Jakarta - Banyak kalangan mengatakan BBM Subsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Ternyata sebanyak 93% alokasi BBM subsidi yang disediakan pemerintah dinikmati oleh keluarga kalangan menengah-atas.
Pengajar dan Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Uka Wikarya mengatakan, saat ini ada 60% dari total rumah rumah tangga di Indonesia yang menjadi pengguna BBM subsidi.
"Pengguna BBM subsidi khususnya premium di Indonesia mencapai 60%," kata Uka di acara diskusi 'Dinamika Kebijakan BBM dan LPG Bersubsidi' di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jumat (15/3/2013).
Diungkapkan Uka, dari keseluruhan rumah tangga yang menggunakan BBM subsidi, hanya 6,5-6,7% yang tergolong sebagai rumah tangga kelas bawah. Jadi sisanya atau sekitar 93%, merupakan rumah tangga golongan atas.
"Itu berdasarkan data Sensus Nasional 2011, di mana 30,9% golongan rumah tangga menengah sebagai pengguna BBM subsidi dan 62,6% rumah tangga golongan atas menggunakan BBM subsidi. Jadi total 93% rumah tangga yang menggunakan premium adalah golongan menengah-atas," ungkap Uka.
Apalagi, dari 60% rumah tangga yang memiliki kendaraan berdasarkan data sensus BPS pada 2011, hanya 31,7% dimiliki oleh rumah tangga golongan terbawah.
"Apalagi hanya 60% rumah tangga yang menikmati BBM subsidi tersebut hanya 31,7% golongan rumah tangga golongan bawah yang memiliki kendaraan, sementara 68,3% golongan rumah tangga golongan terbawah tidak memiliki kendaraan," ucap Uka.
Saat in pemerintah belum akan menaikkan harga BBM subsidi. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pemerintah masih akan mencari jalan lain untuk bisa menekan anggaran subsidi BBM.
Pemerintah Khawatir Subsidi BBM Tembus Hingga Rp 300 Triliun Tahun Ini
Jakarta - Pemerintah khawatir dengan realisasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun ini. Pasalnya, saat ini realisasi nilai tukar rupiah dan harga minyak sudah melebihi asumsi dalam APBN 2013.
[B]Sehingga dengan konsumsi yang melebihi APBN 2013 sebesar 46 juta kilo liter maka subsidi energi akan melebihi Rp 300 triliun.
[/B]
Demikian disampaikan Kepala Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Rofiyanto Kurniawan saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (15/2/2013).
"Konsentrasi kita lebih pada ke volume BBM-nya yang pasti APBN cuma 46 juta KL, kalau katakan lah tahun 2012 sebesar 45 juta KL, pertumbuhannya 7-8 persen tandanya kan ke 48 juta KL, yang kita khawatirkan kalau di atas itu sampai 50 juta KL. Nah itu dampaknya ke subsidi akan sangat besar,"jelasnya.
Menurut Rofiyanto, jika konsumsi BBM bersubsidi mencapai 50 juta KL dan realisasi nilai tukar melebihi Rp 9.300, serta harga minyak melebihi US$ 100 per barel, maka anggaran subisidi energi bisa melebihi anggaran yang disediakan dalam APBN 2013 sebesar Rp 274,7 triliun.
"Apalagi rupiah terdepresiasi, di APBN Rp 9.300, sekarang Rp 9.600-9.700, lifting juga turun, harga minyak US$ 100, tapi rata-rata Januari US$ 111-an. Mungkin Rp 300 triliun lebih, pasti akan beban bagi APBN kita, tapi kita terus memonitor," jelasnya.
Untuk itu, lanjut Rofiyanto, pihak Kemenkeu meminta Kementerian ESDM untuk benar-benar melakukan tindakan pengendalian BBM bersubsidi.
"Kita harapkan ESDM bisa lebih dalam lagi dalam melakukan pembatasan. Sekarang kan masih Permen I 2013 yang artinya kendaraan pribadi, pertambangan, perkebunan, tapi kan tahun 2012 masih mencakup Jawa Bali sekarang diperluas ke luar. Kita harapkan setelah itu ada tindak lanjut lagi, sehingga paling tidak volume BBM bisa dijaga," tandasnya.
(nia/hen)
Komen TS :
IMO, subsidi BBM ini TEPAT SASARAN
Kenapa?
Karena biaya up to 300T untuk subsidi ini berasal dari PAJAKNYA orang menengah dan kaya
Sebagai negara demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat maka wajar bagi orang menengah/kaya sebagai penyumbang pajak mendapat keistimewaan, yaitu BBM murah. Karena sekali lagi, toh duit subsidinya berasal dari kantong orang menengah/kaya itu sendiri
Orang miskin nggak dapet BBM murah ya wajar...bayar pajak aja kagak
malah justru ngerepotin kalangan menengah/kaya yang produktif yang harus menanggung biaya2 sosial macem KJS, BLT, pendidikan gratis dll :
Dengan BBM murah yg dibiayai pajak orang menengah/kaya ini, kaum miskin secara langsung terbantu dengan harga2 barang/jasa yang murah...
VIVAnews - Penerimaan Perpajakan pada tahun 2012 mencapai Rp980 triliun, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.016 triliun. Hal tersebut dikarenakan target pajak penghasilan tidak tercapai.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany mengungkapkan, kondisi ekonomi global saat ini memukul para perusahaan yang ada di Indonesia sehingga setoran pajak PPh badan berkurang. PPh badan dalam APBN-P 2012 ditargetkan sebesar Rp513,7 triliun sedangkan realisasinya Rp423,7 triliun.
"Penurunan yang signifikan paling banyak pph badan, bukan pph orang pribadi," ujar Fuad di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 7 Januari 2012.
Fuad menjelaskan untuk PPh perorangan pada 2012 tumbuh sekitar 19 persen. Krisis global, menurutnya, belum menghantam kemampuan masyarakat untuk membelanjakan uang, karena itu penerimaan PPh orang pribadi masih terus tumbuh. "Artinya dampak dari krisis ekonomi global memukul laba usaha dari perusahaan, tapi pendapatan karyawannya belum terpukul," ujarnya.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2012 yang menjadi primadona utama penerimaan pajak. Target yang ditetapkan sebesar Rp336,1 triliun dalam APBN-P terlampaui menjadi Rp337,6 triliun.
Capaian tersebut diklaim sebagai hasil dari usaha keras Ditjen Pajak dalam melakukan reformasi sistem pemungutan PPN tersebut. Sehingga penerimaan dapat dimaksimalkan.
"Reformasi yang dilakukan misalnya di bidang penegakan hukum terhadap pemungutan PPN. Makanya drop PPh badan dapat ter-cover dengan PPN."
Sementara Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) pada 2012 sesuai dengan target sebesar Rp29 triliun. Sedangkan realisasi pajak-pajak lainnya hanya sebesar Rp4,2 trilun, tidak mencapai target sebesar Rp 5,6 triliun.
Fuad juga memaparkan komponen perpajakan lainnya seperti cukai menyumbang Rp95 triliun melampaui target sebesar Rp83 triliun. Kemudian pajak perdagangan Internasional, yaitu bea masuk mengalami peningkatan menjadi Rp28,3 triliun lebih besar dibanding APBN-P 2012 sebesar Rp24,7 triliun.
Penurunan terjadi pada penerimaan bea keluar, yang capaiannya hanya sebesar Rp21,2 triliun. Ini lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp23,2 triliun. Hal itu dikarenakan belum efektifnya penerapan bea keluar mineral yang baru diterapkan tahun ini.
0
21.8K
Kutip
442
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
:
