05 Maret 2013 17:01
Wamenag: Penolakan Pembangunan Masjid di Tapanuli Tak Dipolitisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar angkat bicara soal penolakan pembangunan Masjid Al Munawar di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara oleh masyakat setempat. Nasaruddin meminta agar penolakan ini tak dipolitisasi.

"Yang penting jangan ada mempolitisasi suatu persoalan," kata Nasaruddin saat dihubungi Republika, Selasa (5/3).

Menurut Nasaruddin, terkadang dari masyarakat di suatu daerah sendiri tak memiliki persoalan. Namun, tiba-tiba ada pihak luar yang ikut campur dalam urusan masyarkat di daerah tersebut. "Itu persoalan rumit kalau sudah ada faktor X (faktor luar, politisasi) di dalamnya," katanya.

Menurutnya, selama masyarakat masih menggunakan hati nurani dan melaksanakan aturan undang-undang, maka pembangunan tempat ibadah di suatu tempat tidak masalah. Karena, tempat ibadah itu diawali dengan adanya kesepakatan tokoh-tokoh bersama.

Nasaruddin juga berpesan, agar dalam menyelesaikan suatu persoalan terkait pembangunan ibadah, jangan menggunakan kekerasan. Biarlah logika dan hati nurani yang berbicara. "Pada saatnya, masyarakat kita bisa menyelesaikan persoalan tanpa merasa perlu digurui dari atas," kata Nasaruddin.

Menurutnya, persoalan pembangunan tempat ibadah itu bagian dari pembelajaran demokrasi. Persoalan pembangunan tempat ibadah ini merupakan bagian dari upaya pencarian jati diri bangsa itu sendiri. "Pada dasarnya ada win-win solution atas permasalahan ini," kata Nasaruddin.

Seperti diketahui, kasus penolakan pembangunan tempat ibadah masih kerap terjadi di Indonesia. Baru-baru ini, pembangunan Masjid Al Munawar di Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahe Jae, Tarutung, Tapanuli Utara ditentang oleh sebagian masyarakat. Selain itu, di Bogor, Jawa Barat, pembangunan gereja Yasmin ditentang oleh warga. Biasanya, yang menentang adalah pihak mayoritas.
Red: Djibril Muhammad
Rep: Muhammad Hafi


05 Maret 2013 18:00
Penolakan Pembangunan Tempat Ibadah Hanya Perkara Teknis'

REPUBLIKA.CO.ID, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Achmad Gunaryo mengatakan, permasalahan dalam pembangunan tempat ibadah bisa jadi karena panitia pembangunan dan masyarakat setempat tak memahami peraturan.

Padahal, dalam pembangunan tempat ibadah itu mencakup banyak hal seperti teknis pembangunan. "Bisa jadi ditolak karena tanahnya labil, kemudian kalau dibangun membahayakan keselamatan atau tidak," kata Gunaryo saat dihubungi Republika, Selasa (5/3).

Namun, karena adanya ketidakpahaman, banyak yang menghubung-hubungkan masalah pembangunan itu dengan emosi keagamaan. "Ini padahal teknis, tapi dihubung-hubungkan dengan agama," katanya.

Seperti diketahui, kasus penolakan pembangunan tempat ibadah masih kerap terjadi di Indonesia. Baru-baru ini, pembangunan Masjid Al Munawar di Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahe Jae, Tarutung, Tapanuli Utara ditentang sebagian masyarakat.

Selain itu, di Bogor, Jawa Barat, pembangunan gereja Yasmin ditentang warga. Biasanya, yang menentang adalah pihak mayoritas.

Red: Djibril Muhammad
Rep: Muhammad Hafil

_____________________________________
Dari Republika

Maaf sebelumnya saya berasumsi kalau masalah di Taput ini berkaitan kasus di Bogor...
Semoga masalahnya bisa cepat kelar saja