TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Transparancy International Indonesia (TII) mengungkap, Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kurang kooperatif dalam proses survey transparansi pendanaan partai.

Survey tersebut dilakukan pada 9 parpol yang ada duduk di DPR RI.

"Dari respon sembilan partai terhadap transparansi dananya, tiga partai kurang kooperatif. Mereka adalah Demokrat, Golkar dan PKS," kata Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal TII dalam konferensi pers hasil survey TII Soal Pendanaan Parpol di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Dadang menuturkan, padahal Partai Demokrat dan Golkar merupakan partai dengan banyak kursi di DPR RI, dan PKS yang merupakan partai dengan kursi sedang di DPR RI. Namun demikian, partai tersebut kurang ataupun tidak kooperatif.

"Dalam hal informasi yang wajib tersedia, rata-rata partai politik belum transparan," kata Dadang.

Lebih lanjut Dadang mengatakan, partai-partai politik harus meningkatkan transparansi sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Kemudian, Permendagri 24 Tahun 2009, Permendagri 59 Tahun 2007, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Partai yang dikelola secara tidak transparan dan akuntabel akan melahirkan calon-calon pemimpin yang korup. Jika ini terjadi, maka demokrasi hanya memberikan kekuasaan kepada mereka yang bisa melakukan korupsi," pungkasnya.

http://www.tribunnews.com/2013/04/16/tii-demokrat-golkar-dan-pks-pendanaan-partai-tidak-transparan

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisangko mengungkapkan bahwa indikasi praktik korupsi oleh partai politik (parpol) begitu besar. Pasalnya, banyaknya parpol yang tidak transparan dalam membeberkan pendanaannya.

"Partai yang dikelola tidak transparan dan akuntabel melahirkan calon-calon pemimpin yang korup. Jika ini terjadi maka demokrasi hanya memberikan kekuasaan kepada mereka yang bisa melakukan korupsi," kata Dadang, dalam Hasil survei tentang Indeks Transparansi Pendanaan Partai Politik (Parpol) oleh TII, di Jakarta, Selasa (16/4).

TII melakukan survei pada Juni 2012-April 2013 dengan metode survei pengumpulan data secara kuantitatif, mengacu pada kuisioner yang didukung wawancara mendalam dengan informan kunci antara lain Bendahara Umum DPP parpol. Proses pengambilan data dilakukan berkali-kali demi pendalaman observasi.

Dikatakan, dari sembilan parpol di parlemen hanya lima parpol yang bersedia disurvei. Sementara empat lainnya tidak memenuhi kategori persyaratan survei, yakni parpol harus bersedia membuka diri, mengikuti proses assessment, dan melakukan audiensi.

TII juga meneliti buku laporan keuangan partai politik lima tahun terakhir, buku laporan keuangan kampanye legislatif 2009 dan 2004, identitas penyumbang dan bentuk sumbangan untuk parpol dan laporan realisasi anggaran di partai. TII juga meneliti Anggaran Dasar parpol yang mencantumkan laporan keuangan dan jumlah dana yang diperoleh dari APBN.

Dua parpol yang memiliki kursi terbanyak di parlemen, Golkar dan Partai Demokrat tidak kooperatif. Begitu juga dengan PKS yang memiliki jumlah kursi sedang di DPR tidak kooperatif dalam keterbukaan informasi dana keuangan parpol. Sementara PPP hanya membuka diri untuk audiensi.

Hasil survei mengatakan, hanya PDI-P, PAN, Gerindra, PKB, dan Partai Hanura yang dianggap sangat kooperatif dalam survei yang digelar antara TII bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) itu.

Hasil survei menunjukkan dari lima partai yang menjalani survei hanya Gerindra, PAN, dan PDI-P yang menempati kategori Transparans dengan skor 3,00. Sementara PKB dan Hanura dinilai belum transparans karena memiliki skor dibawah 3,00.

"Instrumen penilaian dalam survei menemukan bahwa dari lima parpol yang menjalani survei tiga diantaranya Gerindra, PAN, dan PDI-P menempati kategori transparan dengan skor 3,00. Sementara PKB dan Hanura berada dalam kategori belum transparan dengan skor dibawah 3,00," katanya peneliti TII Putut Aryo.

http://www.beritasatu.com/nasional/108225-tidak-transparan-soal-dana-parpol-terindikasi-korupsi.html

Kesamaan trio parpol busuk itu ketidakjelasan pendanaan parpolnya. Terutama PKS yg jelas diakui Yusuf Supendi didanai oleh pihak asing (Ikhwanul Muslimin) ditambah lagi dana dari APBD yg akhirnya ketahuan seperti Dana Safari Dakwah PKS dari APBD Sumbar, dan salah satunya dana dari pencairan kredit fiktif bank BJB untuk pengadaan benih yg sekarang diselidiki KPK bersama dengan kasus suap daging sapi impor. Dan satu lagi, bendahara umum PKS yg mau diperiksa malah ke luar negeri.