Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama kurang lebih lima jam sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Jumat (15/3/2013). Seusai diperiksa, Anas mengaku banyak menjawab tidak tahu karena memang tidak mengerti soal proyek tersebut.

"Banyak pertanyaan teknis yang saya jawab tidak tahu karena saya memang tidak tahu. Saya juga memulai pemberian keterangan dengan sumpah. Saya bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya," kata Anas sembari duduk di tangga keluar Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Lebih jauh dia menjabarkan sejumlah pertanyaan yang diajukan penyidik KPK. Pertama, Anas mengaku ditanya mengenai tugas dan fungsinya sebagai anggota komisi X DPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat sebelum dia terpilih sebagai ketua umum. Dia juga ditanya apakah mengenal Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, anggota Komisi III DPR Benny K Harman, dan Sutjipto atau tidak. "Tentu saya jawab kenal, bukan hanya kenal, tapi kami berinteraksi," tambahnya.

Kedua, Anas diajukan pertanyaan mengenai hubungannya dengan Djoko dan ketua panitia lelang proyek simulator SIM, Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Rusmawan. Kepada media, Anas mengaku tidak kenal dengan kedua orang itu. "Saya jawab tidak kenal, yang saya kenal Pak Djoko Suyanto, Pak Djoko Susilo, tidak kenal," ujar Anas. Ketiga, Anas mengaku ditanya apakah pernah mengikuti pertemuan dengan Djoko di Restoran King Crab atau tidak. Atas pertanyaan ini, Anas mengaku tidak pernah bertemu dengan Djoko.

Ihwal pertemuan di Restoran King Crab ini diungkapkan Koran dan Majalah Tempo. Menurut pemberitaan Tempo, pertemuan di Restoran King Crab itu membahas uang jasa pengurusan anggaran kepolisian. Pertemuan tersebut diikuti Anas, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Mereka bertemu dengan Teddy yang diutus oleh Djoko.

Saat itu, Teddy ditemani beberapa pengusaha, di antaranya Budi Susanto. Mengenai pemberitaan ini, Anas menyebutnya sebagai kejahatan opini. "Ini sadisme opini, kejahatan opini, mestinya nulis berita dipastikan dulu betul faktanya ada," ujar Anas.

Keempat, Anas mengaku diajukan pertanyaan apakah dia pernah ikut dalam pembahasan anggaran kepolisian atau tidak. Atas pertanyaan ini, dia menjawab tidak pernah. Kelima, mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam ini juga mengaku diajukan pertanyaan soal mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Anas mengaku ditanya apakah pernah berkomunikasi dengan Sri terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepolisian. Saat itu, Sri masih menjabat Menkeu.

"Apakah saya pernah komunikasi dengan Menkeu Sri tentang PNBP, saya jawab tidak pernah komunikasi, kontak soal itu," kata Anas.

KPK memeriksa Anas sebagai saksi simulator SIM setelah sebelumnya meminta keterangan anggota DPR. Adapun anggota DPR yang telah diperiksa adalah Bambang Soesatyo (Partai Golkar), Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), Herman Herry (Partai PDI-Perjuangan), Benny K Harman (Partai Demokrat), dan Dasrul Djabbar (Partai Demokrat).

Seusai diperiksa, sejumlah anggota dewan ini mengaku diajukan pertanyaan seputar anggaran proyek simulator SIM. Benny dan Bambang mengatakan kalau anggaran proyek itu tidak melalui pembahasan di DPR. Sementara Dasrul mengaku ditanya penyidik mengenai aliran dana simulator SIM ke anggota Komisi III DPR. Atas pertanyaan ini, Dasrul menjawab tidak tahu.

Dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo, mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, pemilik PT CMMA Budi Susanto, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang.