Fungsi sebenarnya meterai

Beranda

...

Melek Hukum
Fungsi sebenarnya meterai

hukumonline.com

11-04-2013 08:26

Fungsi sebenarnya meterai

Sore agan&aganwati semua...

Meterai. Siapa sih yang gak tau benda kecil yang bentuknya mirip perangko ini? Agan-aganwati pasti pernah make, megang atau minimal ngliat barang itu. Biasanya kita bakal nyari2 meterai saat kita berurusan sama kwitansi atau dokumen perjanjian. Karena ada yg bilang klo gak pake meterai, kwitansi atau dokumen perjanjiannya jadi gak sah.

Sebenarnya dokumen apa aja sih yang mesti dikasih meterai? Bener gak klo gak dipakein meterai dokumen itu jadi gak sah? Di bawah ini kami bakal share bberapa hal yang terkait dengan meterai.

Cekidot gan...

Quote:

1. Meterai/Bea Meterai diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
2. Meterai sebenarnya merupakan pajak yang dibebankan terhadap dokumen-dokumen tertentu
3. Pada mulanya bea meterai dikenakan sebesar Rp500 dan Rp1.000. Namun berdasarkan PP 24/2000, tarif bea meterai dinaikkan menjadi Rp3.000 & Rp6.000
4. Dokumen yg dikenakan bea meterai antara lain: Surat perjanjian atau surat lain yg ditujukan sbg alat bukti mengenai perbuatan/kenyataan bersifat perdata
5. Dokumen yg dikenakan bea meterai antara lain: Akta-akta Notaris serta salinannya juga akta2 PPAT termasuk rangkapnya
6. Dokumen yg dikenakan bea meterai antara lain: surat keterangan yg memuat jumlah uang lebih dari Rp1 juta
7. Dokumen yg dikenakan bea meterai antara lain: surat-surat berharga dgn nominal lebih dari Rp1.000.000
8. Dokumen yg jg dikenakan bea meterai adalah surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan yg ingin digunakan sbg alat bukti di Pengadilan
9. Jadi, fungsi meterai bukan sebagai tanda keabsahan suatu perjanjian atau pernyataan.
10. Akan tetapi, jika surat perjanjian atau surat pernyataan ingin diajukan sebagai alat bukti di pengadilan harus membayar bea meterai
11. Dokumen yg blm dimeterai tp ingin dijadikan alat bukti ke pengadilan maka pelunasan meterai disebut pemeteraian kemudian
12. Pemeteraian kemudian, diatur dlm Permenkeu No. 476/KMK.03/2002 Tahun 2002 ttg Pelunasan Bea Meterai dgn Cara Pemeteraian Kemudian
13. Pemeteraian kemudian jg dikenakan terhadap dokumen yg dibuat di luar negeri tetapi ingin digunakan di Indonesia
14. Pelunasan pemeteraian kemudian dilakukan dgn membubuhkan meterai tempel dan disahkan Pejabat Pos
15. Bahkan saat ini pelunasan bea meterai dpt dilakukan secara digital (e-meterai) yg diatur dgn Peraturan Dirjen Pajak No. PER-66/PJ/2010 Tahun 2010
16. Dasar hukum: UU No. 13 Tahun 1985
17. Dasar hukum: PP No. 24 Tahun 2000
18. Referensi: Jumlah Meterai yang Perlu Dibubuhkan Pada Perjanjian
19. Referensi: Perpanjangan Perjanjian Perlu Meterai Lagi?
20. Referensi: Sahnya Perjanjian yang Tanpa Dibubuhi Meterai
21. Referensi: Hukum Perjanjian

Dari uraian di atas terlihat bahwa keberadaan meterai bukan utk menentukan sah tidaknya dokumen. Dan tidak semua dokumen harus dikasih meterai ya gan.

Uraian di atas, pernah kami publikasikan dalam sesi #HukumUntukSemua di akun twitter @klinikhukum

Spoiler for disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan oleh tim hukumonline.com dan diposting di Forum Melek Hukum pada website KASKUS adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pengetahuan saja dan tidak dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Pada dasarnya tim hukumonline.com tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia, sehingga hubungan klien-advokat tidak terjadi. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang sedang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang advokat yang berpotensi.

(IHW)

5.9K

Kutip

Balasan

Komentar yang asik ya

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Melek Hukum

7.6KThread•2.2KAnggota

Urutkan

Terlama

Komentar yang asik ya