Sigmanews – Komisi I DPR menemukan kejanggalan pada pelaksanaan proyek Warnet Bersubsidi Berbasis Kecamatan di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Komisi I meminta BPK untuk mengaudit proyek tersebut.

"Ini memakai uang negara, tapi ini dari PNBP. Ini termasuk hibah dan tetap APBN. Sangat mungkin kami meminta BPK untuk mengauditnya," ujar anggota Panitia Kerja Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Komisi I DPR, Tantowi Yahya, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/3).

Pendapatan kotor operator mencapai Rp 150 triliun per tahun, dimana sebesar Rp 2,4 triliun didedikasikan untuk PLIK dan MPLIK. Sementara, kata Tantowi, sejak 2010 baru sekitar Rp 800 miliar saja yang digelontorkan untuk membiayai program tersebut.

"Menurut laporan BP3TI di Kemenkominfo, sejak 2010, program yang dilaksanakan dengan pendanaan multiyears itu baru mengeluarkan dana sekitar Rp 800 miliar. Ini artinya ada dana sisa Rp 1,6 triliun yang mengendap di rekening BP3TI," beber politisi Partai Golkar itu.

Tantowi menambahkan, berdasarkan simulasi deposito berjangka di website Bank Mandiri dengan suku bunga 5,55 persen setahun, maka nilai bunga yang didapat kementerian yang dipimpin Tifatul Sembiring dari dana Rp 1,6 triliun itu adalah sebesar Rp 88,8 miliar.

SUMBER

Kalo bener ditemukan kejanggalan harap Kom 1 melapor ke KPK biar di usut