Jakarta - Pemprov DKI menegaskan kerja sama dengan Rumah Sakit swasta melalui sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) akan mulai efektif per 1 April.

Pemprov DKI akan memaksa RS swasta di Jakarta agar mau memberikan kelas III bagi pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan mulai 1 April 2013 pelaksanaan Jamkesda DKI melalui program KJS sudah terpasang online dengan PT Askes selaku Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Diharapkannya dalam penerapan Jamkesda ini tidak ada oknum yang mempersulit warga mendapatkan layanan kesehatan gratis.

"Secara kontrak, kami harapkan tidak ada oknum yang mempersulit penerapan Jamkesda," kata Ahok, Selasa(12/ 3).

Rencananya, Pemprov DKI akan memanggil seluruh RS swasta yang ada di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, RS swasta diwajibkan untuk menyediakan kelas III.

"Mereka kan mau dapat izin dari kita, nah kita ajak mari kerja sama dalam penyediaan dan pelayanan ruang rawat inap kelas III," ujarnya.

Hingga saat ini, baru ada 88 RS yang telah bekerja sama dengan Pemprov DKI. Ahok berharap jumlah tersebut akan terus bertambah meskipun sistem Jamkesda DKI diubah.

Bila dulu, berapa pun tagihan pembayaran pelayanan kesehatan warga miskin dalam JPK Gakin dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pasti dibayarkan Pemprov DKI. Sistem yang sekarang, akan dibuatkan paket pengobatan yang murah.

"Kita rubah lebih murah harga paketnya. Kalau Jamkesda dulu ditagih berapa pun pasti dibayar. Makanya mereka (RS) keenakan. Nah kita mau evaluasi kembali. Targetnya seluruh RS di Jakarta harus kerja sama dengan DKI," paparnya.

Menanggapi kasus penolakan pasien bernama Ana Mudrika (14), Ahok mengakui sistem 119 belum berjalan dengan baik. Sebab, seluruh RS di Jakarta belum terhubung dengan sistem 119. Kendati demikian, mantan Bupati Belitung Timur ini meminta kepada masyarakat supaya tidak menahan sakit hingga parah dulu. Seharusnya sewaktu masih gejala penyakit, pasien sudah dibawa ke puskesmas.

"Terus masyarakat jangan ditahan-tahan kalau sakit. Harusnya waktu sudah gejala, mereka ke puskesmas biar terdeteksi penyakitnya. Lalu kebanyakan orang lebih memilih untuk ke RS darpada ke puskesmas dengan alasan tenaga medis lebih ahli di RS. Tapi kan RS diperuntukan pasien yang sakit parah. Harusnya Instalasi Gawat Darurat (IGD) itu diperuntukan untuk pasien yang sakitnya betul-betul gawat. Kalau untuk sakit biasa silahkan anda ke puskesmas dulu," paparnya.
Embernya:http://www.beritasatu.com/megapolitan/101431-kerja-sama-rs-swasta-dan-pemprov-dki-efektif-april.html

Komeng sakazakii:
Untuk juragan medis harus bisa sigap melihat kontrak kerja sama ini terutama untuk pasien yang bener2 membutuhkan pertolongan pertama. Takut kena bakteri sakazakii diusia dewasa telat nyawa melayang lagi..
Untuk pemda DKi pembayaran kerumah sakit harus lewat jalan tol jor.. takut telat pasien ntar ditolakin rumah sakit loh..

Nah sekarang komeng juragan semua, terutama jurangan medis mengenai kerja sama ini
Maaf klo repost.