UN Dihapus, Ancam Integrasi Bangsa
Monday, 22 April 2013 12:45

itoday - Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan dari tahun ke tahun masih relevan untuk tetap dipertahankan. Jika dihapus berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Demikian dikatakan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar saat melakukan peninjauan UN di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 19 di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin (22/04) sebagaimana dikutip dari Antara.

Kata Nasaruddin, jika UN ditiadakan, justru Indonesia akan dihadapkan kepada sejumlah kesulitan, antara lain tak bisa memetakan tingkat kemampuan siswa terhadap hasil penyelenggaraan pendidikan selama ini.

Menurut Nasaruddin, jika terjadi ketimpangan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah lain, maka tidak mustahil akan muncul penilaian atau pendapat bahwa pemerintah pusat hanya memperhatikan satu wilayah saja. "Selain itu juga berpotensi terjadi kesenjangan pendidikan yang bermuara munculnya fitnah karena pemerintah pusat dianggap lalai dengan tidak memperhatikan pendidikan," ungkap Nasaruddin.

Nasaruddin akui memang dihadapkan pada adanya kritik tajam terkait persoalan teknis, seperti keterlambatan pendistribusian soal ketika berlangsung UN untuk tingkat sekolah lanjutan atas pekan lalu.

Ia menghimbau hal itu agar tidak sampai membuat semua pihak saling menyalahkan, sehingga tenaga atau energi terkuras hanya untuk membahas hal itu. "Justru kekuatan harus diarahkan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan ke depan lebih baik," pungkas Nasaruddin.
http://www.itoday.co.id/politik/un-d...tegrasi-bangsa

Masyarakat Tuntut UN Dihapus, Ini Komentar Mendikbud
Minggu, 21 April 2013, 20:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menanggapi santai tuntutan di masyarakat agar ujian nasional (UN) dihapus. Ia mengatakan sudah sejak dulu wacana penolakan UN bergaung. Menurutnya, tuntutan itu tidak mengapa selama memiliki rasionalitas. "Kita mengadakan ini (UN) kan bukan tanpa rasionalitas. Ada rasionalitasnya. UN bukan tanpa rasionalitas," ujar Nuh saat ditemui di Kemendikbud, Ahad (21/4).

Ia menambahkan, selama ini penolakan UN disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal, yang benar adalah Mahkamah Agung. Itu pun tidak secara eksplisit dilarang. "Sampean baca betul putusan MA itu. Kalau urusan debat akademiknya, monggo. Kita pun juga punya dasar," katanya.
Saat didesak, Nuh mengakui sistem pelaksanaan UN memang harus diperbaiki. Kemendikbud, lanjutnya, terbuka untuk perbaikan itu.
Ia kembali menegaskan, mempersilakan pihak-pihak yang menentang UN menempuh cara yang sesuai asal mereka mempunyai landasan akademik yang memadai.

Pelaksanaan UN di sebagian sekolah menengah atas yang terpaksa ditunda, kembali memunculkan tuntutan dibubarkannya UN. Sejumlah tokoh angkat bicara, diantaranya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. DPD RI bahkan merekomendasikan penghapusannya.
http://www.republika.co.id/berita/pe...ntar-mendikbud

--------------------------------

Kalau kita bicara tentang undang-undang pendidikan mestinya kita melihat dasarnya. Kalau era reformasi ,sebagai dasarnya adalah hasil amandemen UUD 1945 ke IV (empat). Hasil amandemen UUD 1945 Ke IV ( tahun 2002) yaitu tentang pendidikan.

Pasal 31 ayat 1,2,3,4,5, berbunyi :

• Ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
  
• Ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  
• Ayat 3 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ,yang diatur dengan undang-undang
  
• Ayat 4 : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional
  
• Ayat 5 : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan kesejahteraan umat manusia
  

Sesuai amanat UUD 1945 seperti dikutip diatas, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang didalamnya termasuk menyelenggarakan dan mengembangkan sistem ujian nasional, sebagai bentuk evaluasi dari pelaksanaan sistem pendidikan itu sendiri. Itu sudah satu paket, tak bisa dipisah-pisah, mulai perencanaan hingga evaluasi!

Beberapa negara maju seperti AS, Finlandia, Jerman, Jepang dan Canada, memang tak mengadakan sistem Ujian Nasional untuk sekolah-sekolahnya. Tetapi di negeri maju itu, iklim ilmiah dan kejujuran masyarakatnya sudah mapan. Dan lembaga akreditasi serta lembaga pengawas jaminan mutu untuk dunia pendiikannya, berjalan dengan baik dan sangat ketat. Sehingga semua sekolah di negeri mereka betul-betul serius menyelenggarakan sistem pendidikannya, tidak ada sekolah yang nekad hanya pasang papan nama atau sekolah abal-abal, atau sekedar jualan ijazasah seperti di negeri ini. Bahkan ada kisah di negeri ini, ketika ada orang tua siswa yang berani melaporkan kecurangan UN, malahan di usir tetangganya dan harus berjuang sendiri.

Jadi kalau kita sudah maju dan punya iklim dunia pendidikan seperti negara maju itu, silahkan saja! kalau sekarang mau meniru-niru mereka, padahal sistem pendidikan dan kwalitas pendidikan kita sangat beragam dan amburadul, hanya akan berakibat tambah hancurnya generasi muda bangsa ini di masa depan. Konsekwensi kalau UN dihapus, maka semua Universitas (terutama yang negeri), mereka akan penuh mengadakan ujiannya sendiri seperti SNMPTN itu. Dan tak ada lagi jalur-jalur lain selain jalur tulis seperti SNMPTN itu. Tak ada lagi pertimbangan diterimanya mahasiswa itu karena dia mewakili daerah terpencil atau luar jawa misalnya. Atau melalui jalur undangan misalnya. Semua harus fair, penerimaan semata-mata berdasarkan hasil test yang murni. Itulah dilakukan Amerika Serikat, Jepang, Australia, Canada dan Jerman, yang sudah menghapus sistem UN di negerinya. Apa kita berani seperti itu? Saya hanya khawatir kalau sistem kita mau seperti itu "fair"-nya, maka anak-anak lulusan SMA di luar jawa tak akan sampai 5% yang bisa mengisi bangku mahasiswa baru PTN terbaik di Jawa sini, seperti ITB, UGM atau UI misalnya.

Bokap gua kebetulan menjadi Dosen di S2 dan S3 di sebuah PTN di Jawa sini. Sering beliau bercerita ke gua (curhat tuh kayaknya!), bagaimana susahnya dia ketika harus membimbing dan memberikan kuliah ke mahasiswanya yang lulusan PT dari luar jawa pada umumnya. Terutama anak-anak mahasiswa lululusan S1 dan S2 yang berasal dari universitas di Indonesia Timur, yang kata beliau, lebih mudah mengajar anak S1 di fakultas tempatnya mengajar saat ini, sebuah PTN ternama di Jawa sini. Beliau harus memberikan materi paling dasar lagi, seperti materi yang diberikan untuk anak S1 tempatnya mengajar sekarang. Dan sebenarnya, nasib mahasiswa asal Indonesia pun ketika akan kulaih pascasarjana di universitas di luar negeri sama saja. Meski sudah S2 pun, kalau lulusan dalam negeri, sering disuruh mengulang mulai tingkat 'under graduate' kembali. Itu fakta yang tak bisa pungkiri.

Makanya kalau sistem pendidikan nasional yang sudah membaik itu, mau dikebiri tanpa UN misalnya, hanya karena pihak Diknas kini menetapkan standart kelulusan minimal nilai 6, lalu semuanya mencari-cari alasan agar UN itu dihapuskan samasekali. Gua curiga, para penganjur penghapusan UN itu, justru diam-diam punya agenda tersembunyi untuk menghancurkan sistem pendidikan di negeri ini, agar rakyatnya tetap bodoh-bodoh. Bangsa yang bodoh, gampang sekali di jajah sampai 350 tahun seperti zaman kumpeni Belanda dulu. Pertanyaannya sederhana, siapa yang menginginkan dan mengagendakan agar rakyat kita menjadi bodoh lagi, dengan merusak sistem yang sebenarnya sudah baik itu? Sehingga kelak kalau rakyat negeri ini akhirnya tetap bodoh-bodoh lagi, semakin mudah mengusai kekayaan alam dan mengexploitasi penduduknya