Jakarta - Jangan coba-coba bermain menyelewengkan anggaran DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) punya beragam cara mengontrol APBN 2013 dan menutup celah-celah korupsi, seperti 5 cara ini:
Pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 ini ingin dana yang digelontorkan untuk pembenahan pelayanan publik tepat sasaran dan transparan.
Jokowi melibatkan partisipasi segenap masyarakat, lembaga antikorupsi hingga lembaga asing untuk ikut mengawasi anggaran.
Ia bertekad mengedepankan keterbukaan dan siap mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran yang digunakannya.
Berikut 5 aksi Jokowi mengawasi anggaran:
1. Sebar Poster di Kampung Jakarta
Spoiler for :
Jokowi mengajak warga Ibukota ikut mengawasi pemakaian dana APBD DKI Jakarta 2013 Rp 49,9 triliun. Ia segera menyebar poster-poster APBD ke kampung Jakarta.
"Kalau untuk poster seminggu lagi jadi," kata Jokowi usai rapat di ruangan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di lantai II Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2013).
Poster-poster itu akan ditempel di papan pengumuman yang ada di setiap Kelurahan, RT dan RW sehingga masyarakat bisa mengetahui dan mengontrol di wilayahnya masing-masing.
2. Website APBD DKI
Spoiler for :
APBD DKI juga bisa diawasi lewat website.
"Ya. Sekarang kan semua bisa buka, nanti di website, 2 atau 3 hari lagi," ujar Jokowi usai rapat di ruangan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di lantai II Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2013).
Website Pemprov DKI akan meyampaikan informasi semua uraian dan nomor rekening anggaran keluar dan masuk. agar masyarakat bisa mengontrolnya.
3. Sistem Online
Spoiler for :
Jokowi menggunakan sistem secara online untuk membenahi pelayanan publik yang rawan korupsi.
"Jadi kita ini akan mulai benahi, perbaiki untuk tempat yang berkaitan dengan pelayanan publik langsung, misalnya urusan KTP, KK, akte kelahiran, perizinan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemudian, juga masalah pendapatan," kata Jokowi usai bertemu jajaran KPK di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2012).
Menurut Jokowi, sistem online bakal diterapkan seperti di hotel, pajak restoran, reklame, dan parkir.
"Kami yakin dengan adanya ini akan naik berkali lipat nanti," ujar Jokowi yang memakai baju batik warna cokelat ini.
4. Lembaga Jerman Awasi Tender
Spoiler for :
Deutsche Gesselschaft für Internationale Zusammernabeit (GIZ), sebuah lembaga di bawah pemerintah Jerman akan membantu Jokowi-Ahok mengawasi anggaran DKI. Ahok lah yang memintanya untuk mengawasi tender-tender.
"Minta diawasi soal anggaran tender-tender proyek-proyek. Semuanya, kan kalau di atas Rp 200 juta harus tender," ujar Koordinator ICW Danang Widoyoko yang memperkenalkan GIZ ke Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2012).
Lembaga yang sudah berada di Indonesia sejak 1975 yang juga pernah membantu di Solo dan Aceh ini sekaligus akan mengawasi penggunaan anggaran di DKI.
"Kan di DKI ada enam puluh ribuan item tender," tambah Danang.
5. Gandeng KPK
Spoiler for :
Jokowi ingin Kebijakan Umum Anggaran Perencanaan Plafon Sementara (KUAPPS) tepat sasaran. Ia melibatkan petugas KPK untuk ikut mengawasi anggaran.
"Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ini dimulai dari penganggaran karena pencegahan. Kemudian, nanti melaksanakan. Kemudian, ikut controlling. Ini kan supervisi mulai awal sampai akhir agar anggaran tepat sasaran. Tidak ada mark up dan transparan akses publik untuk melihat diberikan," kata Jokowi dalam jumpa pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012).
Menurut Jokowi, manajemen kontrol juga bisa dilakukan sehingga hasil APBD bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Kita inginnya seperti itu," ujar Jokowi.
Apakah itu tim gabungan BPKB dan KPK? "Kalau nanti kita perlukan akan disampaikan secara langsung, yang terpenting perkuat controlling di lapangan. Jangan sampai seperti ada SD yang baru tahap pengerjaan sudah ambruk. Inilah perlunya pengawasan," jawab Jokowi.
Jokowi juga menerima semua yang direkomendasikan KPK agar penggunaan APBD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta lebih baik.
"KPK melakukan banyak pengkajian tentang anggaran, banyak temuan dan rekomendasi yang kita sampaikan mengenai jalan, pelayanan rumah sakit dan sebagainya. Surprise buat kami semua rekomendasi diterima utuh," ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam jumpa pers bersama Jokowi di Gedung KPK, Selasa (27/11/2012).
KPK juga terkejut karena DKI akan membangun sistem online dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Misalnya dengan membangun sistem pajak restoran yang terhubung langsung dengan kantor pajak DKI.
"Pola online ini yang kami dukung di semua pemda. Transparansi penganggaran, transparansi pengadaan barang dan jasa, agar hemat 10 persen dari anggaran yang ada," tutur Pandu.
Sumber : *etikdotcom
Tindakan bapak yang satu ini patut apresiasi untuk mengurangi tingkat kecurangan dan korupsi dana pemerintah (khususnya DKI Jakarta)
Tapi terlepas dari itu semua perlu ada juga kesadaran dari semua pihak, karena tugas ini bukan hanya pemerintah, tapi semua individu.....kalow individumya sendiri gak sadar akan hal ini apalah daya pemerintah merencankan ini.... YUUUUK...bareng-bareng kita bantu pemerintah......jangan cuma nuntut pemerintah ajah, sementara kitanya gak bisa membantu.......
Diubah oleh binjuprint2 28-02-2013 05:14
0
4.5K
Kutip
31
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
