Selasa, 30/04/2013 17:58 WIB
Menko Perekonomian Hatta Rajasa membenarkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan harga bensin premium tanpa subsidi saat ini Rp 10 ribu/liter. Lebih mahal dari pertamax Ron 92 Rp 9.500/liter.

"Iya betul, keekonomiannya iya Rp10 ribu," ungkap Hatta saat ditanya harga bensin premium non subsidi lebih mahal dari bensin pertamax.

Hatta menjawab hal ini usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013)

"Rp 10 ribu itu kan harga keekonomian, jadi kalau kita (pemerintah) beli itu ya segitu," jelasnya.

Jadi setiap liter bensin premium yang dijual di SPBU, pemerintah memberikan subsidi Rp 5.500/liter. "Subsidi rata-rata Rp 5.500, itukan fluktuatif tergantung harga crude oil (minyak mentah)," pungkas Hatta.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, berdasarkan spesifikasi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, BBM subsidi adalah Ron 88 atau jenis premium. "Itu spesifikasi dari pemerintah, BBM subsidi adalah Ron 88," ujar Ali.

Sedangkan saat ini, bensin premium Ron 88 sulit ditemukan di luar negeri, apabila Pertamina melakukan impor. Jika spesifikasi BBM subsidi ingin diubah, kata Ali, tentunya hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah.

"Itu kewenangannya pemerintah, kami hanya badan pelaksana, premium itu Ron 88, pertamax itu Ron 92, BBM subsidi itu Ron 88, karena disubsidi sebagai pembeda kita beri nama premium," tandas Ali.

sumber :
[url]http://finance.detik..com/read/2013/04/30/175831/2234433/1034/hatta-rajasa-akui-bensin-premium-non-subsidi-lebih-mahal-dari-pertamax?f9911023[/url]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Selasa, 30/04/2013 17:20 WIB
Presiden SBY mengungkapkan harga bensin premium tanpa subsidi saat ini adalah Rp 10.000/liter, jadi negara memberi subsidi Rp 5.500/liter. Tapi kenapa bukan pertamax Ron 92 yang menjadi bensin subsidi karena harganya lebih murah,yakni Rp 9.500/liter?

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir, berdasarkan spesifikasi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, BBM subsidi adalah Ron 88 atau jenis premium. "Itu spesifikasi dari pemerintah, BBM subsidi adalah Ron 88," ujar Ali ketika dihubungi, Selasa (30/4/2013).

Sedangkan saat ini, bensin premium Ron 88 sulit ditemukan di luar negeri, apabila Pertamina melakukan impor. Jika spesifikasi BBM subsidi ingin diubah, kata Ali, tentunya hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah.

"Itu kewenangannya pemerintah, kami hanya badan pelaksana, premium itu Ron 88, pertamax itu Ron 92, BBM subsidi itu Ron 88, karena disubsidi sebagai pembeda kita beri nama premium," tandas Ali.

Sebelumnya Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya juga mengungkapkan, perbedaan harga antara premium tanpa subsidi dengan harga pertamax 92 hanya Rp 100-Rp 150 per liter.

sumber : [url]http://finance.detik..com/read/2013/04/30/172022/2234383/1034/premium-non-subsidi-rp-10000-liter-kenapa-bukan-pertamax-yang-jadi-bbm-subsidi[/url]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ujung2nya




Selasa, 30/04/2013 20:57 WIB
Pembayaran gaji para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk para menteri bakal terhambat lantaran masalah beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sudah sangat besar.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, apabila BBM subsidi tak dinaikkan maka gaji pejabat negara maupun anggota DPR, termasuk para menteri tidak bisa dibayar oleh negara.

"Kalau ini tidak bisa diatasi, gaji kita (menteri) nggak bisa dibayar, apalagi gajinya DPR. Anggarannya DPR juga nggak bisa,"ujar Jero Wacik di sela-sela acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013)

Jero menambahkan, masalah BBM subsidi berkaitan dengan situasi krisis keuangan negara, termasuk di dalamnya ada komponen DPR dan pemerintah di dalamnya. Menurutnya DPR juga aparat negara, sehingga yang mengalami krisis bukan cuma pemerintah, melainkan juga bersama dengan DPR.

Bukan itu saja, ia meminta semua pihak, termasuk DPR mengerti bahwa masalah subsidi BBM yang sudah terlampau besar ini adalah masalah bangsa. Oleh sebab itu, Jero berharap tidak ada yang mempersulit proses pembahasan APBN-P 2013 sehingga bisa rampung bulan depan.

"Karena ini situasinya krisis, maka bulan Mei harus selesai itu APBN-P. Artinya apa, teman-teman DPR mestinya mengerti ini kan kerja bareng-bareng, harus disetujui," ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siang tadi mengatakan pemerintah menginginkan ketika harga BBM sudah naik maka kompensasi untuk masyarakat miskin bisa segera disalurkan. Oleh sebab itu, pemerintah mengajukan kompensasi tersebut lewat RAPBN-Perubahan 2013 yang diharapkan selesai pembahasannya bulan Mei.

sumber : [url]http://finance.detik..com/read/2013/04/30/205713/2234571/1034/jero-wacik-sebut-jika-bbm-tak-naik-gaji-menteri-anggota-dpr-tak-bisa-dibayar?f9911013[/url]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



DPR periode mendatang sulit diharapkan memiliki politik anggaran yang berpihak kepada rakyat. Pasalnya, caleg-caleg yang dijagokan parpol pada Pemilu 2014 merupakan petahana-petahana yang telah gagal mendorong postur APBN yang lebih berpihak kepada rakyat.

"Jika incumben-incumben itu terpilih lagi, maka penyusunan anggaran ke depan sulit diharapkan bisa mendorong kesejahteraan. DPR periode saat ini bisa dibilang tidak memiliki politik anggaran yang berpihak kepada masyarakat," kata Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi di Jakarta.

Menurut Uchok, DPR periode sekarang tidak benar-benar mengoreksi APBN yang disusun pemerintah agar posturnya lebih memihak rakyat. "Anggota DPR malah ikut menggarong APBN untuk kepentingan diri dan partainya," katanya.

Seharusnya, dengan wewenang pembahasan anggaran APBN hingga satuan tiga, DPR bisa mendorong alokasi anggaran pembangunan yang lebih besar. Apalagi, anggota DPR lebih tahu kondisi lapangan saat menyerap aspirasi di daerah pemilihannya.

"Nyatanya, itu tidak dilakukan DPR karena yang mereka pikirkan bukanlah rakyat," katanya.

Contoh lainnya, DPR tidak mengoreksi biaya-biaya dinas pemerintah yang sangat besar namun tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Alih-alih memiliki politik anggaran yang berpihak, DPR justru juga banyak memboroskan anggaran, semisal untuk studi banding ke luar negeri.

"Biaya studi banding harusnya dibuat at cost, yakni dikeluarkan sesuai yang dihabiskan. Bukannya dalam bentuk lumpsum," kata Uchok.

Uchok juga mengatakan ada potensi caleg yang saat ini menjadi menteri memanfaatkan anggaran kementeriannya untuk kepentingan pemilu. Tercatat ada 10 caleg yang saat ini menjadi menteri.

Mereka adalah EE Mangindaan, Syarifuddin Hasan, Amir Syamsuddin, Jero Wacik, Roy Suryo, Suswono, Tifatul Sembiring, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Helmy Faishal Zaini.

Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo mengatakan, anggaran kurang berpihak kepada rakyat karena rata-rata hanya 10 persen yang digunakan untuk stimulus pembangunan. Sebagian besar anggaran DPR dihabiskan untuk urusan birokrasi di pusat dan daerh, serta untuk membayar utang. Urusan birokrasi antara lain membayar gaji PNS, para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif baik di pusat maupun di daerah.

Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan cenderung bertambah buruk. Anggaran APBN memang disusun pemerintah. Namun DPR memiliki wewenang untuk mengoreksi dan mengubahnya.

Secara natural, anggaran yang disusun pemerintah memang cenderung mengutamakan birokrasi karena pemerintah harus memastikan mesin birokrasinya bisa berputar. Karena itulah, DPR sebagai wakil rakyat diberikan hak budgeting untuk mengoreksi agar anggaran birokrasi dan anggaran pembangunan seimbang sesuai kebutuhannya.

"Pemerintah tidak persis tahu apa saja kebutuhan masyarakat. Sementara DPR tahu karena mereka berhubungan dengan rakyat. Karena itulah DPR seharusnya mengoreksi dan memberi masukan apa-apa saja yang dibutuhkan rakyat terkait anggaran pembangunan," kata Dradjad.

Dradjad berharap, DPR mendatang memiliki politik anggaran yang lebih berpihak kepada rakyat

sumber :
http://nasional.kompas.com/read/2013....Sulit.Berubah


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jadi sebenernya BBM kudu naek itu alasannya apaan sih ?
Mau bilang APBN jebol ?
Mau dijembrengin ga jumlah biaya "perjalanan dinas", "Studi banding" dan "belanja birokrasi" selama 2012 ?

nih satu :



http://www.harianterbit.com/2012/10/...-ke-38-negara/

Jadi sebenernya yang borosin duit negara siapa ?
Rakyat ?

Jawab sendiri deh ya..
Gua yakin tentara bayaran ngaskus uda pada siap2 belain majikannya....