Jakarta - Pemerintah saat ini terus mengkaji beberapa opsi atau pilihan untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi. Mulai dari melarang mobil pribadi hingga menjual bensin premix Ron 90 Rp 7.000/liter.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengatakan, usulan dari beberapa kementerian dan lembaga soal pengendalian subsidi BBM beragam. Contohnya dari Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang mengusulkan agar kendaraan roda 4 atau mobil pribadi dilarang menggunakan bensin subsidi.

"Ada juga opsi membuat varian baru produk BBM Ron 90 (premix) dengan harga Rp 7.000/liter. Ada beberapa opsi yang sedang dibahas," ujar Firmanzah di kantor presiden, Jakarta, Kamis (4/4/2013).

Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengatakan, opsi yang diambil pastinya dilakukan untuk mengurangi beban fiskal atau anggaran subsidi, namun juga memiliki dampak sosial yang minim.

"Sedang difinilasiasi, nanti mesti dibahas tentang kesiapan Pertamina juga, karena kan yang menjalankan di tingkat lapangan kan Pertamina. Sekarang dicari opsi-opsi yang bisa mengurangi beban fiskal, tapi pada saat bersamaan dampak inflasi juga terlalu tinggi, karena Januari-Maret inflasi sudah cukup," tuturnya.

Apa yang melatarbelakangi munculnya ide penjualan bensin premix Ron 90? Firmanzah mengatakan, saat ini sudah jarang negara yang menjual bensin Ron 88 atau premium.

"Jadi tinggal tunggu saja, presiden sudah menginstruksikan rumusan yang ada, sekarang ini dibahas bersama menko perekonomian kemudian nanti difinalisasi untuk dilaporkan ke presiden. Intinya, memang semuanya untuk mengurangi beban fiskal yah memang, diperuntukkan untuk orang yang benar-benar membutuhkan, orang yang mampu memang harus kita kurangi," paparnya.

Subsidi BBM Rp 193 Triliun, Jero Wacik: 77% Dinikmati Orang Mampu

Pemerintah menyatakan, secara total subsidi energi sudah hampir Rp 300 triliun. Dari jumlah itu, Rp 193,8 triliun untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ternyata 77% dari subsidi ini dinikmati oleh orang mampu.

Demikian disampaikan oleh Menteri ESDM Jero Wacik di kantor presiden, Jakarta, Kamis (4/4/2013).

"Subsidi energi, BBM dan listrik sudah Rp 300 triliun. Sudah terlalu tinggi, semua orang katakan sudah terlalu besar porsinya, dan itu diberikan kepada orang menengah mampu. Jadi BBM itu yang mampu 77 persen. Sekarang sedang dibahas bagaimana mengurangi itu," tutur Jero.

Menurut Jero, seharusnya subsidi ini dinikmati oleh orang-orang tak mampu yang harus dilindungi dengan baik oleh negara. Pemerintah, ujar Jero, sedang sangat serius menghitung dan mengkaji kebijakan pengendalian subsidi BBM. Kebijakan yang diambil jangan sampai justru memberatkan bagi masyarakat miskin.

"Karena itu jangan diburu-buru, harus diberi ketenangan hitung. Karena ini keputusannya akan berefek seperti itu," jelas Jero.