lensaindonesia..com: Adanya kendala teknis dalam pengepakan naskah soal di percetakan membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menunda jadwal Ujian Nasional (UN) 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi.

Ke-11 provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut adalah: Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Padahal pelaksanaan UN sedianya dilaksanakan mulai hari ini.

Tentu saja hal ini membuat prihatin banyak pihak. Salah satu yang kecewa adalah Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Teguh Juwarno.

“Sepanjang sejarah pelaksanaan Ujian Nasional (UN) belum pernah terjadi ada UN tidak serentak begini. Meski UN selalu ada catatan kecurangan, tapi dalam hal pelaksanaan tidak pernah sefatal ini,” kata Teguh yang juga anggota DPR dari Fraksi PAN saat dihubungi wartawan, Senin (15/4/2013).

Oleh karena itu, Teguh menegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh harus bertanggungjawab atas kekacauan pelaksanaan UN tahun ini.

“Untuk hajatan nasional begini dia tidak mampu ya harusnya mundur,” kata Teguh.



Mendikbud Ogah Mundur!!!

Tertundanya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMU di 11 Provinsi mengundang tanggapan pro dan kontra.

Desakan mundur M Nuh dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pun diutarakan anggota DPR. Karena dinilai Mendikbud lah pihak yang harus bertanggung jawab atas kejadian yang mencoreng dunia pendidikan nasional itu.

Terkait desakan mundur, M Nuh pun angkat suara menanggapinya. Mendikbud pun mengatakan tidak akan mundur dari jabatannya.

"Alhamdulillah, terimakasih infonya. Saya kira info tersebut tidak perlu diperhatikan," ujar Nuh dalam pesan singkatnya, Senin (15/4/2013).

Diberitakan sebelumnya, terkait dengan adanya kendala teknis dalam pengepakan naskah soal di percetakan, karenanya Kemendikbud menunda jadwal UN 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi.

Lebih lanjut, dalam keterangan tertulisnya, Mendikbud menegaskan pihaknya sudah memberi cap blacklist (daftar hitam) terhadap perusahaan percetakan yang tidak bisa memenuhi tenggat pencetakan naskah UN tahun ini.

Selain itu, penyelidikan terhadap keterlambatan perusahaan percetakan naskah UN pun akan dilakukan Kemendikbud. "Perusahaan percetakan sudah mendapat blacklist untuk seluruh kebutuhan percetakan yang kementerian lakukan," ungkapnya, dalam rilisnya, Senin (15/4/2013).

Terkait sanksi, Mendikbud katakan, itu bisa bermacam-macam. "Tapi akan ditetapkan setelah proses investigasi selesai," tegasnya.

Jelas dia pula, bahwa saat tender, masing-masing perusahaan percetakan sudah diberikan informasi yang cukup mengenai hak dan kewajibannya. Dan buktinya, mengapa llima perusahaan percetakan lain bisa menyelesaikan pesanan sebagaimana mestinya.

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno, berpendapat sepanjang sejarah pelaksanaan Ujian Nasional (UN) belum pernah terjadi ada UN tidak serentak begini.

"Meski UN selalu ada catatan kecurangan, tapi dalam hal pelaksanaan tidak pernah sefatal ini," kata Teguh ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (15/4/2013).

Oleh karena itu, Teguh menegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh harus bertanggungjawab atas kekacauan pelaksanaan UN tahun ini.

"Untuk hajatan nasional begini dia tidak mampu ya harusnya mundur," kata Teguh.

Pelaksanaan UN SMA tahun ini dikritik banyak pihak karena pelaksanaannya kacau balau.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun twitternya @SBYudhoyono, Minggu (14/4/2013), memerintahkan Mendikbud menginvestigasi penundaaan UN di 11 provinsi akibat keterlambatan distribusi soal-soal UN.

Diberitakan sebelumnya, terkait dengan adanya kendala teknis dalam pengepakan naskah soal di percetakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengumumkan penundaan jadwal Ujian Nasional (UN) 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi.

Ke-11 provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut adalah: Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Padahal pelaksanaan UN sedianya dilaksanakan mulai besok.

Komen gw ::: lebik baik mentri2 SBY yang gak bertanggung jawab siap melepas jabatanya tanpa direshuffle SBY.... Indonesia butuh Pejabat yang bertanggung jawab. KARENA dimulai dari tanggung jawablah amanah yang diberi rakyat bisa ia laksanakan

SUMBER