Tidak hanya dari buruh. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga mendapat perlawanan dari bawahannya sendiri. Kali ini yang terang-terangan menentang adalah Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi.


Lurah kelahiran Solo itu dengan tegas menolak kebijakan Jokowi soal lelang jabatan. Bahkan, ia mengancam akan membawa kebijakan lelang jabatan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).


"Jadi 80 PNS, dari lurah dan camat, sekretaris lurah (Sekel), wakil lurah yang tidak ikut hari ini nantinya akan kita akan berencana tuntut ke MK," ujar Mulyadi di Jakarta, Senin (29/4).


Mulyadi menjelaskan, seharusnya jabatan lurah dan camat lama dikosongkan dulu dengan SK Gubernur. Jika tidak, Jokowi dinilai telah melabrak Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).


Ia menambahkan, sekarang ini banyak pegawai negeri sipil (PNS) tidak berkonsentrasi kerja karena banyak memikirkan proses ini. Dengan sikap kerasnya ini, ia siap menghadapi segala bentuk hukuman.


"Saya memang sengaja itu tidak ikut proses lelang, nanti juga masyarakat tahu mana yang tidak ikut. Proses ini tidak menghargai proses karier yang ada, ujug-ujug duduk manis jadi lurah atau camat," kata Mulyadi dengan

sumber
http://m.merdeka.com/jakarta/lurah-w...owi-ke-mk.html

pns malas yg ini ni.dlu jaman pak kumis enak2an kalian.bisa korupsi dngan tenang.sekarang bru tau rasa.sukur.