Tim Dede-Lex Protes Surat Edaran KPU
Tribunnews.com - Kamis, 28 Februari 2013 06:48 WIB

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Tim Koalisi Babarengan yang merupakan pendukung pasangan Cagub-Cawagub Dede Yusuf-Laksamana memprotes KPU Jabar terkait terbitnya surat edaran yang memperbolehkan fotokopi model C6-KWJ dan C1-KWK saat pencoblosan pada Pilgub Jabar 2013.

Akibat kebijakan tersebut, Tim Dede-Lex menilai ada peluang untuk menggelembungkan suara bagi kandidat.

Dalam surat edaran KPU bernomor 194/KPU-Prov-011/II/2013 tertanggal 21 Februari yang ditandatangani oleh Ketua KPU Yayat Hidayat, disebutkan bahwa model C6-KWK bisa digandakan dengan cara difotokopi jika kurang.

Dengan catatan, fotokopi harus dibubuhi stempel PPK atau PPS maka fotokopi tersebut bisa berlaku. Penggandaan pun bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

"Kami protes keras atas keluarnya surat KPU itu. Ini bisa menjadi sarana penggelembungan suara. Penggandaan C6 yang merupakan surat panggilan atau undangan bagi pemilih menjadi unlimited. Padahal seharusnya undangan itu dicetak sesuai dengan jumlah DPT. Selain itu kan sudah ada cadangan 2,5 persen dari DPT. Kenapa harus ada kebijakan memperbolehkan fotokopi," kata Wakil Ketua Tim Koalisi Babarengan, Sunatra kepada wartawan di Bandung, Rabu (27/2).

http://www.tribunnews.com/2013/02/28...rat-edaran-kpu

==

Ratusan Buruh Masih Bertahan di KPUD Jabar
Tribunnews.com - Kamis, 28 Februari 2013 09:30 WIB


TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Ratusan buruh yang tergabung dalam Buruh Bekasi bergerak masih bertahan di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUD) Jawa Barat yang terletak di Jalan Garut, Bandung.

Sejak Rabu (27/2/2013) kemarin, mereka meminta jawaban dari KPUD terkait hilangnya ribuan hak pilih para buruh dalam pemilihan gubernur Jawa Barat 24 Februari lalu. Para buruh menduga ada upaya yang dilakukan oleh KPUD Jabar untuk mengolputkan buruh dalam pilgub Jabar secara sistemik.

"Ada indikasi KPUD Jabar meng-Golputkan Buruh dalam Pilgub Jabar secara tersistemik,bahkan kami tidak mendapatkan undangan untuk memilih," ujar koordinator Buruh Bekasi Bergerak, Obon Tabroni dalam pesan elektronik yang diterima wartwan, Kamis pagi, (28/02/2013).

DKarena itu dirinya akan mempertanyakan kemana anggaran ber-milyar-milyar untuk kertas suara. Selain itu, lanjutnya, pada hari Minggu (24/02/2013) ternyata buruh tidak diliburkan oleh para pimpinan perusahaan saat hari pencoblosan, sehingga menyebabkan ribuan buruh tidak bisa memilih.

"Buruh ber-KTP Jawa Barat ternyata tidak terdaftar dalam DPT PilGub Jabar, padahal sebelumnya pernah ada hak pilih Bupati yang belum lama, buruh masuk DPT," tegasnya.

Obon mencontohkan, saat Pilgub Jabar ternyata tidak ada TPS Khusus di pabrik-pabrik yang jumlah pekerjanya banyak dan mesin pabrik harus kondisi hidup terus, seperti buruh di PT. Gunung Garuda Steel dan PT. Mulia Keramik di Kabupaten Bekasi. Padahal, tambah Obon, saat Pileg 2009 di pabrik tersebut di sediakan TPS Khusus.

"Karena itu buruh menuntut hak-nya sebagai warga negara Jawa Barat untuk bisa memilih dalam Pilgub Jabar 2013," pungkas Obon.

http://www.tribunnews.com/2013/02/28...-di-kpud-jabar