VIVAnews – Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari, meminta penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi momentum bagi aparat hukum untuk memberantas premanisme. Bagaimanapun, ujarnya, penyerbuan Lapas Cebongan ini berawal dari terbunuhnya anggota Kopassus oleh preman. Dan di mana-mana ulah para preman itu sudah sangat meresahkan warga. Menjadi tugas negara menertibkan para preman ini.

“Maka ini harus dijadikan momentum yang sangat berharga untuk memberantas premanisme sampai ke akar-akarnya,” kata Hajriyanto, Jumat 5 April 2013.

Aparat keamanan dan penegak hukum harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyikat habis premanisme di negeri ini. “Sudah bukan rahasia lagi bahwa rakyat di berbagai tempat mengalami keresahan atas maraknya premanisme. Rakyat tidak berani membalas para preman, dan terbukti hanya aparat TNI yang memiliki keberanian untuk membalas aksi-aksi para preman,” ujar Hajriyanto.

Sayangnya, pembalasan terhadap tewasnya anggota TNI tersebut dilakukan dengan perbuatan melawan hukum. “Meskipun ada semangat korps, tapi hukum harus ditegakkan sesuai prinsip eqality before the law. Kini rakyat menunggu langkah selanjutnya, baik dari internal TNI AD maupun langkah hukum oleh para penegak hukum,” ujar politisi Golkar itu.

Hajriyanto mengapresiasi Tim Pencari Fakta TNI AD atas pengungkapan oknum Kopassus sebagai pelaku penyerangan dan pembunuhan terhadap empat tahanan di Lapas Cebongan. “Apalagi temuan ini dipublikasikan secara terbuka. Ini membuktikan bahwa TNI AD berjiwa kesatria, tidak mau menutupi fakta, dan inilah yang dikehendaki masyarakat,” ujar dia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya memberikan arahan khusus kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk bertindak tegas menyingkirkan premanisme dan semua bentuk organisasi kriminal.

“Jalan-jalan dan tempat-tempat umum harus bersih dari semua bentuk premanisme yang mengancam harta benda dan nyawa. Warga harus merasa aman di manapun dan di semua waktu, siang dan malam,” kata Presiden SBYmelalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa.