TS
Daizengar
[Merged] All about Papua Incident... Dilarang buat TRIT BARU! Gabung sini aja
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan, ketidaksiagaan TNI menjadi salah satu penyebab insiden penembakan anggota TNI oleh kelompok yang diduga Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan Murib. Jumlah anggota TNI di Papua mencapai 16.000 orang, dan 200 di antaranya anggota intelijen. Sementara anggota kelompok separatis di Papua diperkirakan mencapai 1.000 orang.
"Jadi sisanya pada tidur dan nongkrong. Wajar ditembak," ujarnya dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2013).
Ia menjelaskan, dalam perspektif hak asasi manusia, konflik antara pihak yang memiliki senjata tidak bisa dikategorikan dengan pelanggaran HAM. "Seandainya yang ke delapan TNI itu ditembak oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka), itu tidak melanggar HAM karena keduanya adalah kelompok bersenjata yakni baik negara dan milisi. Jadi tidak ada pelanggaran HAM di situ," ucap Natalius.
Natalius mengatakan, Komnas HAM menolak keras aksi represif pemerintah di tanah Papua. Ia meminta agar pemerintah tidak menjadikan masyarakat sebagai kambing hitam dengan menyebut sebagai kelompok separatis.
"Presiden bilang mau melakukan pendekatan dengan hati. Tapi, baru satu bulan, ada 700 tentara yang dikirim ke Papua. Presiden SBY, antara tutur kata dan perbuatan, tidak seimbang," ucapnya.
Komnas HAM, lanjut Natalius, memandang penembakan yang terjadi di Papua kemarin adalah kesalahan Panglima TNI dan Kapolri. Sementara, Presiden didesak untuk melakukan audit manajemen pertahanan nasional dan menciptakan kondisi aman.
Sebelumnya, delapan anggota TNI dan empat warga sipil dinyatakan tewas ditembak di Papua. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menduga kuat, kelompok separatis bertanggung jawab atas penembakan itu. Penembakan terjadi pada Kamis (21/2/2013) di Tingginambut Puncak Jaya dan Sinak Puncak Jaya, Papua.
Pelaku di Puncak Jaya diduga adalah kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pimpinan Goliath Tabuni. Sementara penembakan yang terjadi di Distrik Sinak diduga adalah kelompok bersenjata pimpinan Murib.
Sumber http://nasional.kompas.com/read/2013....TNI.Tak.Siaga
Aceh damai dengan dialog, kenapa Papua tidak?
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah La Ode Ida menyesalkan penembakan delapan anggota TNI dan empat warga sipil di Papua. DPD pun meminta Presiden untuk segera menggelar dialog dengan para kelompok bersenjata agar persoalan Papua bisa segera selesai.
"Kami melihat ke belakang, sudah sering terjadi (penembakan). Setidaknya sudah ada 50 orang ditembak hingga tewas tahun lalu. Problemnya adalah kenapa tidak diselesaikan? Ini pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah," ujar La Ode Ida, dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
La Ode menuturkan, DPD sempat membentuk panitia khusus (pansus) Papua yang menghasilnya rekomendasi perlunya dialog khusus antara Jakarta-Papua. "Sudah kami sampaikan bahwa pemerintah perlu berdialog. Tapi rekomendasi ini selalu diabaikan. Aceh selesai dengan dialog, kenapa Papua tidak? Ini diskriminasi. Cobalah pemerintah ajak mereka berdiskusi," ucapnya.
Selain itu, La Ode menyoroti soal pelaksanaan operasi militer di Papua yang semakin menunjukkan adanya tingkat bahaya di tanah Papua. Hal ini bisa berdampak psikologis pada masyarakat Papua yang harus terus hidup dalam ketakutan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie mengatakan, kasus penembakan ini hanyalah masalah permukaan yang terjadi di Papua. Jimmy menuturkan, warga Papua hingga kini masih belum merasakan kemerdekaan.
"Masyarakat sipil ditendang keluar dari wilayahnya. Digusur sampai tiga kali tapi kami sabar. Tapi kalau sudah empat kali digusur, ini keterlaluan," tukas Jimmy.
Jimmy juga mengkritisi sikap pemerintah yang kerap menyalahkan Operasi Papua Merdeka (OPM) sebagai dalang dari penembakan. Menurutnya, kekuatan OPM tidak sebanyak Gerakan Aceh Merdeka yang belasan ribu. "OPM hanya paling 1.000, dan setiap tahun ada berita anggota OPM menyerahkan diri. Jadi tinggal berapa sih yang tinggal di gunung?" imbuh Jimmy.
Menurut Jimmy, semua orang Papua ingin merdeka tapi tidak harus keluar dari NKRI. "Semua orang Papua itu mau merdeka. Tapi apakah merdeka dalam pengertian self state terpisah dari NKRI? Tidak semua," ucapnya.
sumber http://nasional.kompas.com/read/2013...a.Papua.Tidak.
"Jadi sisanya pada tidur dan nongkrong. Wajar ditembak," ujarnya dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2013).
Ia menjelaskan, dalam perspektif hak asasi manusia, konflik antara pihak yang memiliki senjata tidak bisa dikategorikan dengan pelanggaran HAM. "Seandainya yang ke delapan TNI itu ditembak oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka), itu tidak melanggar HAM karena keduanya adalah kelompok bersenjata yakni baik negara dan milisi. Jadi tidak ada pelanggaran HAM di situ," ucap Natalius.
Natalius mengatakan, Komnas HAM menolak keras aksi represif pemerintah di tanah Papua. Ia meminta agar pemerintah tidak menjadikan masyarakat sebagai kambing hitam dengan menyebut sebagai kelompok separatis.
"Presiden bilang mau melakukan pendekatan dengan hati. Tapi, baru satu bulan, ada 700 tentara yang dikirim ke Papua. Presiden SBY, antara tutur kata dan perbuatan, tidak seimbang," ucapnya.
Komnas HAM, lanjut Natalius, memandang penembakan yang terjadi di Papua kemarin adalah kesalahan Panglima TNI dan Kapolri. Sementara, Presiden didesak untuk melakukan audit manajemen pertahanan nasional dan menciptakan kondisi aman.
Sebelumnya, delapan anggota TNI dan empat warga sipil dinyatakan tewas ditembak di Papua. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menduga kuat, kelompok separatis bertanggung jawab atas penembakan itu. Penembakan terjadi pada Kamis (21/2/2013) di Tingginambut Puncak Jaya dan Sinak Puncak Jaya, Papua.
Pelaku di Puncak Jaya diduga adalah kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pimpinan Goliath Tabuni. Sementara penembakan yang terjadi di Distrik Sinak diduga adalah kelompok bersenjata pimpinan Murib.
Sumber http://nasional.kompas.com/read/2013....TNI.Tak.Siaga
Aceh damai dengan dialog, kenapa Papua tidak?
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah La Ode Ida menyesalkan penembakan delapan anggota TNI dan empat warga sipil di Papua. DPD pun meminta Presiden untuk segera menggelar dialog dengan para kelompok bersenjata agar persoalan Papua bisa segera selesai.
"Kami melihat ke belakang, sudah sering terjadi (penembakan). Setidaknya sudah ada 50 orang ditembak hingga tewas tahun lalu. Problemnya adalah kenapa tidak diselesaikan? Ini pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah," ujar La Ode Ida, dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
La Ode menuturkan, DPD sempat membentuk panitia khusus (pansus) Papua yang menghasilnya rekomendasi perlunya dialog khusus antara Jakarta-Papua. "Sudah kami sampaikan bahwa pemerintah perlu berdialog. Tapi rekomendasi ini selalu diabaikan. Aceh selesai dengan dialog, kenapa Papua tidak? Ini diskriminasi. Cobalah pemerintah ajak mereka berdiskusi," ucapnya.
Selain itu, La Ode menyoroti soal pelaksanaan operasi militer di Papua yang semakin menunjukkan adanya tingkat bahaya di tanah Papua. Hal ini bisa berdampak psikologis pada masyarakat Papua yang harus terus hidup dalam ketakutan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie mengatakan, kasus penembakan ini hanyalah masalah permukaan yang terjadi di Papua. Jimmy menuturkan, warga Papua hingga kini masih belum merasakan kemerdekaan.
"Masyarakat sipil ditendang keluar dari wilayahnya. Digusur sampai tiga kali tapi kami sabar. Tapi kalau sudah empat kali digusur, ini keterlaluan," tukas Jimmy.
Jimmy juga mengkritisi sikap pemerintah yang kerap menyalahkan Operasi Papua Merdeka (OPM) sebagai dalang dari penembakan. Menurutnya, kekuatan OPM tidak sebanyak Gerakan Aceh Merdeka yang belasan ribu. "OPM hanya paling 1.000, dan setiap tahun ada berita anggota OPM menyerahkan diri. Jadi tinggal berapa sih yang tinggal di gunung?" imbuh Jimmy.
Menurut Jimmy, semua orang Papua ingin merdeka tapi tidak harus keluar dari NKRI. "Semua orang Papua itu mau merdeka. Tapi apakah merdeka dalam pengertian self state terpisah dari NKRI? Tidak semua," ucapnya.
sumber http://nasional.kompas.com/read/2013...a.Papua.Tidak.
0
64.7K
450
Thread Digembok
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Militer
20KThread•7KAnggota
Terlama
Thread Digembok