Liputan6.com, Jakarta : Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany memberikan klarifikasi terkait berita kebocoran data pajak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia menegaskan, kejadian tersebut akibat upaya hacker yang mencoba masuk ke sistem informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

"Itu (kebocoran) terjadi karena ada upaya hacker yang masuk ke sistem informasi kami. Kalau datanya keluar, angkanya kan tidak bisa dikonfirmasi, sebab bisa dirubah siapapun," ujar dia saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (21/3/2013).

Upaya pengetatan bukan sesekali dilakukan Ditjen Pajak. Sampai saat ini pun sistem informasi yang menyangkut data pajak dari wajib pajak terus diperbaiki.

Fuad mencatat, setiap harinya ada ribuan hacker yang mencoba membobol melalui sistem informasi. Namun tertahan lantaran pihaknya memiliki sistem pengamanan ekstra (firewall).

"Selalu ada hacker yang berupaya masuk sistem informasi kami, jumlahnya ribuan. Kalau ada yang mencoba masuk, kami akan kejar karena pasti ketahuan ada log book mereka," jelas dia.

Saat ini, dia menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menginvestigasi pelaku atau hacker tersebut.

Sayang, Fuad tidak bersedia membeberkan lebih jauh karena masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwajib.

Pastinya, dia menegaskan, seluruh SPT asli milik seluruh wajib pajak berada di 'tangan' Ditjen Pajak, termasuk milik Presiden.

"Tidak pernah ada yang bocor kalau SPT asli, bahkan punya Pak Presiden dan semua pejabat tinggi sudah di simpan di tempat aman," dia memastikan.

Penjelasan Fuad ini untuk mengklarifikasi pernyataan SBY yang mengatakan jika pihaknya telah menjadi korban kebocoran data pajak.

"Saya ikut jadi korban kebocoran data pajak. Dan saya ingin menegaskan bahwa saya sungguh patuh, tertib dan disiplin bayar pajak setiap tahun dan buktinya saya serahkan pada hari ini (penyerahan SPT 2012)," tegas SBY.

Dia memastikan bahwa pajak yang terbayarkan tidak kurang sepeser pun karena telah dicek, dihitung dan dikonsultasikan dengan seksama.

SBY menghimbau, agar menindak tegas pihak-pihak yang mencobal membocorkan data pajak siapapun, karena melanggar undang-undang. Supaya tidak hal-hal yang berujung pada tindak pemerasan.