Rapat dengar pendapatan antara Komisi V DPR dengan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktur Utama PT Jasa Marga di Gedung DPR, Rabu (27/3), diselingi celotehan yang membuat para wartawan tercengang.

Bukan hanya menyoroti kinerja mitra kerja dalam mengelola jalan atau perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Di tengah rapat, ada celotehan dari anggota Fraksi Partai Demokrat terkait dorongannya dalam penerapan electronic road pricing (ERP).

Sonny Waplau dalam forum resmi ini, mendorong program tersebut dilakukan bahkan meminta Jasa Marga membandingkannya pelaksanaan ERP di Singapura sebelum diterapkan di Indonesia.

Tetapi, tawaran tersebut tidaklah gratis, di meminta syarat mengajak Komisi V dalam studi banding tersebut. "Studi bandinglah ke Singapura, ajak komisi V, Seminggu juga boleh di sana," katanya enteng.

Dia berkilah sistem ERP ini akan sedikit mengurangi kemacetan. Bahkan, alat serupa juga bisa dipakai di parkir pusat perbelanjaan atau gedung-gedung di Jakarta. "Ini praktis sekali, keluar dari gedung langsung connect terpotong (saldo) dari kartu yang mereka punya. Saya tunggu undangan Dirut Jasa Marga kalau ingin ke Singapura," tegasnya.

Padahal, studi banding yang sering dilakukan oleh anggota DPR ke luar negeri, selalu membuat publik meradang. Hal ini karena ulah anggota DPR yang cenderung pelesiran bukan fokus pada tujuan utamanya. DPR pun sempat mengeluarkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri karena sorotan publik.

"Ini harus betul-betul (diperhatikan), semua unsur baik pimpinan, fraksi maupun alat kelengkapan. Yang menjadi simpul sorotan kan ini, jadi perlu ada perbaikan," jelas Ketua BK DPR saat itu, Muhammad Prakosa beberapa waktu lalu.

http://www.merdeka.com/uang/cara-dpr...asa-marga.html

ane ga tau harus komen apa..
agan aja deh yg komen ya