"Saya menyayangkan ya, apalagi saya baca tertulis di situ kalimatnya 'hanya 11 provinsi' hahaha..,"


JAKARTA, KOMPAS.com — Penundaan Ujian Nasional (UN) 2013 di sebelas provinsi mengundang senyum miris banyak pihak, termasuk Basuki Tjahaja Purnama yang tertawa prihatin.

"Saya menyayangkan ya, apalagi saya baca tertulis di situ kalimatnya 'hanya 11 provinsi' hahaha..," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta itu di Balaikota Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Meski begitu, Basuki memuji penggunaan sistem barcode dan 20 jenis soal yang berbeda tiap kelasnya. Menurut dia, hal itu menunjukkan sistem pendidikan di Indonesia semakin baik.

Sistem penilaian UN sebagai syarat kelulusan yang diubah dari 100 persen menjadi 60 persen juga disebutnya semakin baik.Dia mengimbau agar syarat UN diperkecil kembali menjadi 30 persen dan sisanya dinilai dari kedisiplinan dan nilai rapor siswa selama tiga tahun.

"Harusnya, persyaratan UN jadi 30 persen. Hasilnya sekaligus menjadi tiket masuk perguruan tinggi negeri (PTN)," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Pria yang akrab disapa Ahok itu melanjutkan, seharusnya, kompetensi peserta didik tak hanya dinilai dari hasil UN. Kedisiplinan dalam menuntut ilmu selama tiga tahun juga harus menjadi pertimbangan.

Untuk dapat meluluskan anaknya, kata dia, orangtua pun sampai rela membayar mahal biaya sekolah, ditambah dengan pungutan komite, dan membayar bimbingan belajar.

"Sebagai Wagub, ya saya harus ikut aturan negara. Tapi, sebagai pribadi, saya enggak mau UN. Apakah kamu dapat ujian nilai tinggi menjamin karakter kamu bagus, punya disiplin kerja, dan menjadi orang tahan banting? Kan tidak juga. Kalau mau UN, sekolah bubarkan saja. Semua belajar masing-masing, les, bimbel, langsung ikut ujian," kata Basuki.