DKI Tolak Pinjaman Bank Dunia untuk Proyek Rintisan Foke

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya membatalkan pinjaman Bank Dunia untuk program penanganan banjir melalui Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau program pengerukan saluran, sungai, dan waduk. Klausul perjanjian yang ditetapkan Bank Dunia dinilai memberatkan Pemprov DKI.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purmana mengatakan telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pembatalan pinjaman dana dari Bank Dunia tersebut. "Dalam surat itu, kami bilang pinjaman Bank Dunia terlalu susah. Jadi, kita tidak mau terusin," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (22/4/2013).
Basuki mengatakan, jika Kementerian PU menyetujui permintaan pembatalan tersebut, bukan berarti program JEDI dibatalkan. Program JEDI akan tetap dilanjutkan dengan menggunakan APBD DKI. "Teknis pelaksanaannya juga sama," kata Basuki.
Pemprov DKI menilai dua klausul yang ditetapkan Bank Dunia memberatkan pelaksanaan proyek JEDI. Klausul pertama menyangkut waktu penyelesaian pengerukan 13 sungai yang ditetapkan selama lima tahun. Klausul kedua menyebutkan bahwa Pemprov DKI menjamin hak-hak warga di bantaran kali yang bakal digusur dengan pemberian ganti rugi berupa uang.
Proyek JEDI yang dirintis oleh gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo atau Foke, diperkirakan menelan anggaran sebesar 190 juta dollar AS. Bank Dunia memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS akan dibebankan dari APBN dan APBD DKI.
Kementerian PU juga telah memastikan bahwa pengerjaan fisik pengerukan 11 sungai dan empat waduk di Jakarta dimulai dengan pengadaan tender fisik internasional. Tender fisik akan dimulai dengan tahap prakualifikasi dan tahap tender untuk tujuh paket kegiatan pengerukan. Proses tender berlangsung terbuka bagi semua kontraktor. Adapun kontraktor asing yang berkeinginan mengikuti proses tender diwajibkan membentuk joint venture bersama kontraktor asal Indonesia.

sumbernya

DPRD DKI Sayangkan Pembatalan Pinjaman untuk JEDI

JAKARTA, KOMPAS.com — DPRD DKI Jakarta sangat menyayangkan rencana Pemprov DKI membatalkan pinjaman Bank Dunia untuk proyek pengerukan 13 sungai atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, melalui pemberian pinjaman lunak dari Bank Dunia, pengerjaan pengerukan 13 sungai di Jakarta dapat terlaksana dengan cepat dan terstruktur.

"Proyek pengerukan sungai itu ingin cepat dilaksanakan, jadi sayang sekali kalau harus dibatalkan. Memang kita harus mengusulkan sasaran yang tepat dan tegas untuk mengoreksi syarat pinjaman agar tidak memberatkan Pemprov DKI. Tetapi, jangan dibatalkan juga," kata Ferrial, ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (4/4/2013).

Selain akan menambah lambat proses pengerjaan pengerukan sungai, pembatalan itu juga akan memperburuk citra DKI Jakarta di mata dunia. Melalui rencana pembatalan itu, DKI harus mulai menjalankan proyek yang telah digagas sejak mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mulai dari awal lagi. DKI bersama pemerintah pusat dan Kementerian Pekerjaan Umum harus mencari lembaga donor lainnya.

"Berarti harus dianggarkan kembali dalam APBD DKI Jakarta, kalau tidak dimasukkan dalam APBD Perubahan 2013 atau diajukan pada APBD DKI 2014. Keterlambatan pengerukan sungai nanti berdampak pada program penanganan banjir di Ibu Kota yang tidak terlaksana baik," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasinya bersama Wakil Gubernur DKI, telah disepakati proyek pengerukan sungai harus dipercepat penyelesaiannya hingga tahun 2014.

Terkait kesepakatan pinjaman Bank Dunia, dia mengaku masih akan menunggu hasil evaluasi dari Bank Dunia. Rudy juga menegaskan, pihak Dinas PU DKI akan terus melakukan pengumpulan data dan informasi terkait data administrasi keuangan untuk mengetahui apakah dana pinjaman sebesar Rp 1,2 triliun dari Bank Dunia sudah terpakai.

Persyaratan yang diajukan Bank Dunia mengenai penggunaan No Objection Letter (NOL) di setiap tahapan dinilai sangat memberatkan Pemprov DKI. Sebab, dalam setiap prakualifikasi hingga pelelangan harus ada NOL, hal inilah yang menyebabkan lamanya proses administrasi dan bunga pinjaman yang terus berjalan.

"Pokoknya, kita lihat dalam dua pekan ini. Kalau memang tidak bisa, ya kami gunakan APBD saja. Tapi, kalau bisa lanjut, ya lanjutkan," kata mantan Asisten Deputi Gubernur bidang Transportasi itu.

sumber