Quote:
Selamat Datang di Thread Ane gan
Silahkan di Komeng
Jangan lupa kasih
Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution menyesalkan belum akuratnya data nasabah yang melakukan transaksi jasa keuangan. Buktinya sampai saat ini masih banyak ditemukan rekening ganda di perbankan.
"Satu orang bisa bikin rekening sebanyak 30. Itu nggak bisa di deteksi," ungkapnya di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (6/5/2013)
Menurut Darmin, hal tersebut merupakan aspek yang penting bagi sistem informasi di perbankan. Apalagi mengingat transaksi keuangan per hari di Indonesia yang mencapai Rp 250 triliun.
"Jadi data transaksi yang terjadi setiap hari, itu transaksi tidak pernah terbayangkan kita. Rp 250 triliun per satu hari. Dibelakang bank itu, pemainnya orang atau perusahaan," jelasnya.
Maka dari itu, menurut Darmin diperlukan data yang akurat, seperti pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Ini bisa melacak dengan jelas setiap transaksi keuangan dan tidak bisa dipermainkan.
"Kita memang perlu sekali nomor identitas yang unik sehingga transaksi pinjam meminjam, simpan menyimpan di sistem informasi kita itu dilandasi oleh ID yang tidak bisa dimain-mainkan," tutupnya.
[URL="http://m.detik..com/finance/read/2013/05/06/160114/2239248/5/gubernur-bi-satu-orang-bisa-bikin-30-rekening-bank"]Sumber[/URL]
Quote:
TS Punya Rekening Bank Satu aja Isinya Selalu Kosong
Ngapain Punya Banyak-Banyak...!!!
Quote:
Original Posted By tryaink►[URL="http://m.detik..com/finance/read/2013/05/06/071741/2238567/5/"]Mulai Juli Tahun Ini, Satu Kartu ATM Bisa Transfer ke Semua Bank[/URL]
Jakarta - Jaringan ATM Alto, Artajasa (ATM Bersama), dan Prima/Rintis sudah mulai terkoneksi. Artinya, meski berbeda jaringan ATM, nasabah sudah bisa melakukan transfer dana secara langsung.
Sebagai contoh nasabah Bank BNI dengan ATM BNI (ATM Bersama) sudah dapat melakukan transfer dana secara langsung ke Bank BCA (ATM Prima).
"Jadi nasabah cukup pegang satu kartu untuk semua ATM,"kata Direktur Eksekutif Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Boedi Armanto, Senin (6/5/2013).
Layanan ini akan direalisasikan pada bulan Juli mendatang. Sementara dalam dua bulan ini, akan dilakukan persiapan teknis.
"Juli harus realisasi karena ini masuk Ramadan sehingga perputaran uang dan transaksi tinggi di bulan itu. Khususnya ketika persiapan Lebaran," jawabnya.
Selain itu, Ia memastikan nasabah juga tidak akan dikenakan biaya tambahan, meskipun dari jaringan ATM yang berbeda.
"Biayanya disamakan dengan itu. Jadi beda jaringan itu tarifnya sama," ujarnya.
Boedi menyatakan, pentingnya BI mendukung interkoneksi jaringan ATM dikarenakan kebutuhan masyarakat pada layanan transfer antar bank melalui ATM.
"Jadi dapat meningkatkan efisiensi transaksi masyarakat," pungkasnya.
[URL="http://m.detik..com/finance/read/2013/05/06/153617/2239208/5/"]
BI Manfaatkan e-KTP untuk Telusuri Data Transaksi Jasa Keuangan[/URL]
Jakarta - Bank Indonesia (BI) memanfaatkan data dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk meningkatkan data transaksi jasa keuangan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara BI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan berdasarkan studi dari Bank Dunia, hampir setengah orang dewasa di Indonesia beraktifitas menggunakan perbankan.
"Nasabah perbankan kita itu sudah begitu banyak. Studi bank dunia, hampir separuh orang Indonesia dewasa pernah beurusan dengan bank," ungkapnya di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (6/5/2013)
Akan tetapi, Ia mengatakan nasabah tersebut tidak memiliki identitas keuangan. Padahal, menurutnya ini adalah aspek penting bagi sistem informasi di perbankan Indonesia, khususnya Sistem Informasi Debitur (SIB).
"Persoalannya kita belum punya nomor identitas keuangan," kata Darmin.
Maka dari itu, kerjasama dengan Kemendagri dalam hal pemanfaatan e-KTP sangat dibutuhkan. Dalam hal ini e-KTP dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan verifikasi identitas nasabah/calon nasabah.
"Ini diharapkan dapat mendukung program-program BI seperti SID, Daftar Hitam Nasional serta dalam rangka menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT)," tuturnya..
