang advokat yang berpotensi.

Quote:

Sumber Artikel: Menggugat Janji-Janji Kekasih, Bisakah?
Penjawab: Anggara

TJA

12.5K

Kutip

Balasan

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Melek Hukum

7.6KThread•2.1KAnggota

Urutkan

Terlama

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru