JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan mengatakan, pemerintah provinsi akan melakukan penertiban khususnya rumah-rumah atau villa yang ada di kawasan Puncak. Kawasan ini merupakan hulu dari air-air yang ada di Jakarta.

"Kawasan hulu nantinya tidak akan ada perumahan, rumah orang kaya di sana akan ditertibkan," kata Aher selepas rapat koordinasi tentang Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) dan Metropolitan Priority Area (MPA) di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Rabu (6/3/2013).

Aher menjelaskan pihaknya belum mau menyebutkan langkah-langkah teknis untuk menertibkan perumahan-perumahan yang ada di kawasan Puncak Bogor tersebut. Langkah yang penting adalah adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan warga setempat untuk merelokasi perumahan-perumahan liar tersebut.

Jika perumahan liar ini bisa ditata sedemikian rupa, maka nantinya Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan reboisasi agar menjadi cadangan air, baik yang diperlukan bagi warga Jawa Barat sendiri maupun warga Jakarta. "Jadi, jangan sampai air ini terus mengalir dan menjadi banjir di Jakarta," tambahnya.

Untuk konservasi ini, pemerintah provinsi Jawa Barat akan memerlukan dana sebesar Rp 3 triliun-Rp 5 triliun. Namun, Aher meminta agar dana tersebut bisa dibagi antara pemerintah Jawa Barat dan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). "Tapi untuk porsinya belum," tambahnya.

Aher menambahkan, langkah konservasi ini akan meliputi penataan perumahaan, pembangunan waduk buatan, penataan kembali waduk yang ada, serta urusan reboisasi dan pembuatan tanggul.

Harapannya, masalah banjir yang menjadi musibah musiman Ibu Kota Jakarta ini bisa sedikit berkurang. Nantinya juga, air bersih yang ada bisa dimanfaatkan sebagai air bersih bersama, baik di Jawa Barat maupun DKI Jakarta.

Editor :Erlangga Djumena

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Khlwp

Komen: semoga bisa menjadi kerjasama yang positif dengan Pemprov DKI