Gubernur Jokowi dan wakilnya Ahok, sepertinya belum satu visi dengan DPRD DKI soal pembangunan Jakarta. Beberapa kali proyek yang digagas keduanya mendapatkan kritikan dari mitra kerjanya itu.

Setelah soal hibah bus dan KJS, kini DPRD kembali mengkritik langkah Jokowi dan Ahok yang sering melibatkan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendanai beberapa proyek Pemprov DKI.

"Menurut saya itu tidak pas. Semestinya tidak menggunakan CSR, terutama program yang strategis itu dimasukkan dalam APBD dan dituangkan dalam anggaran tiap tahun," ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Tauffiqurohman, kepada merdeka.com, Kamis (14/3).

Politikus Demokrat ini kesal dengan sikap Jokowi dan Ahok yang berulang kali membuat kebijakan tanpa berdiskusi dulu dengan DPRD. Padahal menurut Tauffiqurohman, berdasarkan Undang-undang yang namanya Pemerintah Daerah dijalankan oleh eksekutif dan legislatif.

"Belum ada omongan, mengapa seperti ini. Kita sedih, kita tahu program itu dari media, maunya kita di DPRD diajak ngomong, tapi ini eksekutif saja," keluhnya.

Taufiq mengatakan sistem seleksi dan promosi terbuka tersebut tidak terprogram dalam APBD tahun 2013, bahkan anggarannya pun tidak dialokasikan. Oleh sebab itu, jika nantinya program tersebut tetap dijalankan harus dibuka secara transparan di publik untuk perusahaan yang menjadi CSR.

"Kita lihat saja, silakan menggunakan dana dari CSR tapi harus dibuka perusahaan mana yang dijadikan CSR, ya harus transparan kan katanya transparan mereka," tegas Tauffiqurohman.

Program ini pun juga tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Jadi wajar saja timbul pemikiran ada kepentingan dengan perusahaan-perusahaan CSR yang memberikan dana bantuannya pada program ini.

"Kalau bicara dengan kemungkinan ada saja seperti itu," jelasnya.

Dia berharap, ke depan Jokowi dan Ahok dapat melibatkan legislatif dalam pembahasan program-program yang diusung untuk pembangunan Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut proses lelang jabatan untuk camat dan lurah bisa menggunakan dana bantuan dari pihak swasta menuai kontroversi. Menurut Ahok, lelang jabatan sah saja menggunakan dana sumbangan untuk membayar konsultan yang membantu proses seleksi administrasi.

"Iya itu tim independen itu. Ya kan mesti dibayar mereka. Nah bayarnya itu kita pengen dana itu dari CSR," kata Ahok.

Belakangan Ahok meluruskan ucapannya. Menurut Ahok, maksud dana bantuan yang disampaikannya adalah jika ada perusahaan atau pribadi yang ingin menyumbang ide konsep proses seleksi. Sebab, di APBD 2013, dana itu memang tak tercantum sementara proses lelang dijadwalkan dalam waktu dekat.

"Itu bukan CSR. Istilahnya bukan CSR. Kita tidak mengambil CSR. Orang pribadi atau perusahaan yang mau sumbang, boleh," kilah Ahok di kantornya di Balai Kota, Rabu (13/3).

Ahok menegaskan, tidak ada hubungan antara lelang jabatan dengan dana CSR karena untuk proses seleksi itu pihaknya memang tengah merancang satu sistem. Yakni dengan menunjuk seorang konsultan untuk melakukan proses lelang ini. Ahok pun menjelaskan kedudukan konsultan itu. Misalnya, seseorang ikut menyeleksi camat dan lurah itu, nah dana untuk penyeleksi itulah yang diambil dari sumbangan.

http://www.merdeka.com/jakarta/peran...g-jabatan.html

Semua semua kok sepertinya kalo lewat DPRD jadi bertele-tele,,RPJMN aja dikritik, dibilang ga jelas,APBD lama di tanda tanganinnya,,,yang penting kn JOKOWI AHOK membuar kebijakan yang menguntungkan dan untuk kepentingan masyarakat, di liat langsung ke lapangan, jangan cm kritik2 ga setuju aja....