Lapindo Kembali Tak Penuhi Undangan Pansus Lumpur
Tgl: 08/04/2013 13:17 Reporter: Suharjo


KBRN, Sidoarjo : Untuk yang ketiga kalinya, Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) tidak memenuhi undangan Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo.

Seperti yang diagendakan sebelumnya, Senin (8/3/2013), berlangsung pertemuan antara Pansus Lumpur, Korban Lumpur dan PT Minarak Lapindo Jaya, pihak yang diberi kuasa oleh PT Lapindo membahas tentang sisa pembayaran ganti rugi.

Namun begitu acara dimulai dan dibuka, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus langsung menyampaikan bahwa perwakilan dari PT MLJ tidak bersedia hadir.

"Ia mau hadir memenuhi undangan Pansus dengan catatan tanpa diikuti oleh korban lumpur, kalau pertemuannya ada korban lumpur ia tidak mau hadir," papar Emir.

Untuk itu, Ketua Pansus kembali menawarkan kepada forum apakah bisa diterima jika pertemuan itu tanpa melibatkan korban lumpur?

Pertanyaan itu mengundang reaksi beragam dari peserta forum, baik dari anggota Pansus sendiri maupun perwakilan korban lumpur.

Padahal sebelumnya Pansus Lumpur akan melakukan pemanggilan paksa terhadap Dirut PT MLJ jika tidak hadir dalam pertemuan yang ketiga, namun kenyataannya hal itu tidak bisa dilakukan.

Anggota Pansus Lumpur dari Fraksi PDI-P, Mundzir Dwi Ilmiawan menyatakan tidak setuju jika pertemuan itu berlangsung tertutup, hanya antara Pansus dan PT MLJ.

"Sudah bisa dipastikan jika pertemuan itu tertutup maka PT MLJ pasti akan janji-janji lagi," ujarnya ketus.

Sedangkan, perwakilan korban lumpur dari Desa Jatirejo-Porong dan dari kalangan pengusaha menyatakan sebaiknya Lapindo diabaikan saja dan Pansus mendesak pemerintah untuk mengambil alih proses ganti rugi.

"Korban lumpur di luar peta terdampak justru lebih tenang dan ada kepastian tentang proses ganti-ruginya karena ditangani oleh pemerintah. Sedangkan korban lumpur di area peta terdampak yang sudah jelas-jelas asetnya tenggelam malah belum beres-beres pembayarannya, " ujar Eko Suparno, perwakilan korban lumpur dari kalangan pengusaha.

Sementara korban lumpur yang lain mengusulkan sebaiknya dilakukan demo besar-besaran saja. Karena berdasarkan pengalaman setelah unjuk rasa besar-besaran baru ada hasilnya. Tanpa tekanan yang kuat tidak akan membuahkan hasil.

Ada pula korban lumpur dari kalangan ibu-ibu yang sempat emosi dengan suara tinggi.

"Percuma saja, rapat-rapat terus tidak dibayar-bayar juga. Jengkel saya!".

Sedangkan Asisten III Pemprov Jatim, Edi Purwinanto mewakili Gubernur Jatim hanya memberikan solusi untuk mengusulkan perubahan Perpres yang mengatur tentang pembayaran ganti rugi korban lumpur. (Suharjo/DS/WDA)

Source

Andi Darussalam yang mewakili Lapindo takut berhadapan dengan korban lumpur rupanya.

Makin terkuak kebohongan April Mop Bakrie.