Pelajar Demo di Kemendiknas Tuntut UN Dihapuskan, Lalin Macet
Kamis, 25/04/2013 17:47 WIB

Jakarta - Hari menjelang sore, puluhan orang dari Pelajar Islam Indonesia (PII) berunjuk rasa di depan Gedung Kemendiknas menuntut Ujian Nasional (UN) dihapuskan. Lalu lintas di kawasan itu tersendat. Pendemo yang mayoritas pelajar SMA dan SMP ini memulai aksinya di depan kantor Kemendikbud, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2013) sekitar pukul 16.00 WIB.

Seorang pelajar berseragam putih dan celana panjang abu-abu memakai topeng berwajah Mendikbud M Nuh. Pendemo membawa spanduk besar warna putih antara lain bertuliskan "Hapus UN", "Save Student", dan "Usut M Nuh." Selain itu, pendemo memasang poster bertuliskan 'Disegel' di pintu pagar. "Tuntutan kami hapuskan UN. Kami maunya kembalikan kelulusan ke sekolah. Kenapa ujian dilakukan secara nasional sementara standar di setiap sekolah di darah berbeda-beda. Sedangkan ujiannya memiliki standar yang sama untuk semuanya," kata koordinator aksi, Yazid Qulbuddin.

PII juga mendesak M Nuh mundur. "Kalau dia berani membuat keputusan untuk menghapuskan UN dan mengembalikan kembali ke sekolah, maka kami akan tetap dukung. Tetapi, kalau dia masih tuli dengan suara rakyat seperti kami maka kami menginginkan dia mundur," ujar Yazid. Lalu lintas di kawasan Senayan macet karena pendemo memakan separo badan jalan. Puas berorasi, pendemo akhirnya membubarkan diri.
[url]http://news.detik..com/read/2013/04/25/174710/2230615/10/pelajar-demo-di-kemendiknas-tuntut-un-dihapuskan-lalin-macet?991101mainnews[/url]

Generasi alay yang gampang kecil hati, lhaaa kalau UN dihapus, maka inilah yang marak bakal terjadi karena tak ada bebasn lagi dalam sekolah



Ratusan Pelajar Turun ke Jalan Tolak UN
Kamis 25 April 2013

PALEMBANG– Kesal dengan carut marutnya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun 2103, kemarin ratusan pelajar dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sumsel berdemo di Bundaran Air Mancur Palembang, guna mendesak UN tahun depan dihapuskan. Selain orasi, demo ratusan pelajar itu kemarin juga diwarnai aksi teaterikal. Dalam aksinya, para siswa berperan seolah- olah menjadi sapi perah milik juragan Kemendikbud. Mereka juga tak lupa membawa serta puluhan kursi sekolah mereka ke sekitar bundaran, dan menyusunnya sedemikian rupa, tak ubahnya UN sungguhan. Sambil membawa spanduk bertuliskan penolakan UN, rombongan ini juga membentangkan bendera raksasa sebagai simbol bobroknya sistem pendidikan di Indonesia. “Kami IPM sepakat menolak UN, kami minta UN dihapus tahun depan. Kami juga minta Presiden segera mencopot Mendikbud Muhammad Nuh karena tak becus menyelenggarakan UN,” ungkap Ketua IPM Sumsel Arman Darmawan diwawancarai kemarin.

Kekecewaan pelajar ini, kata Arman, sudah sampai klimaksnya. Sebab, pelajar merasa sudah menjadi korban proyek UN oleh petinggi-petinggi di pemerintahan. Selain itu, penyelenggaraan UN tahun ini juga sangat mengecewakan, karena paling amburadul sepanjang sejarah. Padahal, dana UN yang dikucurkan tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai Rp900 miliar. Sementara fasilitas yang diberikan jauh dari harapan, salah satunya kertas soal dan LJUN yang sangat tipis. “Kami ini sudah seperti sapi perah, UN ini benar-benar menindas pelajar. UN seperti sudah jadi momok dan seperti hantu yang menakutkan. Makanya, tahun depan kami sepakat UN dihapus,” tegasnya lagi.

Lebih jauh siswa menuntut pemerintah untuk segera mencopot jabatan Mohammad Nuh sebagai Kemendikbud, melakukan transparansi penggunaan anggaran UN, dan menghapus UN. Mereka pun menilai, dari sudut pandang manapun UN tidak lebih dari sekedar project pemerintah memainkan anggaran. UN juga belum terbukti menjadi standarisasi kelulusan dan menjadikan mutu bangsa ini membaik. Di tempat terpisah, kandidat Cawagub Sumsel sekaligus Fungsionaris DPP PAN Hafisz Tohir mengusulkan penyelenggaraan UN tahun depan sudah diregionalisasi. Perubahan itu penting, agar penentuan kelulusan siswa disesuaikan dengan kamampuan siswa di masingmasing daerah.

“Harusnya UN ini diregionalisasi, tapi tetap dengan kontrol pusat. Kalau memang soal bisa ditender ke daerah, ya serahkan saja, kan kita sudah otonomi. Gak bisa kemampuan siswa di Palembang disamakan dengan siswa di Papua. Nah itu perlu dipikirkan,” kata Hafisz saat menyambangi penyelenggaraan UN hari terakhir. “Mengapa kita tidak mencontoh Singapura. Di sana bebas, mau UN kapan saja, soalnya itu tidak memengaruhi kenaikan kelas,” jelasnya. komalasari
http://m.koran-sindo.com/node/309276

------------------------------

Generasi alay ... soal sedikit agak diacak saja agar tidak bisa saling contek, sudah pada histeris, minta UN dihapus? Alamak! Kalau UN dihapus, justru kalian akan lebih sulit masuk ke PTN, sebab PTN pasti akan membuat ujian test masuk tersendiri yang soalnya lebih sulit daripada UN.

Memang ada terdengar dikalangan pendidik dan orang tua siswa, bisik-bisik yang menyebutkan bahwa frustasinya anak-anak SLTA tahun ini, sebenarnya bukan karena UN itu soalnya sampai 20 macam dalam satu ruangan atau akibat UN tertunda. Tapi akibat sistem penerimaan PTN yang tidak lagi memakai sistem SNMPTN seperti tahun-tahun lalu (test masuk ke PTN via test tertulis). Sekarang, andalan yang dipakai PTN adalah nilai raport semenjak kelas I hingga kelas III, plus nilai UN. Itu yang bikin mereka frustasi, sebab siswa yang merasa raportnya jelek atau kurang, sulitlah akan bisa diterima di PTN, meskipun nilai UN-nya bagus.Itu beda ketika Kemdiknas masih memakai ujian tulis SNMPTN, meski nilai raport mereka jelek, dan nilai UN mereka pas-pasan, asalkan test SNMPTN-nya lulus, maka mereka bisa lolos masuk ke PTN favoritnya. Memang beberapa PTN tetap menggunakan test seperti test SNMPTN itu untuk melengkapi kuota kursi mahasiswa yang diterima dengan sistem undangan. Tapi itu sedikit sekali jatahnya, rata-rata tiap PTN hanya menyediakan kursi sekitar 30% saja dari jatah kursi mahasiswa yang akan di terima PTN tahun itu. Dan, ini yang lebih memberatkan mereka, bayarannya lebih mahal, bisa 4-5 kali lipat dibanding yang masuk lewat jalur biasa (jalur undangan itu).

Makanya ada saran ke Pemerintah, sebaiknya test tertulis SNMPTN itu tetap diadakan seperti biasa, disamping jalur undangan yang mengandalkan nilai raport dan nilai UN itu semata. Misalnya dengan porsi 40% untuk jatah SNMPTN tertulis, 30% jalur undangan yang memakai nilai raport dan nilai UN, dan sisanya via test internal tertulis dari PTN masing-masing. Mungkin itu akan mengurangi rasa frustasi para siswa itu. Wallahu'alam!