Jelang Bailout, PNS Yunani Terancam


Unjuk rasa menentang rencana Yunani merumahkan ribuan pegawai negeri sipil, Athena, 28 April. Spanduk itu berbunyi “Katakan Tidak Kepada Euro”.

ATHENA—Parlemen Yunani meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mempersiapkan pemecatan di sektor publik. RUU yang disahkan hari Minggu itu sekaligus meratifikasi perubahan yang telah disepakati dengan pihak kreditor negara itu.

Paket RUU tersebut merupakan syarat pengucuran dua tahap program bantuan (bailout) bagi Yunani, yang totalnya senilai 8,8 miliar euro atau sekitar Rp111 triliun.

Hari Minggu malam di Parlemen Yunani, sebanyak 168 anggota menyatakan setuju, sedangkan 123 lainnya menolak RUU. Pengesahan ini terjadi tepat sebelum pertemuan pejabat kementerian keuangan zona euro pada Senin. Yunani berharap para delegasi akan menyepakati bailout tahap selanjutnya yang senilai 2,8 miliar euro atau Rp35,5 triliun.

Sisa bailout sekitar 6 miliar euro baru akan disalurkan sesudah pertemuan berikutnya para menteri keuangan zona euro, yang akan berlangsung pada 13 Mei.

“Kami berupaya agar Yunani sanggup berdiri di atas kaki sendiri,” kata Menteri Keuangan Yunani Yannis Stournaras di hadapan Parlemen, hari Minggu lalu.

Paket RUU itu dibahas secara kilat oleh badan legislatif. Pasalnya, Yunani butuh membayar pensiun serta gaji pegawai negeri. Selain itu, kata Stournaras pada Sabtu, obligasi pemerintah yang dipegang Bank Sentral Eropa habis tempo 20 Mei mendatang.

Pengesahan RUU ini didukung tiga partai pemerintah koalisi Yunani, termasuk Partai Demokrasi Baru yang konservatif serta rekanan mereka, Partai Sosialis atau Pasok serta Partai Kiri Demokratis.

Paket RUU yang baru diloloskan Parlemen memuat sejumlah program, termasuk penghentian kerja 4 ribu pegawai negeri sipil hingga akhir 2013 serta 11 ribu lainnya pada akhir 2014. Langkah ini merupakan pemenuhan permintaan lembaga peminjam internasional untuk merampingkan struktur organisasi sektor publik.

Pemutusan hubungan kerja ini juga bagian dari komitmen Athena untuk mengurangi pegawai sektor publik sejumlah paling tidak 150 ribu orang pada akhir 2015.

Paket RUU itu juga memperkenalkan pembayaran bertahap bagi mereka yang masih berutang kepada kantor pajak serta lembaga pendanaan jaminan sosial. Cara ini dilakukan untuk membantu pengusaha serta kepala rumah tangga dengan pendapatan lebih rendah, saat resesi Yunani memasuki tahun keenam.

Selain itu, RUU itu juga mengatur pengurangan pajak properti sebesar 15%. Kemunculan pajak ini pada 2011 sempat menuai kontroversi. Pemangkasan pajak mulai berlaku tahun mendatang.

Jelang pemungutan suara RUU, serikat pekerja sektor publik terbesar Yunani menggelar demonstrasi di luar gedung Parlemen. Mereka memprotes apa yang disebut “perusakan layanan publik serta penghancuran kesejahteraan negara.”

http://indo.wsj.com/posts/2013/04/29...nani-terancam/