JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat bersitegang dengan para buruh yang berunjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (26/2/2013). Basuki meminta agar buruh tidak hanya berunjuk rasa karena hal itu tidak produktif.

Para buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) itu menuntut dikeluarkannya surat keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait penangguhan besaran upah minimum provinsi (UMP). Setelah meladeni tuntutan buruh itu, dengan nada tinggi, Basuki pun mengeluhkan perilaku buruh yang hanya bisa melakukan demonstrasi dan menuntut kenaikan gaji.

"Saya akan mendesak Pak Gubernur supaya cepat menurunkan SK, tapi juga Anda semua jangan demo-demo terus. Terus kawan-kawan Anda yang mau kerja jangan dipaksa buat demo. Jadi bapak jangan macam-macam, bapak demo terus, tapi malah minta gaji. Lama-lama pengusaha juga sebel sama bapak. Saya juga kesal sama bapak-ibu semua," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Menurut Basuki, dalam permasalahan buruh itu harus ada keseimbangan. Ia pun menyerukan kepada buruh bahwa perusahaan besar belum tentu mendapatkan untung besar. Apabila buruh itu tidak bekerja, pengusaha pun ikut rugi.

"Bapak demo saja minta dibayar, tapi kalau pengusahanya untung dan tidak mau membayar bapak-ibu, itu saya juga akan marah. Ini yang saya maksud ada keseimbangan. Coba kalau bapak atau ibu ada yang jadi pengusaha, bapak-ibu kesal enggak kalau buruhnya enggak mau kerja tapi minta bayaran? Kerjanya hanya demo terus dan menyuruh teman-temannya untuk berhenti kerja untuk ikut demo juga. Kalian itu preman atau apa?" kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Setelah itu, ada buruh yang menuntut Basuki untuk dapat segera mengeluarkan SK Gubernur itu kurang dari waktu 30 hari. Ia mengatakan, yang resah menunggu SK Gubernur itu bukan hanya buruh, tapi juga para pengusahanya. "Pak, kami berdemo juga karena pengusahanya resah menunggu SK Gubernur," kata salah satu buruh.

Mendengar hal itu, Basuki kembali menjawab bahwa sebagai wakil gubernur, ia akan meminta agar Gubernur DKI Joko Widodo untuk segera mengeluarkan SK tersebut. Namun, dengan nada suara tinggi, ia juga meminta agar para buruh memahami situasi yang membuat kondisi ini tak dapat segera diselesaikan. Basuki menjanjikan SK Gubernur akan turun pada awal Maret.

"Kami ini baru empat bulan di sini, bapak jangan galak-galak sama saya. Kita juga bisa marah. Hari ini baru bisa dipakai APBD 2013-nya. Jadi, bapak juga jangan desak-desak kita juga. Bapak catat baik-baik, hari ini uangnya baru bisa dipakai. Bapak pikir gampang apa menghadapi DPRD dan yang lain-lain. Kami kan bilang, surat ini baru masuk dan surat itu mesti dikaji. Ini semua mesti dihitung, tiap hari ekspor harga jualnya berapa," kata pria yang kerap disapa Ahok itu.

Mendengar janji Basuki itu, para buruh itu langsung meneriakkan nama Basuki dan menyerukan, "Hidup Ahok". Unjuk rasa itu akhirnya berakhir dengan saling bersalaman. Sebelum Basuki meninggalkan tempat unjuk rasa, masih banyak buruh yang berebut untuk sekadar bersalaman atau berfoto bersama Basuki.

Para buruh yang berunjuk rasa tersebut merupakan pekerja perusahaan yang ada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Berdasarkan surat dari Disnakertrans DKI No.9/-1.838 kepada Ketua DPD Serikat Pekerja Nusantara (SPN), Disnakertrans menginformasikan bahwa dari 51 perusahaan di KBN, hanya 10 perusahaan yang sedang diproses penangguhan UMP-nya melalui SK Gubernur DKI Jakarta. Kesepuluh perusahaan yang tengah menunggu SK Gubernur itu adalah PT Myungsung, PT Harapan Busaha Apparel, PT Yeon Heung Megasari, PT Doosan Citpa Busana Jaya, PT Good Guys Indonesia, PT Kaho Indah Garment, PT Kyungseung Trading, PT Missung Indonesia, PT Wooin Indonesia, dan PT Star Cantex.

sumber

jangan salahkan buruhnya pak, mereka ada yg memprovokasi tuh.

btw, salut ya. kayaknya cuma ini seorang wakil gubernur turun ngajak ngobrol pendemo. kalo yg dulu sih suruh ngobrol sama pentungan satpol pp