"Saya tidak punya banyak waktu untuk mengawasi proyek MRT."
Senin, 22 April 2013, 15:38

VIVAnews - Pelaksanaan proyek Mass Rapid Transit (MRT), tinggal
menunggu tanda tangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Tapi,
Jokowi menolak menandatangani karena tidak mau bertanggung
jawab mutlak atas proyek tersebut.
"Saya belum mau tanda tangan. Saya tidak mau nanti semua
tanggung jawab mutlak ada di gubernur. Kalau saya tanda tangan,
ya saya tidak usah jadi gubernur, jadi direktur utama BUMD saja,"
kata Jokowi, di Balai Kota Jakarta, Senin 22 April 2013.
Menurut Jokowi, yang paling tepat menandatangani surat itu adalah
direktur utama dari BUMD terkait. Direktur MRT ini yang nantinya
melaksanakan penuh proyek tersebut.
"Sebagai pemimpin Jakarta, saya tidak punya banyak waktu untuk
selalu mengawasi proyek MRT. Masih banyak yang harus saya urusi
tiap hari," ucap mantan wali kota Solo itu.
Surat pernyataan tanggung jawab mutlak merupakan syarat yang
diberikan Kementerian Keuangan guna pencairan dana hibah dari
Pemerintah Pusat. Poin dalam surat ini, gubernur diminta
memberikan pernyataannya sebagai pengguna dana hibah. Ia
bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana.
Pertanggungjawaban meliputi kebenaran penetapan, dan perhitungan
biaya serta penggunaan dana hibah. Jika terjadi kesalahan, gubernur
wajib bertanggung jawab mengembalikan ke kas negara. (umi)

sumber : http://us.metro.news.viva.co.id/news...edium=facebook

komen : pendapat ts dari isi berita, pak jokowi ada benarnya jg,yg memakai duitnya bumn,seharusnya bumn yg bertanggung jawab. klo ts sendiri klo diposisi pak jokowi,ogah jadi penanggung jawab mutlak,maklum la ini indonesia,salah2 nginap di sel kpk jadi korban kambing hitam,nyang uda2 bisa dijadiin contoh,dari 10 proyek,10 jg nyang tersangkut korupsi










berkomentarlah secara cerdas