Per 1 April 2013 KRL Ekonomi akan dihapus oleh PT KAI. Artinya tarif KRL akan melonjak drastis. Misalnya dari Rp. 1.500 menjadi Rp. 8.500. Masyarakat pengguna KRL Ekonomi menolak keras. Mereka berdemo memblokir rel kereta api. DPR marah berencana memanggil jajaran direksi PT KAI.

Alasan PT KAI menghapus KRL Ekonomi adalah kereta tersebut sudah tidak layak pakai. Sudah sangat tua, buatan tahun 1974. Perawatannya sangat mahal, suku cadangnya juga sudah tidak dijual. Karatan, bolong-bolong dan sering mogok. Setahun bisa mengalami gangguan sampai 6.000 kali. Gangguan itu bukan saja dialami oleh KRL Ekonomi tapi berimbas ke KRL AC. Sumpah serapahpun berhamburan ke PT KAI. Orang sudah bayar mahal kretanya gangguan melulu.

Kalau memang demikian kenapa KRLnya tidak diganti saja? Pemilik KRL Ekonomi tidak mau membeli KRL Ekonomi yang baru. Karena yang memiliki KRL Ekonomi adalah Kemenhub. PT KAI hanya sebagai operator. Tentu tidak ada hak PT KAI untuk memaksa Kemenhub mengganti keretanya.

Lalu kenapa PT KAI tidak membeli sendiri? Jangan hanya mengandalkan kereta dari Kemenhub. Disinilah letak rumitnya. Kalau PT KAI membeli KRL Ekonomi sama saja bunuh diri. Kenapa bisa demikian?

Pertama, sudah 4 tahun PT KAI tidak menerima dana perawatan prasarana dari Kemenhub. Atau dana Imfrastructure Maintenance and Operation (IMO). PT KAI tidak tau kenapa sekian lama dana tersebut belum cair. Dana tersebut seharusnya diterima 1.7 triliun pertahun. Untuk perawatan kereta api, sistem persinyalan, perawatan rel, dan sebagainya. Terpaksa PT KAI menggunakan dana sendiri untuk membiayai semuanya.

Contohnya insiden longsor bulan Nopember 2012 yang menyebabkan rel di Cilebut-Jabar rusak. Dan jebolnya tanggul Latuharhary-Jakpus yang menyebabkan rel kereta api sekitarnya rusak. PT KAI memperbaikinya dengan dana sendiri. Ibaratnya seperti PT Damri disuruh memperbaiki jalan raya sendiri. Pengganti dana perbaikan sarana tersebut belum diterima sampai sekarang.

PT KAI serba salah. Menunggu dana cair tidak bisa, karena masyarakat hanya taunya PT KAI. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Perkeretaapian No. 23 Tahun 2007 pemerintahlah yang berkewajiban memelihara infrastruktur kereta api menggunakan dana APBN. Bukan PT KAI. Akibatnya beban keuangan PT KAI sangat berat. Akan semakin berat jika memaksakan diri membeli KRL Ekonomi.

Kedua, kalaupun PT KAI memaksakan diri membeli KRL Ekonomi sama saja mempercepat datangnya ajal alias bangkrut. PT KAI yang sudah sakit karena selama 4 tahun tidak diberikan dana pemeliharaan prasarana. Harus dipersakit lagi menanggung dana subsidi. Memang ada dana PSO (public service obligation) dari pemerintah sekitar 704 miliar pada tahun ini. Itupun lebih kecil dari tahun sebelumnya yang mencapai 770 miliar karena dipangkas oleh DPR.

Alasan DPR memangkas PSO karena dana PSO tahun lalu tidak terserap 100%. Padahal PSO tersebut bukan karena tidak dibutuhkan oleh rakyat. Tapi karena kereta api sering mengalami gangguan. Beribu-ribu perjalananpun dibatalkan.DPR benar-benar tidak tahu kondisi lapangan.

Pajak yang dikeluarkan PT KAI lebih besar dari dana PSO yang disetujui DPR. PSO pun selalu terlambat cair.

Lalu darimana PT KAI bisa bertahan hidup? IMO tidak dikasi, PSO dipangkas, disuruh menjual tiket semurah-murahnya. Sampai tidak bisa menutupi dana operasional. Perlahan tapi pasti PT KAI menuju jurang kebangkrutan.

Kalaupun PT KAI memaksakan diri mengoperasikan KRL Eonomi. Sudah dipastikan layanan yang diberikan seadanya. Kereta tua, sering mogok, sering kecelakaan karena tidak ada dana memelihara sistem persinyalan. Sering kecelakaan karena tidak ada dana untuk menggaji orang yang menjaga palang pintu perlintasan.

Inikah yang dimaksud membela rakyat ekonomi lemah oleh DPR? Murah sih murah tapi kalau taruhannya nyawa? Murah sih murah tapi kalau manusia dimasukkan ke gerbong yang hanya layak untuk angkutan barang dan hewan?

Mungkin PT KAI prustasi dengan keadaan yang seperti ini. Akhirnya mencari jalan keluar sendiri. Biar prasarana dirawat sendiri. Biar subsidi dipangkas. Tapi KRL Ekonomi yang karcisnya hanya 1.500 tersebut dihapus.

Mungkin juga PT KAI tidak prustasi. Tapi sengaja memberikan shock therapy. Agar masalah perkeretaapian terbuka. Dan masyarakatluas tau bagaimana parahnya perhatian pemerintah dan politikus terhadap angkutan massal yang bernama kereta api. PT KAI sudah beberapa kali mengadukan masalahnya ke Komisi Keuangan DPR. Tapi tidak ada tanggapan berarti. Tidak ada solusi. Mereka begitu pelit menggelontorkan subsidi dan anggaran yang jelas-jelas dinikmati masyarakat kurang mampu. Tapi justru menghambur-hamburkan uang untuk subsidi BBM yang sebagian besar dinikmati kalangan berada.

Sekarang DPR marah-marah dengan langkah PT KAI. Apa mereka pura-pura bodoh atau betul-betul bodoh? Seharusnya yang disalahkan bukan PT KAI. Tapi pemerintah yang tidak pernah memberikan dana IMO selama 4 tahun. Atau DPR menyalahkan dirinya sendiri karena telah tega memotong dana PSO yang tidak seberapa itu. Dana PSO yang lebih kecil dari pajak yang dikeluarkan PT KAI.

Atau kalau DPR benar-benar peduli dengan masyarakat pengguna kereta api. Bertekad memberikan pelayanan yang lebih manusiawi kepada masyarakat miskin. DPR seharusnya merubah UU No. 23 Tahun 2007. Dimana dalam ketentuan Undang-Undang tersebut kereta api AC tidak boleh menerima subsidi.

Kalau ketentuan tersebut dirubah maka biarpun PT KAI menghapus KRL Ekonomi dan menggantinya denga KRL AC. Masyarakat tetap bisa membayar dengan tarif murah. Karena mendapat subsidi. Masyarakat miskinpun lebih diperlakukan manusiawi. Naik kereta yang aman dan nyaman. Kereta yang baru dan ber AC. Bukan kereta tua yang karatan, sebentar-bentar mogok, sebentar-bentar kecelakaan.

Menanggapi keinginan PT KAI yang ingin menghapus KRL Ekonomi. Bagaimana posisi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan perkereta apian?

Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN pun tidak bisa memaksa PT KAI. Tidak logis memaksa PT KAI mengoperasikan KRL Ekonomi. Kecuali Dahlan Iskan ingin pencitraan seperti politikus-politikus itu. Kecuali Dahlan Iskan dengan sengaja mendorong PT KAI menuju jurang kebangkrutan. Dahlan Iskan bukanlah tipe pejabat yang senang cari muka menjual nama rakyat miskin. Dengan terpaksa dia menyetujui KRL Ekonomi dihapus. Di samping itu berusaha membantu PT KAI mencairkan dana PSO dan IMO. Serta melobi Kemenhub agar mau mengganti keretanya. Kalau usahanya ini berhasil tentu dengan senang hati PT KAI membatalkan niatnya menghapus KRL Ekonomi.

Tapi bagaimana dengan DPR? Giliran bicara tentang wong cilik mereka jagonya. Mulut mereka sampai berbusa-busa. Mata mereka melotot. Urat lehernya keluar. Tangannya pun menunjuk-nunjuk. Sok membela rakyat kecil. Menghujat pihak-pihak yang dikambing hitamkan. Tapi solusi dan kerja nyata mereka nol besar.

Begitu juga dengan Kemenhub. Sekarang ikut-ikutan tidak setuju PT KAI menghapus KRL Ekonomi. Kemarin kemana saja? Kereta tahun 70-an belum diganti. Empat tahun dana IMO tidak cair. Benar-benar ulah DPR dan Kemenhub ini saya nilai sebagai penghianatan terhadap rakyat pengguna kereta api..