Sekitar 94% Auditor Pemerintah tidak Mampu Deteksi Korupsi
Kamis, 20 Desember 2012 00:00 WIB

KUALITAS auditor internal pemerintah saat ini masih rendah. Berdasarkan hasil survei pada 2010-2011, sekitar 94% auditor internal pemerintah masih berada pada tingkat keahlian pemula sehingga tidak mampu mendeteksi potensi korupsi anggaran pemerintah. Hasil pemetaan (assessment) kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada 2010-2011 terhadap 331 APIP di pusat dan daerah menunjukkan bahwa secara nasional 93,96% masih berada di level 1 (initial), 5,74% atau hanya 9 kementerian/lembaga (K/L) berada di level 2 (infrastructure), dan hanya 2 K/L yang berada di level 3 (integrated), yakni BPKP dengan Kemenkeu. "Secara kapabilitas, tingkat satu belum bisa mendeteksi korupsi di K/L," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Sidik Wiyoto di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Terkait dengan hal itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo menyatakan pihaknya akan terus meningkatkan kapabilitas dan kuantitas. Mardiasmo menjelaskan saat ini jumlah auditor internal pemerintah di seluruh Indonesia sekitar 8.000 orang, yang tersebar di BPKP, kementerian/lembaga, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. "Jumlah itu sangat minim. Sesuai dengan kebutuhan saat ini, diperlukan setidaknya 40 ribu auditor internal di seluruh Tanah Air," ujarnya. Menurut dia, rendahnya kualitas auditor di Indonesia karena dulunya aparat pengawas yang ditugaskan di inspektorat kebanyakan bukan yang mendaftar sebagai auditor. Mereka malah orang-orang buangan. "Dengan AAIPI akan disusun kode etik dan standardisasi auditor nasional."

Wakil Presiden Boediono berharap dengan berdirinya AAIPI akan mampu meningkatkan kualitas para auditor. "Auditor internal sangat vital untuk mendongkrak ketaatan dalam menerapkan prinsip good governance," ujarnya. "Tujuan kita ialah mewariskan birokrasi yang baik, bersih, yang bisa melayani masyarakat, bukan melayani diri sendiri. Pengawasan intern adalah salah satu kuncinya," tambahny
http://www.mediaindonesia.com/read/2...eteksi-Korupsi


Indonesia rangking 118 negara bebas korupsi
Minggu, 9 Desember 2012 12:05 WIB

(ANTARA News) - Indonesia menempati peringkat 118 bersama empat negara lain di dunia dalam urusan transparansi dan bebas korupsi, demikian dilaporkan Transparency International, melalui penerbitan Coruption Perception Index (CPI) tahun 2012. Pada tahun 2012, Indonesia mendapat skor yang sama dengan negara Madagaskar, Mesir, Ekuador, dan Republik Dominika. Sementara itu pada tahun 2011, posisi Indonesia berada di peringkat 100 bersama dengan Tanzania, Suriname, Sao Tome & Principe, Mexico, Malawi, Madagascar, Gabon, Djibouti, Burkina Faso, Benin, dan Argentina. "Transparency International mendapatkan hasil CPI Indonesia tahun 2011 berada pada angka 3,0 yang secara kuantitas naik 0,2 dibanding tahun 2010 yang berada pada 2,8 CPI," kata Jaksa Agung RI, Basrief Arif dalam amanat tertulis yang dibacakan Kepala Kejaksaan Negeri Atambua, Roberth M Tacoy, pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kejaksaan Negeri Atambua, ibu kota Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Minggu.

Menurut dia, korupsi sudah dinilai sebagai musuh bersama masyarakat dunia, `The Common Enemy` yang telah menjangkit hampir ke semua negara di dunia ini. Bahkan tindakan korupsi tersebut, sudah berlangsung sejak zaman kekaisaran Romawi hingga di zaman adidaya seperti saat ini, dan termasuk juga telah merasuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan melihat praktik korupsi yang sudah begitu berkembang, sejalan dengan perkembangan teknologi dengan modus yang kian canggih dan kompleks hingga bersifat lintas negara, maka pemerintah Indonesia membuat sebuah rencana aksi sebagai sebuah strategi nasional untuk memberantas korupsi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Strategi nasional pemberantasan korupsi 2010-2015 itu, memiliki visi atau tujuan untuk terbangunnya tata pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, denga daya dukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem integritas yang terkonsolidasi secara nasional, melalui sejumlah langkah strategis.

Langkah strategis itu, kata Jaksa Agung, dilakukan melalui pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundangan, kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil korupsi, pendidikan dan budaya anti korupsi serta mekanisme laporan. Menurut Jaksa Agung, dalam beberapa tahun terakhir, penindakan terhadap kejahatan korupsi meningkat tajam. Ibaratnya tak ada koruptor yang bisa lepas dari jeratan hukum, meskipun demikian, masih ada juga yang bersembunyi, berkelit, buron. Dia mengatakan, ada sejumlah permasalahan yang mempengaruhi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu, belum seimbangnya penegakan hukum dengan upaya pengembalian aset negara yang hilang.

Untuk penting adanya sinkronisasi antara upaya penegakan hukum dan pengembalian aset negara yang hilang. Dia mengatakan, besarnya harapan masyarakat yang tidak diimbangi dengan optimalisasi kinerja aparat penegak hukum yang profesional, proporsional serta berhati nurani, telah berakibat terhadap menurunnya kepercayaan penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan perbaikan dan pembenahan institusional, koordinasi dan sinkronisasi antara institusi penegak hukum serta institusi terkait agar tersu bersinergi dengan tetap mengedepankan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
http://www.antaranews.com/berita/347...-bebas-korupsi

----------------------

Makanya, itu koruptor yang dimasukin bui, sebaiknya kerja sosialnya memberikan pengajaran kepada PNS itu, untuk belajar lika-liku korupsi