JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso melontarkan kritik tajam kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurut Priyo, Komnas HAM hanya menyoroti pelanggaran HAM yang dilakukan TNI, tetapi abai pada pelanggaran HAM yang dilakukan preman.

"Jangan tajam untuk menindak para prajurit-prajurit muda, tetapi tumpul terhadap orang-orang yang justru meresahkan masyarakat. Ini yang tidak benar," kata Priyo seusai mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun ke-61 Komando Pasukan Khusus TNI di Gedung Balai Komando Kopassus, Jakarta Timur, Selasa (16/4/2013) siang.

Oleh sebab itu, kata Priyo, Komnas HAM harus berlaku adil terhadap seluruh pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM, tanpa kecuali. Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, penyerangan dan pembunuhan empat tahanan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, memang tak bisa dibenarkan secara hukum. Namun, ia berpendapat bahwa hal yang perlu diluruskan adalah latar belakang para prajurit melakukan pelanggaran, yakni aktivitas premanisme yang tak terbendung.

Menurut Priyo, secara moral, prajurit Kopassus itu telah menjawab kegusaran masyarakat Yogyakarta dalam pemberantasan premanisme di sana. Melihat hal tersebut, Priyo mengajak semua elemen masyarakat memberikan respek tinggi terhadap 11 prajurit muda Kopassus tersebut.

"Mereka bertindak salah, iya. Namun, mereka telah melakukan langkah yang diyakini secara moral itu benar. Karena itu, saya meminta kita semua harus adil dan semua pihak," ujar Priyo.

Investigasi TNI AD menyebutkan bahwa 11 anggota pasukan elite Kopassus menyerang Lapas Cebongan, Sabtu (23/3/2013). Penyerangan dengan menggunakan 6 senjata api dan replika itu menewaskan 4 tahanan bernama Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait.

Penyerangan itu dilakukan dengan latar belakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe. Namun, sejak hasil investigasi disampaikan ke publik, TNI belum mengungkap identitas 11 orang prajurit tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul berdalih 11 prajurit tersebut dalam penyelidikan internal TNI.
sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2013...campaign=Kknwp

maaf seponsor sudah teken kontrak makanya diluar perjanjian itu salah ,kami (HAM) hanya mengikuti apa kata seponsor
mari kita buka tali persodaraan preman dgn masyarat, dia (preman) juga manusia atas nama HAM.